breaking news: Jagokan Perancis, Ini Prediksi Zulhas

image Fifa World Cup Russia
Login / Sign Up

Fadli Zon: Akal-Akalan Impor Beras Buat Petani Mati di Lumbung Padi

Aji Nurmansyah

Image

Plt Ketua DPR Fadli Zon saat menerima kunjungan Duta Besar Kazakhstan Askhat T. Orazbay di ruang tamu pimpinan, Nusantara III, Gedung MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Senin (8/1). Pertemuan ini untuk membicarakan berbagai kebijakan dan kerjasama bilateral antar kedua negara. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Dagelan beras makin panas, rencana Kementerian Perdagangan untuk impor beras 500.000 ton membuat gaduh dinamika ekonomi politik nasional. Belum lagi sikut-sikutan antar menteri dimana sebelumnya Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan memang stok beras tinggal 1 juta ton, tapi tak lama lagi panen raya tiba. Namun Menteri Perdangangan mengatakan akan mengimpor beras jumlahnya, tak tanggung-tanggung 500.000 ton.

Kontan saja dagelan beras membuat kegaduhan publik. Semua pihak bersuara, mulai dari petani beras lokal, ahli, pengamat hingga Anggota DPR RI. Untuk menolak impor beras itu. Kali ini giliran punggawa partai oposisi yang teriak-teriak meributkan perkara hajat perut masyarakat Indonesia ini. Setelah mendapat kritik dari berbagai pihak Padli Zon Wakil Ketua Umum Gerindra yang juga menjabat Wakil Ketua DPR RI menyurakan ketidak setujuannya.

Pasalnya, Rencana pemerintah untuk mengimpor beras sebesar 500.000 ton pada akhir Januari 2018 mendapat kritik dari Ketua Umum DPN HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) Fadli Zon. Menurutnya, rencana tersebut hanya membuktikan kacaunya tata kelola pangan pemerintah, sekaligus menunjukkan rendahnya mutu data pangan yang selama ini mereka miliki. Sebab Impor beras pada masa panen raya ini nilai aneh dan membuat bingung banyak pihak.

baca juga:

“Saya melihat kebijakan impor beras ini sangat aneh. Pernyataan pemerintah tidak ada yang sinkron satu sama lain. Paling tidak ada empat keanehan yang saya catat, misalnya. Pertama, Kementerian Pertanian hingga saat ini masih klaim Januari 2018 ini kita mengalami surplus beras sebesar 329 ribu ton. Dengan mengacu data BPS, Kementan menyatakan bahwa sepanjang 2017 produksi beras mencapai 2,8 juta ton, sementara tingkat konsumsi kita sekitar 2,5 juta ton. Jika angka-angka ini benar, kita seharusnya memang surplus beras. Namun anehnya harga beras di pasar justru terus naik.” Ujar Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya di Jakarta (14/1).

Fadli berpikir ada banyak sekali keanehan dalam perkara impor beras ini. Pasalnya menurut dia izin impor yang diterbitkan merupakan beras premium. Sementara konsumsi paling besar masyarakat Indonesia terletak di beras medium.

“Kedua, pemerintah menyebut bahwa kelangkaan beras terjadi pada golongan beras medium, yang selama ini dikonsumsi oleh kalangan menengah, namun izin impor yang diterbitkan Kementerian Perdagangan malah untuk beras premium. Ini kan tidak nyambung. Yang dianggap masalah adanya di mana, tapi penyelesaiannya entah ke mana.” Tambahnya.

Disisi lain impor beras sejatinya untuk membuat stabil harga beras di pasaran. Namun alih-alih menstabilkan harga Fadli mempertanyakan adanya peraturan Menteri yang melegitimasi impor beras. Lantas bagaimana dengan nasib petani beras lokal? Bagaimana mungkin mengharapkan petani swasembada beras, sementara kesejahteraan petani beras tidak diperhatikan? Jangan menyalahkan petani ketika ramai-ramai petani meningggalkan pekerjaan dan mencari kerja sebagai buruh pabrik yang lebih pasti mendapatkan penghasilan. Selain itu tidak dihantui kran impor beras.

“Keanehan ketiga, pemerintah berdalih impor beras bulan ini untuk menstabilkan harga beras, artinya untuk keperluan umum. Nah, sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk Permendag No. 1/2018, yang disusun untuk melegitimasi impor beras ini, izin impor untuk keperluan umum hanya dapat dilakukan oleh Bulog. Silakan baca Pasal 16 Permendag No. 1/2018. Nah, ini Menteri Perdagangan malah memberikan izinnya ke perusahaan lain.” Tandasnya.

Tak hanya itu, menurut Fadli miris melihat kenyataan impor beras terjadi dikala musim panen. Petani seharus tengah berbahagia. Lantaran jerih payahnya akan diserap oleh Perum Bulog dengan harga tinggi. Namun beda mimpi petani, beda realita yang terjadi. Di negeri yang katanya gemah ripah loh jinawi, petani mati dilumbung padi milik sendiri.

