image Fifa World Cup Russia
Login / Sign Up
Image

Menyoal Reforma Agraria Ala Jokowi: Perhutanan Sosial

Image

Ilustrasi Reforma Agraria |

AKURAT.CO, Perhutanan sosial, begitulah term yang begitu viral dalam dunia para aktivis gerakan tani dan gerakan pembaruan agraria kekinian. Term tersebut mengusik wacana tentang reforma agraria sejati yang menjadi cita-cita aktivis-aktivis gerakan tersebut.

Reforma agraria telah menjadi agenda gerakan aktivis agraria sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Pada tahun 1960, Negara ikut mendukung apa yang diinginkan oleh mereka melalui Undang-Undang Pokok Agraria. Salah satu yang diatur dalam undang-undang tersebut dan yang paling dasar atas perwujudan reforma agraria sejati adalah kepemilikan tanah yang dibatasi bagi setiap orang, yang sampai saat ini tidak pernah terjadi.

Sebetulnya reforma agraria ini adalah tindakan merestrukturisasi hak kepemilikan atas tanah yang selama ini dimiliki dan dikuasai oleh segelintir pihak, terutama tuan tanah, negara dan korporasi. Indonesia memiliki ketimpangan lahan yang sangat tinggi. Pada tahun 2015, Bank Dunia mencatat rasio gini ketimpangan lahan di Indonesia mencapai 0,72, artinya 72% lahan hanya dikuasai oleh 1% penduduk Indonesia. Konsorsium Pembaruan Agraria (2017) menyebutkan areal hutan tanaman industri dan hak penguasaan hutan lebih dari 40 juta hektar, sementara hutan rakyat kurang dari 1 juta hektar.

baca juga:

Merespon hal tersebut, Jokowi beserta jejeran pemerintahnya mengagendakan reforma agraria dalam Nawacita-nya yang diklaim bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan penyelesaian konflik. Tapi, apakah reforma agraria ala Jokowi ini sama dengan apa yang dimaksud dengan reforma agraria sejati: restrukturisasi hak kepemilikan tanah?

Dalam naskah Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria 2016-2019, Jokowi membagi pelaksanaan reforma agraria kedalam empat program: legalisasi asset; tanah objek reforma agraria; perhutanan sosial; dan pengelolaan dan pengadaan lahan asset desa. Keempat program ini dibagi berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing instansi yang sebelumnya telah berjalan, membedakan kewenangan antara Badan Pertanahan Nasional (saat ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional) dengan Kementerian Kehutanan (saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Sebetulnya, hal ini pula lah yang menjadi bahan argumen bagi mereka yang tidak setuju dengan perhutanan sosial. Perhutanan sosial tidak menyentuh persoalan inti, yaitu dengan membiarkan dualisme penguasaan pertanahan tetap terjadi di Indonesia, seolah mengiyakan bahwa pembedaan antara tanah dan kawasan hutan adalah benar adanya.

Sofyan Djalil, selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapatkan mandat untuk melaksanakan legalisasi asset. Legalisasi asset ini dinilai penting karena menurutnya ketimpangan terjadi karena banyak lahan masyarakat yang belum bersertifikat. Dari keseluruhan lahan yang ada di Indonesia, baru sekitar  45% bidang tanah yang terdaftar. Menurutnya ketimpangan lahan ini terjadi karena belum terdaftarnya tanah-tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Akibatnya solusi yang dipilih adalah melakukan pendataan ulang, sekaligus dengan melegalisasi tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Total yang akan dilegalisasi ini adalah 9 juta hektar tanah,  yang terdiri dari 0,6 juta hektar tanah transmigrasi; 3,9 juta hektar tanah masyarakat; 0,4 juta hektar tanah terlantar; dan 4,1 juta hektar tanah pelepasan kawasan hutan.

Apakah kemudian legalisasi ini adalah reforma agraria sejati? Tentu saja bukan. Karena ia tidak merestrukturisasi kepemilikan lahan. Tidak menjadikan masyarakat yang tidak mempunyai tanah menjadi punya tanah. Juga, tidak pula menyentuh korporasi perkebunan untuk mengurangi lahan yang dikuasai olehnya. Legalisasi asset tidak merubah apa-apa selain menegaskan status kepemilikan tanah. Ia tidak membereskan ketimpangan yang ada. Lalu bagaimana dengan Perhutanan Sosial?

