image Fifa World Cup Russia
Login / Sign Up

Menyoal Penenggelaman Kapal Ikan, Sikut-Sikutan di Tingkat Stakeholder

Aji Nurmansyah

Image

Sejumlah warga menyaksikan proses penenggelaman kapal pelaku pencurian ikan KM SINO 26 dan KM SINO 35 di perairan Desa Morela, Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Sabtu (1/4). | ANTARA FOTO

AKURAT.CO, Sektor perikanan Indonesia dihebohkan ketika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan tidak ada lagi penenggelaman kapal pada 2018 karena pemerintah ingin fokus produksi dan ekspor perikanan.

Kepada wartawan seusai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Senin (8/1), Luhut mengutarakan bahwa penenggelaman kapal sudah cukup dilakukan, sehingga saat ini pemerintah seharusnya fokus meningkatkan produksi agar ekspor juga bisa meningkat.

Menurut mantan Menko Polhukam itu, perintah tersebut telah disampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang hadir dalam rapat koordinasi itu.

baca juga:

Ada pun terhadap kapal-kapal yang melanggar, lanjut Luhut, akan dilakukan penyitaan. Penenggelaman, kata dia, juga bukan tidak mungkin dilakukan karena akan diberikan sebagai sanksi atas pelanggaran khusus.

Pernyataan Menko Maritim juga diamini Wakil Presiden Jusuf Kalla, keesokan harinya, yang mengemukakan bahwa kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan sudah cukup dilakukan dan saatnya kembali memikirkan untuk meningkatkan ekspor ikan tangkap.

Ke depan, menurut Wapres kepada wartawan di kantornya Jakarta, Selasa (9/1), kapal-kapal yang ditangkap dapat dilelang atau dipergunakan kembali mengingat saat ini dibutuhkan kapal-kapal penangkap ikan.

Sedangkan melalui akun media sosial miliknya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastui menginginkan agar informasi bahwa penenggelaman kapal pencuri ikan itu telah diatur dalam UU Perikanan No 45/2009 bisa disosialisasikan.

Sebagaimana diketahui, dalam Pasal 69 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.

Sementara itu, pasal 69 ayat (4) berbunyi, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1) penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Dalam akun media sosialnya, Susi juga menyampaikan bahwa penenggelaman kapal bukanlah kemauan dirinya pribadi sebagai seorang menteri, tapi hal itu dieksekusi setelah ada putusan hukum dari pengadilan negeri.

Wibawa Kedaulatan Pengamat hukum dari Universitas Bung Karno Azmi Syahputra menyatakan langkah penenggelaman kapal asing yang mencuri ikan telah sesuai dengan UU Perikanan, serta memperkuat kewibawaan kedaulatan, menjaga kekayaan alam Indonesia, serta wujud Indonesia sebagai negara hukum.

Dengan demikian, lanjutnya, penenggelaman kapal asing bertujuan melindungi kepentingan hukum bangsa yang lebih besar.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sjarief Widjaja, Kamis (11/1) mengatakan, kegiatan tindakan penenggelaman kapal pencuri ikan yang telah dilakukan selama ini berhasil membuat stok ikan di kawasan perairan nasional juga terus mengalami peningkatan.

Dia menyatakan, dampak dari perginya kapal-kapal asing stok ikan mengalami peningkatan dari 6,5 juta ton (pada tahun 2011) menjadi 9,9 juta ton.

Perhitungan tersebut berasal dari aktivitas "stock assesment" yang dilakukan sepanjang Tahun 2016 dengan cakupan wilayah 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan.

Berdasarkan hasil itu, KKP mengeluarkan Kepmen KP Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPP NRI dengan estimasi potensi sebesar 9,9 juta ton.

Menurut Sjarief, peningkatan stok ikan tersebut juga mendorong optimisme bagi nelayan untuk melaut, dan pihak KKP juga menyatakan telah melengkapi dengan semua sarana dan prasarana terkait pelabuhan agar nelayan juga bisa beroperasi dengan lebih baik.

Sementara itu, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyatakan penenggelaman kapal tidak efektif menekan pencurian ikan karena hingga kini masih ada penangkapan ikan secara ilegal.

Ketua DPP KNTI Marthin Hadiwinata berpendapat, kapal yang dirampas tidak serta merta harus juga ditenggelamkan tetapi dapat dilelang atau dihibahkan kepada kelompok nelayan melalui koperasi perikanan.

Ia mengemukakan, KNTI mengapresiasi upaya pemerintah dalam menanggulangi penangkapan ikan secara ilegal, namun tindakan penenggelaman kapal ilegal oleh Satgas 115 sepertinya tidak menimbulkan efek jera, karena terjadi peningkatan jumlah kapal yang ditenggelamkan setiap tahunnya.

