image Fifa World Cup Russia
Login / Sign Up

Obat Alternatif 'Menyehatkan' BPJS Kesehatan

Denny Iswanto

Kaleidoskop 2017

Image

Ilustrasi BPJS Kesehatan | ELSHINTA.COM

AKURAT.CO, 'Orang miskin dilarang sakit', beginilah jargon yang tak asing di telinga masyarakat Indonesia, terutama di kalangan menengah bawah, biaya kesehatan yang sudah tak terjangkau lagi. Fenomena maraknya pengobatan alternatif di era ilmu kedokteran modern pun semakin menegaskan bahwa ramahnya pelayanan kesehatan hanya bisa dinikmati oleh beberapa orang yang berdompet tebal dan berbanding terbalik untuk warga yang kemana-mana membawa kartu miskin dari kelurahan sebagai jaminan.

Masalah dalam bidang kesehatan ini membuat Presiden Jokowi dalam masa pemerintahannya, selama tiga setengah tahun, sangat konsen terhadap bidang kesehatan, dengan program jaminan kesehatan-kartu Indonesia sehat (JKN-KIS) yang dioperasikan langsung oleh BPJS Kesehatan. Tak tanggung-tanggung dalam APBNP 2017 pemerintah mengucurkan alokasi 10% dari total belanja negara untuk mensubsidi masyarakat dalam layanan kesehatan ini atau sebesar Rp104,9 triliun.

Program ini tujuannya untuk mendekatkan jarak atau gap antara masyarakat miskin dan lembaga penyelenggara layanan kesehatan di Indonesia dengan basis gotong royong. Artinya semua elemen masyarakat akan saling membantu sehingga semuanya akan mendapatkan layanan kesehatan yang sama, selain pemerintah juga hadir dalam memberikan subsidi. Di lain pihak Puskesmas di seluruh daerah pun gencar dibenahi oleh Pemerintah mulai dari alat-alat dan tenaga medisnya agar bisa memberikan pelayanan yang maksimal sebagai lembaga pelayanan kesehatan tingkat pertama atau garda depan bidang kesehatan.

baca juga:

Kendati demikian, langkah BPJS Kesehatan dalam merealisasikan layanan kesehatan yang sama dan berkualitas untuk semua orang di Indonesia bukan tanpa tantangan. Dalam berjalannya waktu BPJS Kesehatan bermasalah dalam bidang finansial. Layaknya seorang manusia yang lahir dengan bawaan penyakit 'kronis' dan makin bertambah parah, BPJS Kesehatan dalam awal masa berjalannya sebagai operator JKN di 2014 sudah memiliki defisit keuangan sebesar Rp3 triliun dan terus membengkak hingga Rp9 triliun di tahun 2017. Bahkan, bila terus dibiarkan tanpa ada upaya solutif maka BPJS Kesehatan diproyeksikan merugi Rp12 triliun pada 2018.

Akibatnya defisit keuangan yang dialami oleh BPJS Kesehatan ini memberikan efek domino terhadap munculnya permasalahan layanan kesehatan yang lainnya. Seperti langkanya obat untuk peserta JKN sehingga masyarakat bawah harus menebus obatnya ditempat lain dengan uang pribadinya. Ditambah lagi banyaknya tagihan lembaga pelayanan kesehatan yang belum dilunasi oleh BPJS Kesehatan menyebabkan banyaknya terjadi penolakan pasien JKN dengan alasan 'kamar rawat penuh' karena arus kas mereka terhambat dan ikut merugi. Bahkan sempat ada statement bahwa 8 penyakit kronis yang dulu ditanggung dalam program JKN akan dihapuskan dan menjadi sistem 'cost sharing' karena defisit akan makin besar.

Hal ini memang menjadi suatu ironi ketika penjamin bidang kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia ternyata sedang mengalami sakit parah dan justru membuat impian pemerintah Jokowi dalam bidang kesehatan menjadi fatamorgana semata. Menteri Kesehatan, Nila Moeloek juga mengakui bahwa utang BPJS Kesehatan itu berdampak ke kondisi keuangan lembaga penyelenggara layanan kesehatan seperti Rumah Sakit. Menurutnya, akibat piutang yang belum dibayar rumah sakit harus berutang untuk memenuhi kebutuhan obatnya. "Rumah Sakit sudah teriak kepada kami," serunya.

Defisit keuangan BPJS Kesehatan memang ditengarai awalnya dari tarif atau iuran peserta JKN yang masih di bawah standar kesehatan sehingga membuat pemasukan tak sebanding dengan pengeluaran perusahaan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso yang menegaskan bahwa iuran JKN masih sangat kecil dan seharusnya dinaikkan. Apalagi sejumlah 10 juta peserta JKN yang masih banyak menunggak pembayaran juga mendukung BPJS Kesehatan makin 'kesakitan'.