 

Perhutanan Sosial era Siti Nurbaya

Melalui Perhutanan Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus memberikan 12,7 juta hutan negaranya untuk dikelola oleh masyarakat melalui 5 skema: hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, kemitraan kehutanan, dan hutan adat. Bagi yang  mengikuti sepak terjang Kementerian Kehutanan, Perhutanan Sosial pada era Menteri Siti Nurbaya ini merupakan angin segar, karena untuk pertama kalinya, Perhutanan Sosial dilakukan secara masif, sejak kemunculannya pada tahun 2002. Angin yang berhembus pun semakin menyegarkan ketika KLHK menerbitkan peraturan menteri tentang Perhutanan Sosial di Jawa, di wilayah kerja Perum Perhutani (PermenLHK 39/2017).  Wilayah yang dikenal paling sulit untuk disentuh. Namun, ternyata pelaksanaannya tidak semudah yang dibayangkan.

Pada September 2017, permohonan uji materiil terhadap PermenLHK 39/2017 diajukan oleh sekelompok masyarakat yang terdiri dari Perkumpulan Pensiunan Pegawai Kehutanan, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Lembaga Masyarakat Pengelola Sumber Daya Hutan (LMPSDH) Wana Salam, Perkumpulan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) Kosambiwojo Lestari, dan pensiunan Perhutani. Kekhawatiran mereka adalah jika permen ini dilaksanakan akan muncul konflik horizontal di masyarakat. Selain itu mereka juga meragukan kelestarian hutan pasca pengelolaan hutan diberikan kepada masyarakat di luar dari yang sudah bekerja sama dengan Perhutani.

Meski begitu, proses pemberian izin Perhutanan Sosial ini tetap berjalan. Sampai pada November 2017, KLHK mengklaim jumlah luasan Perhutanan Sosial telah mencapai 1,3 juta hektar. Termasuk juga pemberian izin di kawasan Perhutani. KLHK bersama Presiden melakukan safari di Pulau Jawa sepanjang awal November lalu. Mereka membagikan SK izin pemanfaatan secara langsung kepada masyarakat di 10 kabupaten yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tercatat sebanyak 9550,15 hektar diberikan kepada 22 kelompok dan gabungan kelompok masyarakat.

Tapi, apakah benar, pemerintah saat ini begitu progresif, seolah media tidak pernah berhenti mengabarkan  pemerintah yang berpihak kepada rakyat karena telah memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk mengelola lahan yang notabene adalah lahan masyarakat sendiri? Tentu saja tidak. Pemerintah saat ini sangat lihai dalam mengelola media massa sehingga persoalan-persoalan yang ada tidak mengemuka ke dunia publik.

Persoalan Pertama: Jumlah Pengeluaran Izin untuk Perusahaan Masih Lebih Besar dibanding untuk Rakyat.  Angka pemberian izin Perhutanan Sosial sampai tahun 2017 memang mencapai angka di atas 1 juta hektar. Namun, jika dibandingkan dengan angka pemberian izin untuk hutan tanaman industri, jumlah 1 juta hektar tersebut tidak berarti apa-apa. Angka rata-rata kenaikan jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri selama tiga tahun terakhir (2016-2014) mencapai 151.882 hektar per tahun. Sedangkan izin pengelolaan yang diberikan melalui skema Perhutanan Sosial selama tiga tahun terakhir (2016-2014) hanya mencapai 45.060 hektar per tahun. Data terakhir pada tahun 2016 menunjukan pemerintah mengeluarkan izin pengelolaan untuk HTI sebanyak 142.132 hektar. Sedangkan Perhutanan Sosial hanya mencapai 23.704 hektar.

Perlu diingat, angka 151.882 hektar per tahun hanya untuk izin Hutan Tanaman Industri, belum bentuk perizinan lain seperti izin pinjam pakai kawasan hutan (biasanya dipakai untuk keperluan pertambangan), izin untuk pemanfaatan hasil kayu pada hutan alam, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman tahun, dan lain sebagainya, yang tentunya akan memperlihatkan jumlah pemberian izin Perhutanan Sosial semakin terlihat kecil.

