breaking news: Ternyata, Bom Molotov di Rumah Mardani Ali Sera Tak Hanya Satu

image
Login / Sign Up

Politik Uang Masih Marak dalam Gelaran Pemilu di Indonesia

Bayu Primanda

Image

Ilustrasi | Luqman Hakim Naba

AKURAT.CO, Pemilihan umum yang akan berlangsung di tanah air tampaknya belum dapat terbebas dari isu politik uang.

Belakangan isu ini kembali mencuat setelah muncul pengakuan dari salah satu kader Partai Gerindra La Nyalla Mattalitti tentang adanya permintaan mahar politik sebesar Rp40 miliar.

La Nyalla mengaku ditanyakan kesanggupannya oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, untuk menyediakan dana Rp40 miliar guna membayar saksi pilkada, jika mau menerima rekomendasi dari Gerindra sebagai calon kepala daerah di Jawa Timur.

Menurut La Nyalla pertanyaan itu disampaikan Prabowo di Hambalang, Bogor. Dia mengatakan, jika dana tidak diserahkan sebelum 20 Desember 2017, maka dirinya tidak akan mendapatkan rekomendasi Gerindra untuk maju di Pilgub Jatim.

Kejadian ini berbuntut kekecewaan dari La Nyalla yang kini berencana mundur dari keanggotaan Gerindra.

Menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, pengakuan La Nyalla perlu ditelusuri kebenarannya agar praktik politik uang di balik Pilkada Serentak 2018 bisa terbongkar.

Dia mengatakan penelusuran dapat dilakukan Satgas antiPolitik Uang yang baru saja dibentuk oleh Polri untuk memastikan Pilkada berlangsung bersih dan berkualitas, Neta mengingatkan jauh sebelum La Nyalla, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi juga mengaku pernah diminta dana sebesar Rp10 miliar untuk bisa memperoleh surat rekomendasi maju di Pilgub Jawa Barat 2018.

Hal ini perlu nendapat perhatian Satgas antiPolitik Uang Polri. Sebab, kata Neta praktik politik uang merupakan salah satu penyebab berkembangnya politik biaya tinggi dan maraknya korupsi yang melibatkan kepala daerah.

Dia menilai Satgas antiPolitik Uang Polri perlu menggali keterangan dari La Nyalla atas pengakuannya tersebut.

Kasus La Nyalla dapat menjadi momentum bagi Polri untuk memantau, memburu, dan menciduk para pelaku politik uang di balik Pilkada 2018.

Sehingga keberadaan Satgas antiPolitik Uang Polri benar benar nyata dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sebaliknya jika pengakuan adanya politik uang tidak benar, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengklarifikasi hingga melaporkannya ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Seperti diketahui Polri dibawah kepemimpinan Jenderal Tito Karnavian telah membentuk Satgas antiPolitik Uang untuk mencegah terjadinya politik uang pada tahapan-tahapan Pilkada Serentak 2018.

Satgas yang dipimpin Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto akan mengawasi empat tahapan Pilkada yakni tahap pencalonan, tahap pemilihan, tahap penetapan calon terpilih hingga tahap pengajuan keberatan di Mahkamah Konstitusi.

Adapun isu politik uang dalam Pilkada 2018 juga turut ditanggapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lembaga antirasuah itu menyatakan mahar politik dan politik uang dalam pemilihan umum menciderai proses demokrasi dan berpotensi memicu praktik korupsi.

Mahalnya biaya maju sebagai kepala daerah bisa memicu kepala daerah tersebut melakukan korupsi untuk mengembalikan "modal" kampanyenya, jika terpilih di kemudian hari.

Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, KPK sejauh ini telah menerima laporan dari sejumlah pihak mengenai dugaan adanya praktik politik uang jelang Pilkada Serentak 2018.

Febri mengingatkan jika ada penyelenggara negara yang disinyalir melakukan praktik korupsi jekang Pilkada, maka masyarakat dapat melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dia menekankan, KPK akan menelaah setiap laporan masyarakat yang masuk terkait dugaan politik uang yang bersinggungan dengan korupsi.