“Dan keanehan keempat, izin impor ini dikeluarkan pemerintah persis pada saat petani kita sedang menghadapi musim panen. Bagi saya, empat keanehan itu sudah lebih dari cukup membuktikan pemerintah selama ini memang tidak transparan dalam mengelola kebijakan pangan.” Paparnya.

Fadli menilai ada yan tidak bers.Ia mencium adanya aroma permainan. Ia juga menilai kenaikan harga beras terlalu dibesar-besarkan. Hal semacam ini menurut dia merupakan akal-akalan pihak tertentu untuk melegitimasi impor beras itu.

“Saya juga menilai bahwa yang membesar-besarkan kenaikan harga beras belakangan ini sebenarnya adalah pemerintah sendiri. Dan itu dipicu oleh aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang tak masuk akal. Saat keseimbangan harga di pasar beras berada di atas Rp9.000, pemerintah malah menetapkan HET beras medium, misalnya, di angka Rp9.450. kebijakan tersebut benar-benar sulit dinalar. Bahkan muncul kesan kebijakan HET itu seakan-akan merupakan prakondisi untuk melegitimasi impor beras awal tahun ini.”kata Fadli.

Fadli melanjutkan masalah dan solusi yang disiapkan pemerintah tidak singkron. Ketika produksi padi surplus. Petani sedang menghadapi panen raya namun pemerintah terkesan sewenang-wenang dengan membuka keran impor beras. Walahhh, bagaimana dengan nasib panen beras milik petani lokal? Pasalnya angka 500.000 ton bukan perkara main-main. Ini hanya akan menyakiti hati petani beras di dalam negeri.

"Kalau harga beras naik, sementara di sisi lain pemerintah mengklaim produksi beras sebenarnya sedang surplus, maka yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah melakukan operasi pasar, dan bukannya impor. Impor beras di saat menjelang panen hanya akan menekan harga gabah petani. Harga gabah petani pasti anjlok. Jadi, kebijakan tersebut sebenarnya hanya menyakiti petani saja. Lagi pula, angka impor 500 ribu ton itu apa dasar perhitungannya?!” tegasnya.

Ia menuding jika pada realitanya harga beras memang minus. Berarti pemerintah telah melakukan kebohongan publik dengan menyebar data stok beras tercukupi. Tanpa mengedepankan kajian ilmiah yang harus di sampaikan kepada publik. Karena pada realitanya beras harus impor untuk menambah stok dan menstbailkan harga.

“Jikapun stok beras kita memang minus, yang artinya pemerintah selama ini berbohong dengan klaim surplus beras, saya berharap agar setiap rencana impor, berapa jumlah yang perlu diimpor, dan kapan sebaiknya impor dilakukan, dikaji secara matang dan transparan dulu. Jadi tidak ujug-ujug muncul angka 500 ribu ton tanpa ada dasar alasannya.” Pungkasnya.

Terakhir Fadli menyanyangkan pemeritah begitu sampai hati, melihat petani dihancurkan oleh impor beras. Karena menurut dia pemerintah punya kewajiban untuk mencegah impor beras ini dari semacam jalan perburuan rente. Impor harus dihitung dengan matang. Jagan sampai akal-akalan beras untuk menstabilkan harga hanya untuk cari untung dan memperkaya diri sendiri dan golongan.

“Hal penting lainnya, kalau memang perlu impor dengan kajian jumlah dan waktu yang sudah dikalkulasi matang, impor itu harus dilakukan oleh Bulog. Jangan cari untung dengan dalih stabilkan harga. Bulog juga tidak boleh ambil untung dari impor beras. Itu sebabnya proses impor oleh Bulog juga harus transparan dan diawasi ketat,” tutup dia . []

 

Editor: Juaz

berita terkait

Image

News

Catat! Rabu Besok Prabowo dan SBY Akan Bertemu

Image

News

Ferdinand Curiga Ada Operasi Politik Buat Gagalkan Pertemuan SBY dan Prabowo

Image

Ekonomi

Lebihi Ekspektasi, Neraca Perdagangan Juni Surplus USD1,74 Miliar

Image

Ekonomi

Perum Bulog NTB Optimis Realisasi Pengadaan Beras Lampaui Target

Image

Ekonomi

Neraca Perdagangan Juni Diramalkan Bakal Surplus

Image

News

Gerindra Sulteng Siapkan Caleg Bebas Kasus Korupsi

Image

News

Belum Ada Partai yang Tawarkan Anies Maju di Pilres 2019

Image

Ekonomi

Bulog Janji Serap Lebih Banyak Beras Untuk Jaga Ketersediaan

Image

News

KPK Sesalkan Anggota DPR Kembali Terlibat Dalam Kasus Suap Proyek PLTU Riau-1

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Impor Juni 2018 Turun Tajam di 36,27 Persen

BPS : impor Juni 2018 sebesar USD11,26 Miliar atau turun 36,27 persen dibanding Mei 2018.