Persoalan Kedua: Anggaran Untuk Perhutanan Sosial Semakin Menurun Dari Tahun Ke Tahun.  Target 12,7 juta hektar tertulis jelas dalam RPJMN 2015-2019. Sayangnya target ini tidak dibarengi dengan dukungan anggaran untuk merealisasikan target tersebut. Jumlah anggaran untuk Perhutanan Sosial pun cenderung menurun. Riset Indonesia Budget Center (IBC) pada tahun 2017 menyatakan  anggaran untuk Perhutanan Sosial tahun 2017 turun hingga lebih dari 50%, yaitu menjadi Rp 165 miliar, dari sebelumnya Rp 308 miliar pada tahun 2015. Padahal menurut mereka, target jumlah Perhutanan Sosial baru akan tercapai jika anggaran setidaknya tersedia sebesar Rp 830 miliar per tahun. Wakil Ketua Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi menyatakan bahwa pihaknya menyurati Kemenkeu hampir tiap tahun untuk menambah anggaran, tapi tidak pernah didengar.

Persoalan Ketiga: Terdapat Celah Penyalahgunaan Perhutanan Sosial.  Pada tahun 2016 KLHK telah menggabungkan seluruh skema Perhutanan Sosial dalam satu peraturan: PermenLHK No. 83/2016. Penggabungan tersebut sekaligus perbaikan mekanisme dari masing-masing skema. Namun ternyata jika dilhat secara seksama, terdapat celah bagi bukan rakyat (jika tidak mau disebut perusahaan) untuk mengajukan Perhutanan Sosial. Salah satunya terlihat di dalam skema pengajuan Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

Dalam skema HTR, KLHK membagi kelompok dan koperasi menjadi dua jenis: yang memang terdiri atas petani hutan dan petani hutan bersama dengan yang lain. Dalam permen disebutkan bahwa perseorangan yang memiliki kompentensi dalam kehutanan atau bidang lain yang pernah menjadi pendamping atau penyuluh dapat berperan sebagai pemohon melalui koperasi atau kelompok bersama masyarakat setempat. Artinya pasal ini memberikan kemungkinan bagi mereka yang bukan petani hutan dapat mengelola hutan melalui Perhutanan Sosial yang relatif lebih murah dibanding skema perizinan lain, karena tidak ada pemungutan biaya apapun.

Pada Maret 2017, Walhi Lampung melaporkan salah satu izin yang berada di Lampung bukan berasal dari warga yang bermukim di sekitar kawasan hutan. Masyarakat di sana justru tidak tahu akan koperasi yang memegang izin HTR yang  berada di desa mereka. Parahnya, koperasi ini melakukan penebangan 18 pohon kayu dari dalam hutan. Diperkirakan ada 360 meter kubik kayu yang sudah terlanjur ditebang. Dalam skema HTR pihak pemegang izin harusnya memanen kayu dari pohon yang mereka tanam, bukan menebang pohon dari hutan yang alami.

Persoalan lain terkait kebijakan salah satunya ada pada skema Kemitraan Kehutanan (KK). PermenLHK 84/2016 tidak menegaskan kewajiban pemilik izin/pengelola hutan dalam melaksanakan kemitraannya. Tidak ada mekanisme untuk masyarakat dalam menagih KK terhadap pemilik izin/pengelola hutan. Semuanya terkesan hanya terdapat pada niat baik si pemegang izin/pengelola hutan. Pun begitu, jumlah luasan tanah yang harus di-mitra-kan dengan masyarakat pun tidak ditentukan dengan jelas. Hanya mengatur berapa luas minimal lahan yang harus diberikan kepada masing-masing kepala keluarga. Tidak mengatur berapa banyak masyarakat yang harus dijadikan mitra. Bagaimana jika pemegang izin/pengelola kawasan hanya bermitra dengan 5-10 keluarga saja, sementara masyarakat yang berada di sekitar kawasan mereka mencapai ratusan keluarga? Hal ini juga terlihat dari jumlah Kemitraan Kehutanan yang sudah berjalan pada tahun 2016 kemarin. Dari 10.842.974 hektar izin HTI, baru 24.469 hektar saja yang terdapat Kemitraan Kehutanannya.