Butuh terobosan Publik tentu sudah bosan dengan isu politik uang. Masalah ini perlu diselesaikan secara serius oleh pihak-pihak berwenang, secara bersama-sama hingga tuntas.

Jangan sampai, publik menjadi apatis terhadap keberlangsungan proses demokrasi pemilu.

Pengamat Pengamat politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono mengatakan sejatinya praktik politik uang dalam pilkada telah menjadi rahasia umum.

Arfianto juga menjelaskan bahwa publik telah mengetahui bahwa dalam proses pencalonan di konstestasi politik saat ini, khususnya Pilkada memerlukan uang.

Dana dengan jumlah fantastis yang biasanya disediakan diawal itu umumnya akan digunakan baik untuk kebutuhan kampanye hingga dana membayar saksi saat pencoblosan berlangsung.

Arfianto berpandangan Komisi Pemilihan Umum perlu membuat sebuah terobosan untuk menjawab pernyataan kader Gerindra La Nyalla Mattalitti soal keperluan dana saksi Pilkada sebesar Rp40 miliar.

KPU perlu mendorong parpol dan calon kepala daerah untuk menginformasikan kepada publik, terkait dari mana asal dana kampanye, hingga alokasi penggunaanya.

Hal ini bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas parpol dan calon kepada publik. Sehingga parpol pendukung dan calon kepala daerah tidak hanya mengumbar janji, tapi juga dipaksa untuk menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pilkada serentak.

Menurutnya, parpol dan calon kepala daerah dapat menginformasikan aliran dana melalui website, baliho, dan lain sebagainya. Hal ini dapat dilakukan semenjak ditetapkan oleh KPUD sebagai pasangan calon peserta pilkada, hingga selesainya penyelenggaraan pilkada.

Dia menekankan transparansi dalam pendanaan kampanye penting demi menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.[]

baca juga:

Editor: Gema Trisna Yudha

berita terkait

Image

News

Pilkada Serentak 2018

Diduga, Ada Politik Uang dan Pengerahan ASN di Pilkada Kerinci

Image

Ekonomi

BRI Dukung Anugerah Jurnalistik POLRI 2018 Ciptakan Rasa Aman Damai

Image

News

Ini Alasan PDIP Rekrut Artis Jadi Caleg

Image

News

MK Gelar Sidang Perbaikan Permohonan Uji UU Pemilu Soal Presidential Threshold

Image

News

Mendagri Lega Komisioner KIP Akhirnya Dilantik Juga

Image

News

Demokrat Klaim Penuhi 30 Persen Bacaleg Perempuan

Image

News

OSO: Bacaleg Hanura Anak Muda Semua

Image

News

PDIP: Tadinya Ada 7 Menteri yang Mau Kami Jadikan Bacaleg

Image

News

Pengacara Habib Rizieq Jadi Bacaleg PDIP

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Banding, Kejagung Upayakan Aset First Travel Dikembalikan

Aset yang disita bukan milik negara tapi milik korban.

Image
News

Sadis, Hanya Karena ini Sandiaga Tak Mau Besuk SBY

Menurut Sandiaga, kehadiran Prabowo sudah mewakili dirinya

Image
News

Survei LIPI: Jika Lawannya Cuma Prabowo, Jokowi Menang Jauh

Elektabilitas PDI Perjuangan sebesar 24,1 persen, Partai Golkar 10,2 persen, Partai Gerindra 9,1 persen, PKB 6,0 persen, dan PPP 4,9 persen.

Image
News

Kasus 'Papa Minta Saham' Distop, Kejagung Tak Lagi Buru Riza Chalid

Saat proses penyelidikan, penyidik telah memanggil Riza namun tak pernah hadir.