Dia mengungkapkan pada tahun 2015 ada sebanyak 113 kapal yang ditenggelamkan, tahun 2016 sebanyak 115 kapal dan 2017 kembali meningkat hingga sekitar 250 kapal.

KNTI juga merekomendaskan perlunya upaya strategis pemerintah dengan bersikap luwes untuk melakukan kerja sama dengan negara asal pelaku dalam pengawasan pencurian ikan, karena sebagai negara yang bertetangga, harus ada iktikad baik dalam hubungan antara negara yang bertetangga.

Tidak Perlu Polemik Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo di Jakarta, Kamis (9/1) menyatakan pihaknya mendukung kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan yang melakukan aksinya di kawasan perairan nasional dan merugikan Republik Indonesia.

Menurut Edhy, sebenarnya tidak perlu ada polemik terkait pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Hal tersebut, lanjut politisi Gerindra itu, karena keduanya merupakan bagian dari pemerintah.

Terkait kebijakan menenggelamkan kapal asing, ia mengingatkan bahwa semangat Menteri Susi untuk melindungi sumber daya alam kita serta melindungi kekayaan negara dari asing, dan itu harus didukung.

Dia berpendapat bahwa penenggelaman kapal asing yang terbukti mencuri kekayaan alam Indonesia itu berdampak baik kepada nelayan serta menimbulkan efek jera.

Namun, ia juga menyatakan bahwa pernyataan Menko Kemaritiman juga adalah untuk kebaikan negara sehingga tidak seharusnya ada proses "saling kuat-kuatan".

Selaras dengan Edhy, anggota Komisi IV DPR Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan polemik seputar persoalan penenggelaman kapal pencuri ikan apakah sebaiknya diteruskan atau dihentikan pada tahun 2018 seharusnya tidak perlu terjadi bila koordinasi antarkementerian dapat benar-benar diperkuat.

Menurut Zainut, hal itu dapat menimbulkan kegaduhan serta dapat dinilai sebagai bentuk kelemahan koordinasi antarkementerian dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.

Politisi PPP itu berpendapat ada dua hal yang berbeda antara upaya penegakan hukum dengan upaya peningkatan produksi yang keduanya seakan-akan dipertentangkan dalam polemik ini.

Ia mengemukakan, untuk penegakan hukum sepanjang sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan harus tetap dilaksanakan sebagai bentuk penindakan untuk menjaga kedaulatan laut Nusantara.

Sedangkan untuk peningkatan produksi, lanjutnya, seharusnya Menteri Luhut lebih mengkritisi kebijakan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) yang justru banyak menghambat sektor produksi perikanan, yaitu berbagai peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang selama ini banyak menimbulkan kontroversi.

Kedua hal itu meski memiliki keterkaitan satu sama lain, tetapi masing-masing bisa dipisahkan sebagai persoalan yang berbeda sehingga dapat tercapai solusi yang efektif bagi masing-masing kedua permasalahan tersebut.

Sedikit banyak polemik yang sudah beredar di media juga mengingatkan mengenai pentingnya koordinasi yang kuat antara lembaga kementerian di dalam pemerintah. []

Editor: Juaz

berita terkait

Image

Ekonomi

BRSDM Gandeng Kemlu NAM CSSTC Beri Pelatihan Perikanan Berkelanjutan

Image

Ekonomi

Kumpulkan Aktivis Hingga Artis, Menteri Susi Bentuk Pandu Laut Nusantara

Image

News

Susi Tampik Namanya Masuk Bursa Cawapres Jokowi

Image

Ekonomi

Menteri Susi Sebut Laut Masih Rentan Ancaman Sampah Plastik

Image

News

Fahri Ngomel-ngomel Terus, Jawaban Susi Benar-benar Bikin Ngakak Guling-guling

Image

News

Tanggapi Fahri Hamzah, Menteri Susi Kaget, Lalu Tertawa sampai Nangis

Image

Ekonomi

Menteri Susi Bentuk Pandu Laut Nusantara

Image

Ekonomi

Jaga Laut, KKP Getolkan Jambore Pesisir

Image

News

Wow, Menteri Susi Sudah Ledakkan 363 Kapal Maling Ikan!