Persoalan Keempat: Perhutanan Sosial Tidak Menyelesaikan Konflik yang Sedang Terjadi. Seperti yang dikatakan oleh banyak pengkritik Perhutanan Sosial, kehadiran Perhutanan Sosial tidak sedang bermaksud menyelesaikan konflik agraria yang sedang terjadi. Selama dijalankan, kawasan-kawasan hutan yang diberikan pengelolaannya kepada masyarakat bukan yang sedang berkonflik. Sekalipun ada yang diklaim sebagai resolusi konflik, seperti izin Perhutanan Sosial yang diberikan di Teluk Jambe, Karawang, pada kenyataannya Perhutanan Sosial di sana sempat menimbulkan konflik baru. Lahan penerima izin Perhutanan Sosial bertumpang tindih dengan lahan yang telah dimiliki sebelumnya oleh masyarakat yang ada di sana. Kadang, karena terburu-buru, dalam internal penerima izin pun belum jelas pembagian lahannya.

Sebetulnya, sebelum Perhutanan Sosial ini digalakkan, pada tahun 2014 telah ada peraturan yang mengakomodir penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan. Peraturan ini lebih bernas, karena tidak hanya mengatur KLHK saja sebagai ‘pemilik’ kawasan hutan, tetapi juga tiga kelembagaan terkait, yaitu BPN, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU). Peraturan yang tercantum dalam Peraturan Bersama (Perber) ini mencoba menyelesaikan konflik yang terjadi di kawasan hutan. Ia terintegrasi dengan peran BPN selaku pengurus pertanahan di Indonesia, sekaligus kemudian mengadministrasikannya dalam administrasi wilayah di Kemendagri.

Perber juga bekerja di seluruh kawasan hutan, tidak membeda-bedakan antara kawasan hutan milik Perhutani atau bukan. Subjek yang dapat memohonkan Perber juga jelas: masyarakat adat, pemerintah , masyarakat lokal, dan lembaga sosial. Perber tidak hanya memberikan akses kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan sebagaimana Perhutanan Sosial, tetapi juga menjelaskan kedudukan desa yang selama ini selalu dianggap ‘masuk ke dalam kawasan hutan’.

Namun kemudian, Perber ini dimatikan secara sengaja, dengan dalih dinaikkan agar lebih mempunyai kekuatan, yang kemudian melahirkan Peraturan Presiden No. 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Perpres). Perpres ini mengakomodir Perhutanan Sosial sebagai banyak dari pilihan solusi yang mungkin dijalankan dalam proses penyelesaian penguasaan. Tapi mengecualikannya di kawasan hutan yang berfungsi sebagai konservasi. Dalam Perpres disebutkan bahwa, bagi masyarakat yang berada di dalam wilayah konservasi, solusi yang ditawarkan adalah resettlement atau pemindahan paksa. Norma ini tentu saja bertentangan dengan Perhutanan Sosial, karena Perhutanan Sosial tetap bisa dilakukan meski kawasan hutan tersebut berfungsi sebagai konservasi. Pada akhirnya, Perpres ini dapat menghambat niat baik Direktur Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem-KLHK dalam menyelesaikan konflik tenurial dan lahan di lokasi prioritas 17 taman nasional melalui Perhutanan Sosial.

Dibalik Perhutanan Sosial: Kepentingan Pilpres Jokowi

Sama halnya dengan legalisasi asset, Perhutanan Sosial sebetulnya hanya memberikan akses kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan. Pemerintah, tidak betul-betul memberikan lahan kepada masyarakat. Artinya, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang diberikan oleh KLHK kepada masyarakat terbatas pada apa yang diatur oleh KLHK. Tanaman yang bisa ditanam oleh masyarakat terbatas hanya pada tanaman-tanaman yang termasuk dalam daftar KLHK.

Restrukturisasi kepemilikan lahan juga tidak sedang diselesaikan oleh Perhutanan Sosial. Wilayah-wilayah yang menjadi objek Perhutanan Sosial adalah wilayah yang masih kosong, terpisah dari wilayah izin pemanfaatan kawasan hutan yang diberikan kepada korporasi. Juga, tidak menyasar pada masyarakat yang dianggap sebagai perambah di kawasan hutan.