Image
News

Keluarga Mengetahui Adanya Pelemparan Bom Molotov Saat Menyapu Halaman

Keluraga korban mengetahui ada pelemparan bom molotov saat menyapu halaman depan rumah dan menemukan pecahan beling dan carian pertamax

Image
News

Sedih, Ada Kader PAN Dibajak Partai Lain Senilai Rp5 Miliar

Zulkifli Hasan mengatakan mengetahui soal itu setelah kadernya menyampaikan lewat pesan singkat.

Image
News

Terorisme dan Kejahatan Jalanan Jadi Perhatian Polri Jelang Asian Games

Penanganan ancaman teror dan kejahatan jalanan menjadi prioritas Polri

Image
News

Dihadiri Megawati, Ratas Tidak Simpulkan Penghapusbukuan Utang Sjamsul Nursalim

Syafruddin membantah keterangan Boediono.

Image
News

Jadi Bacaleg PDIP, PA 212: Kapitra Ampera Telah Berkhianat

"Dirinya masih suka mengatasnamakan anggota tim GNPF Ulama dan selaku kuasa hukum IB HRS"

Image
News
Pileg 2019

DPR Minta Menteri Kabinet yang Ikut Nyaleg Mundur dari Jabatannya

Agar kinerja pemerintahan tetap berjalan baik.

Image
News

Sandiaga Harap Pengesahan LKPJ, Tanpa Muatan Politik

APBD 2017menyisakan anggaran terlalu tinggi yakni 13,16 Triliun.

Image
News
Pilkada Serentak 2018

Diduga, Ada Politik Uang dan Pengerahan ASN di Pilkada Kerinci

"Kecurangan ini terjadi secara sistematis dan terstruktur dengan mobilisasi aparat birokrasi dan PNS untuk memenangkan incumbent"

trending topics

terpopuler

  1. Anies akan Pecat Lurah Pungli, Rian Ernest: Hidup Ahok!

  2. Tiang Bendera Pakai Bambu, Guntur Tuduh Anies Berbohong dan Licik

  3. Misbakhun: Tinggal Masalah Waktu, Fahri Jadi Satu Barisan Pendukung Jokowi

  4. Rocky Gerung Dibully Usai Tampil di ILC, Tak Kuasai Isu Freeport, Ngomong Ngawang-awang

  5. Sindiran Maut Putri Amien Rais Buat Kader PDIP Vs Perindo yang Ribut di Depan KPU

  6. Soal Bendera Asian Games, Warganet: Mereka Pikir Itu Bendera Partai

  7. Tak Nyaleg Lagi, Meutya Hafidz Ingin Fokus Menangkan Jokowi

  8. Tiga Kali Pemilu Golput, Kini Ganjar Mau Nyoblos Tsamara yang Cantik

  9. Mahfudz Siddik: Kami Sudah Terlalu Sering Mengalah, Cawapres Prabowo Harus dari PKS

  10. Gara-gara Johan Budi Nyaleg, Heboh Sindiran Fahri Sebut Alumni KPK Politisi Semua

fokus

Idul Fitri 2018
Mudik Lebaran 2018
Piala Dunia Rusia 2018

kolom

Image
Ridwansyah

Jakarta Bersolek untuk Asia

Image
Achmad Fahruddin

Politik Bohir Pencalegan

Image
Ujang Komarudin

Menanti Cawapres Jokowi

Image
Ujang Komarudin

Mencari Cawapres Ideal

Wawancara

Image
News

Hari Kartini

Sehebat Apapun Wanita, Jangan Lupakan Kodratnya!

Image
News

Ariani Soekanwo, Tunanetra Pejuang Hak Politik Disabilitas

Image
News

Pembenahan Alutsista TNI dalam Pandangan Susaningtyas Kertopati

Sosok

Image
News

Brigjen Pol Teddy Minahasa Raih Bintang Bhayangkara Nararya dari Presiden Jokowi

Image
News

Menteri Termuda Kabinet Mahathir, Syed Saddiq Siap Jadi Panutan Pemuda Malaysia

Image
News

Idul Fitri 2018

8 Kali Puasa dan 8 Kali Lebaran, Polisi Ini Selalu Berada di Jalanan