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Bos PLN Ingatkan Masyarakat, Statusnya Adalah 'Saksi'

"Status saya adalah saksi, karena saya juga mendukung langkah dari KPK, maka saya juga memberikan informasi dan dokumen yang diperlukan"

Image
Ekonomi

Investasi PLTU Riau-1 yang Tersandung Hukum, Bernilai USD900 Juta

Proyek ini dijalankan konsorsium anak perusahaan PJB, nilai investasinya kira-kira sebesar 900 juta dolar AS

Image
Ekonomi

Ajang TdCC 2018 di Sulteng Pakai Anggaran Patungan

Rata-rata untuk setiap kabupaten bakal menganggarkan kurang lebih sekitar Rp1,5 miliar

Image
Ekonomi

Saham Industri Terpuruk, Indeks S&P/ASX 200 Turut Terjerembab

Indeks S&P/ASX 200 yang menjadi acuan catatkan penurunan 26,90 poin atau 0,43% pada penutupan perdagangan Senin (16/7).

Image
Ekonomi

Nilai Ekspor Papua Alami Penurunan

Nilai ekspor Papua Juni 2018 sebesar USD397,97 juta atau terjadi penurunan 13,25% jika dibandingkan bulan sebelumnya

Image
Ekonomi

WEGE Telah Bukukan Order Book 70,9 Persen dari Target

Perolehan ini belum termasuk rencana perolehan kontrak baru senilai Rp 2,6 triliun di bulan Juli ini.

Image
Ekonomi

Bursa Saham Negeri Jiran Ditutup Menguat

pada penutupan perdagangan, Senin (16/7), Indeks KLCI catatkan kenaikan sebesar 4,74 poin atau 0,28 persen

Image
Ekonomi

RUU Konsultan Pajak Dibawa ke Paripurna

Satu fraksi keberatan atas RUU Konsultan Pajak yaitu Fraksi PKS dan satu fraksi yakni PAN tidak hadir di rapat Pleno Badan Legislasi.

Image
Ekonomi

Bursa Saham Singapura Ditutup Melemah

Indeks STI (Straits Times Index) yang catatkan penurunan 0,85 persen pada penutupan perdagangan Senin (16/7).

Image
Ekonomi

Bos PLN Cuci Tangan Soal Suap Proyek PLTU Riau-1?

Bos PLN beralasan karena sebab kasus hukum terjadi di pihak sebelah (konsorsium) maka PLN tidak memiliki hak yaitu dipihak konsorsium. Menur

Image
Ekonomi

Ketimpangan Ekonomi Semakin Turun Jadi 0,389

Tingkat ketimpangan pengeluaran Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio pada Maret 2018 sebesar 0,389.

Image
Ekonomi

Imbas OTT KPK, Proyek PLTU Riau-1 Akan Dihentikan Sementara

Sofyan Basir Mengatakan bahwa proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut tambang Riau-1 untuk sementara akan dihentikan.

Available

trending topics

Available

terpopuler

  1. Di Rusia Dolar AS Mulai di Jauhi

  2. Tidak Ada Perbankan BUMN yang Beri Pinjaman Inalum Caplok Saham Freeport

  3. Dede Yusuf Tegaskan Pekerja Lokal di Morowali Lebih Banyak

  4. Mulai Alihkan Sentimen Perang Dagang, Bursa Dunia Gerak Menghijau

  5. Menteri Basuki Bantah Ambil Alih Proyek Tol DKI

  6. Pasca Rumah Dirut PLN Digeledah KPK, Ini Tanggapan PLN

  7. Perum Bulog NTB Optimis Realisasi Pengadaan Beras Lampaui Target

  8. Johannes Kotjo, Salah Satu Orang Terkaya RI Tersangka Suap Proyek PLTU

  9. Bursa Saham Tiongkok Dibuka Melemah

  10. Neraca Perdagangan Juni Diramalkan Bakal Surplus

Available

fokus

Idul Fitri 2018
Mudik Lebaran 2018
Piala Dunia Rusia 2018
Available

kolom

Image
Dradjad Hari Wibowo

Tidak Ada Perang Dagang dengan AS

Image
Denny Iswanto

Harga Mahal dari Sebuah Libur Panjang

Image
Denny Iswanto

'Superioritas' Asia di Perhelatan Piala Dunia

Image
Dita Nurul Aini

Optimisme Ditengah Badai yang Melanda Rupiah

Available

Wawancara

Image
Ekonomi

Investasi itu Perlu Waktu Hingga Menghasilkan, Jangan Buntung Karena 'si Bodong'

Image
Ekonomi

Catatan Awal Tahun BUMN

Image
Ekonomi

UMKM Naik Kelas, Bisnis Penjaminan Makin Maju

Sosok

Image
Ekonomi

Membedah Kisah Hidup Anak Petani yang Ingin Bangun Perekonomian Indonesia

Image
Ekonomi

Sah Jadi Dirut BEI, Ini Ambisi Inarno Djajadi

Image
Ekonomi

Perry Tunjukkan Komitmen BI yang Pro Stability dan Pro Growth