Image
Ekonomi

PII Tawarkan Empat Proyek Strategis Senilai Rp4,75 Triliun ke Swasta

Proyek ini akan dibangun dengan skema pembiayaan kerja sama pemerintah dan badan usaha-'availability payment' atau ketersediaan layanan

Image
Ekonomi

Dede Yusuf Tegaskan Pekerja Lokal di Morowali Lebih Banyak

Secara tegas Ketua Komisi IX Dede Yusuf mengatakan bahwa jumlah pekerja lokal di pabrik tersebut tetap lebih banyak dari TKA.

Image
Ekonomi

Realisasi Ekspor Juni Turun 19,80 Persen, BPS: Biasa, Ada Libur Lebaran

BPS melaporkan realisasi ekspor Juni 2019 mencapai USD13,00 Miliar, turun 19,80 persen dibanding ekspor Mei 2018.

Image
Ekonomi

IPC TPK Ditunjuk Kelola Peti Kemas Tanjung Priok

Penataan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen agar masing-masing entitas di lingkungan IPC bisa lebih fokus

Image
Ekonomi

Bursa Godok Derivatif Baru untuk Lindung Nilai

Proses penerbitan produk derivatif sedang dalam proses dan direncanakan diluncurkan pada semester-II tahun ini.

Image
Ekonomi

IHSG Kian Merah Hingga Jeda Siang

Indeks LQ45 turun 11,85 poin atau 1,3% menjadi 925,87.

Image
Ekonomi

Kumpulkan Aktivis Hingga Artis, Menteri Susi Bentuk Pandu Laut Nusantara

Susi Pudjiastuti, mengumpulkan sejumlah aktivis lintas profesi dan sejumlah artis ibu kota yang peduli terhadap lingkungan khususnya laut nu

Image
Ekonomi

Ini Penjelasan TPS Food Soal Utang Obligasi

TPS Food menerbitkan obligasi dan dan sukuk ijarah (sukuk) TPS Food I dengan nilai masing-masing Rp 600 miliar dan Rp 300 miliar.

Image
Ekonomi

Lebihi Ekspektasi, Neraca Perdagangan Juni Surplus USD1,74 Miliar

BPS melaporkan neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2018 mengalami surplus USD1,74 Miliar.

Image
Ekonomi

Ada Pendaftaran Caleg, Raker Komisi IX Dengan Menaker Ditunda

Raker akhirnya ditunda karena kuota forum rapat yang tidak memenuhi serta hanya ada satu pimpinan rapat.

Image
Ekonomi

Pengamat: Sistem OSS Perlu Sosialiasi Lebih Luas Bagi UMKM

Sistem OSS yang baru diluncurkan untuk mempermudah permohonan perizinan investasi di Indonesia

Available

trending topics

Available

terpopuler

  1. FIFA Serius Tuntut Perusahan Asal Arab Saudi Ini

  2. Pembangunan Apron Timur I Gusti Ngurah Rai Capai 54 Persen

  3. Analisis Menohok Fahri Hamzah Soal Divestasi Freeport, 'Bikin Mikir' Ulang

  4. Pemkab Cianjur Resmikan Pasar Syariah

  5. Harga Telur Ayam di Balikpapan Masih Tinggi

  6. Penguatan USD Jadi Persoalan Global, Misbakhun Tetap Yakini Kinerja Jokowi

  7. Perjanjian Divestasi Saham Freeport Hanya Deklarasi Politik Minus Prestasi?

  8. Pemprov Jatim Kehilangan Kontribusi dari Tambang Emas Tumpangpitu

  9. Jadi Orang Terkaya Se-Asia, Mukesh Ambani Geser Posisi Jack Ma

  10. Pasca Rumah Dirut PLN Digeledah KPK, Ini Tanggapan PLN

Available

fokus

Idul Fitri 2018
Mudik Lebaran 2018
Piala Dunia Rusia 2018
Available

kolom

Image
Dradjad Hari Wibowo

Tidak Ada Perang Dagang dengan AS

Image
Denny Iswanto

Harga Mahal dari Sebuah Libur Panjang

Image
Denny Iswanto

'Superioritas' Asia di Perhelatan Piala Dunia

Image
Dita Nurul Aini

Optimisme Ditengah Badai yang Melanda Rupiah

Available

Wawancara

Image
Ekonomi

Investasi itu Perlu Waktu Hingga Menghasilkan, Jangan Buntung Karena 'si Bodong'

Image
Ekonomi

Catatan Awal Tahun BUMN

Image
Ekonomi

UMKM Naik Kelas, Bisnis Penjaminan Makin Maju

Sosok

Image
Ekonomi

Membedah Kisah Hidup Anak Petani yang Ingin Bangun Perekonomian Indonesia

Image
Ekonomi

Sah Jadi Dirut BEI, Ini Ambisi Inarno Djajadi

Image
Ekonomi

Perry Tunjukkan Komitmen BI yang Pro Stability dan Pro Growth