Lalu mengapa Perhutanan Sosial ini begitu gencar dilakukan? Mari kita berandai-andai:

Kawasan hutan yang akan dibukakan aksesnya untuk masyarakat adalah seluas 12,7 juta hektar. Setiap kepala keluarga akan mendapatkan masing-masing 2 hektar kawasan hutan untuk dikelola. Hal ini berarti bahwa akan ada 6,35 juta kepala keluarga yang akan mendapatkan lahan. Anggaplah orang yang mendapatkan Perhutanan Sosial ini merupakan orang yang loyal kepada Jokowi, maka akan ada lebih dari 19 juta orang (dengan asumsi 1 kepala keluarga terdiri dari 3 anggota keluarga) yang menjadi pemilih potensial yang akan memilih Jokowi sebagai bentuk rasa terima kasih. Jika dibandingkan dengan jumlah Pilpres tahun 2014, yaitu sekitar 186.722.030 pemilih, maka setidaknya Jokowi sudah memegang 10% suara pemilih Indonesia. Belum lagi jika ditambah dengan program legalisasi asset, 17% suara sudah dipegang Jokowi untuk Pilpres 2019.

Akankah reforma agraria ini menjadi alat politik untuk mendulang suara?

Pemerintah mengartikan reforma agraria hanya sebatas pemberian akses, baik itu melalui Perhutanan Sosial maupun legalisasi asset.  Perombakan struktur kepemilikan lahan belum ada dalam agenda mereka. Mereka belum mengerti bahwa makna dari reforma agraria adalah tentang merestrukturisasi hak kepemilikan atas tanah yang selama ini dimiliki dan dikuasai oleh segelintir pihak, terutama tuan tanah, negara dan korporasi. Reforma agraria  versi Jokowi, membuat perjuangan reforma agraria sejati masih jauh panggang dari api. []

Penulis adalah peneliti sosial dan lingkungan di lembaga kajian tenurial kehutanan, Epistema Institute. Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis, tidak mewakili sikap lembaga.

Editor: Juaz

berita terkait

Image

Ekonomi

LRT Palembang untuk Umum Setelah Asian Games

Image

News

Disindir Jika SBY ke Jokowi, Ferdinand: Jangan Samakan Kualitas Nuranimu dengan Saya

Image

Ekonomi

Banyak yang Bilang 'Miring' Soal Kesepakatan Freeport, Ini Respon Keras Jokowi

Image

News

Netter: Jersey Kotak-kotak Kroasia Bawa Sial, Sudah Dimulai Sejak Ahok, Petahana Nyungsep

Image

News

Menuju Pilpres 2019

Jadi, Cawapresnya Siapa? Jokowi: Masih Digodok Biar Matang, Kalau Matang Kan Enak

Image

News

Duet Jokowi - Mahfud Kian Kuat, PSI Sudah Mendukung

Image

News

Ferdinand Curiga Ada Operasi Politik Buat Gagalkan Pertemuan SBY dan Prabowo

Image

News

Pilpres 2019.

Akademisi Sebut Nama Cak Imin Pantas Masuk Kantong Jokowi

Image

News

Pengamat: Rommy Layak Dipertimbangkan Jadi Cawapres Jokowi

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Bos PLN Ingatkan Masyarakat, Statusnya Adalah 'Saksi'

"Status saya adalah saksi, karena saya juga mendukung langkah dari KPK, maka saya juga memberikan informasi dan dokumen yang diperlukan"

Image
Ekonomi

Investasi PLTU Riau-1 yang Tersandung Hukum, Bernilai USD900 Juta

Proyek ini dijalankan konsorsium anak perusahaan PJB, nilai investasinya kira-kira sebesar 900 juta dolar AS

Image
Ekonomi

Ajang TdCC 2018 di Sulteng Pakai Anggaran Patungan

Rata-rata untuk setiap kabupaten bakal menganggarkan kurang lebih sekitar Rp1,5 miliar

Image
Ekonomi

Saham Industri Terpuruk, Indeks S&P/ASX 200 Turut Terjerembab

Indeks S&P/ASX 200 yang menjadi acuan catatkan penurunan 26,90 poin atau 0,43% pada penutupan perdagangan Senin (16/7).

Image
Ekonomi

Nilai Ekspor Papua Alami Penurunan

Nilai ekspor Papua Juni 2018 sebesar USD397,97 juta atau terjadi penurunan 13,25% jika dibandingkan bulan sebelumnya

Image
Ekonomi

WEGE Telah Bukukan Order Book 70,9 Persen dari Target

Perolehan ini belum termasuk rencana perolehan kontrak baru senilai Rp 2,6 triliun di bulan Juli ini.

Image
Ekonomi

Bursa Saham Negeri Jiran Ditutup Menguat

pada penutupan perdagangan, Senin (16/7), Indeks KLCI catatkan kenaikan sebesar 4,74 poin atau 0,28 persen

Image
Ekonomi

RUU Konsultan Pajak Dibawa ke Paripurna

Satu fraksi keberatan atas RUU Konsultan Pajak yaitu Fraksi PKS dan satu fraksi yakni PAN tidak hadir di rapat Pleno Badan Legislasi.

Image
Ekonomi

Bursa Saham Singapura Ditutup Melemah

Indeks STI (Straits Times Index) yang catatkan penurunan 0,85 persen pada penutupan perdagangan Senin (16/7).

Image
Ekonomi

Bos PLN Cuci Tangan Soal Suap Proyek PLTU Riau-1?

Bos PLN beralasan karena sebab kasus hukum terjadi di pihak sebelah (konsorsium) maka PLN tidak memiliki hak yaitu dipihak konsorsium. Menur

Image
Ekonomi

Ketimpangan Ekonomi Semakin Turun Jadi 0,389

Tingkat ketimpangan pengeluaran Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio pada Maret 2018 sebesar 0,389.

Image
Ekonomi

Imbas OTT KPK, Proyek PLTU Riau-1 Akan Dihentikan Sementara

Sofyan Basir Mengatakan bahwa proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut tambang Riau-1 untuk sementara akan dihentikan.

Available

trending topics

Available

terpopuler

  1. Di Rusia Dolar AS Mulai di Jauhi

  2. Tidak Ada Perbankan BUMN yang Beri Pinjaman Inalum Caplok Saham Freeport

  3. Dede Yusuf Tegaskan Pekerja Lokal di Morowali Lebih Banyak

  4. Mulai Alihkan Sentimen Perang Dagang, Bursa Dunia Gerak Menghijau

  5. Menteri Basuki Bantah Ambil Alih Proyek Tol DKI

  6. Pasca Rumah Dirut PLN Digeledah KPK, Ini Tanggapan PLN

  7. Perum Bulog NTB Optimis Realisasi Pengadaan Beras Lampaui Target

  8. Johannes Kotjo, Salah Satu Orang Terkaya RI Tersangka Suap Proyek PLTU

  9. Bursa Saham Tiongkok Dibuka Melemah

  10. Neraca Perdagangan Juni Diramalkan Bakal Surplus

Available

fokus

Idul Fitri 2018
Mudik Lebaran 2018
Piala Dunia Rusia 2018
Available

kolom

Image
Dradjad Hari Wibowo

Tidak Ada Perang Dagang dengan AS

Image
Denny Iswanto

Harga Mahal dari Sebuah Libur Panjang

Image
Denny Iswanto

'Superioritas' Asia di Perhelatan Piala Dunia

Image
Dita Nurul Aini

Optimisme Ditengah Badai yang Melanda Rupiah

Available

Wawancara

Image
Ekonomi

Investasi itu Perlu Waktu Hingga Menghasilkan, Jangan Buntung Karena 'si Bodong'

Image
Ekonomi

Catatan Awal Tahun BUMN

Image
Ekonomi

UMKM Naik Kelas, Bisnis Penjaminan Makin Maju

Sosok

Image
Ekonomi

Membedah Kisah Hidup Anak Petani yang Ingin Bangun Perekonomian Indonesia

Image
Ekonomi

Sah Jadi Dirut BEI, Ini Ambisi Inarno Djajadi

Image
Ekonomi

Perry Tunjukkan Komitmen BI yang Pro Stability dan Pro Growth