Praktisi kesehatan dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM), Laksono Trisnantoro juga menilai ada yang salah dari regulasi terutama undang-undang yang memicu defisit. Ia khawatir karena aturan memungkinkan orang kaya masuk keanggotaan dengan premi yang sangat murah, dengan benefit yang unlimited sampai ke cuci darah dan transplantasi jantung.

Selain itu, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Sigit Prihutomo juga mengungkapkan defisit keuangan BPJS Kesehatan akan menggerogoti kepercayaan publik (distrust) terhadap program JKN Presiden Jokowi ini. Amanat UUD 1945 juga tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik. "Karenanya perlu langkah strategis mencegah berkembangnya distrust guna menjamin kesinambungan JKN," tegasnya.

Adapun tiga solusi yang diusulkan DJSN meliputi tiga langkah penting. Yang pertama, pemerintah bisa melakukan tindakan-tindakan khusus guna menjamin terpeliharanya tingkat kesehatan keuangan BPJS Kesehatan. Langkah kedua, agar pemberian suntikan dana tambahan dan pemberian dana talangan tidak terulang secara terus menerus. Kemudian perlu dilakukan efisiensi dana operasional BPJS Kesehatan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana akan melakukan utak atik kebijakan dan akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) guna membantu berjalannya program JKN, yang saat ini mengalami defisit anggaran. Pertama, adalah penyelesaian tunggakan iuran yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) dengan menerbitkan PMK mengenai sanksi pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU). Cara tersebut akan diatur dalam PMK nomor 183 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah melalui Pemotongan.

Yang kedua, adalah pemerintah akan memotong penerimaan yang bersumber dari pajak rokok untuk mendukung program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Tata cara pemotongan realisasi penerimaan pajak rokok ini akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) melalui Revisi PMK nomor 115 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok. Pada Desember ini Kemenkeu juga mengatur Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Rokok dan Tembakau.

"Kebijakan DBH cukai rokok dan tembakau, akan ditetapkan sebesar 50% untuk mendukung program JKN via supply side. Ini mencakup penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, dan penyediaan alat kesehatan. Selain itu, DBH Cukai Rokok dan Tembakau juga bisa untuk pembayaran iuran masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari perusahaan tembakau yang gulung tikar dan masyarakat yang belum tercover, yang kemudian masih ditanggung Pemda," kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu, Boediarso Teguh Widodo.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo juga mengatakan, dalam jangka pendek pemerintah telah melakukan beberapa langkah untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan. Salah satu langkah jangka pendeknya yakni pemerintah akan membayar iuran bagi peserta penerima bantuan iuran (PBI) JKN senilai Rp4,2 triliun. Pemerintah juga berjanji akan segera mengucurkan anggaran Rp3,6 triliun ke BPJS Kesehatan yang berasal dari pos anggaran lain-lain di APBN-P 2017. "Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap BPJS Kesehatan bisa membayar tagihan utang dari rumah sakit," tegasnya.

Pihak BPJS Kesehatan juga giat melakukan kerjasama dengan Himpunan Bank Bank Negara (Himbara) seperti Mandiri, BNI dan BRI untuk meluncurkan produk tabungan sehat, yang mana akan mengatasi permasalahan tunggakan peserta JKN. Dengan sistem pembukaan tabungan sehat tersebut para peserta dana iurannya akan bisa langsung di auto debet dari tabungan. Selain itu untuk yang belum membuka tabungan perbankan BPJS Kesehatan juga bekerja sama dengan Koperasi Nusantara untuk pembayaran.

"Kami mengapresiasi langkah Bank Mandiri, Bank BRI dan Koperasi Nusantara untuk senantiasa mendukung Program JKN-KIS. Melalui Program Menabung Sehat dan Program Angsuran atas Tunggakan Iuran JKN-KIS ini, diharapkan peserta JKN-KIS khususnya yang memiliki tunggakan dapat lebih mudah menyelesaikan kewajibannya membayar iuran," ujar Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso.

Kemal juga yakin bahwa dengan langkah yang ditempuh oleh pemerintah akan membantu mengurangi beban defisit yang terjadi dan BPJS kesehatan akan kembali sehat. Apalagi dengan kerjasama yang dilakukan maka penunggak juga akan semakin berkurang. "Keyakinan kami pada penghujung tahun ini defisit keuangan BPJS Kesehatan akan semakin berkurang dari Rp9 triliun. Tapi kalau untuk angka pastinya kita tunggu hasil audit keuangan dari pihak auditor," pungkasnya. []

Editor: Juaz

berita terkait

Image

News

Soal Trastuzumab, BPJS Kesehatan Harus Patuhi UU SJSN

Image

News

DPR Minta BPJS Kesehatan Tetap Biayai Obat Trastuzumab

Image

News

Obat Dihapus, Penderita Kanker Bakal Gugat BPJS Kesehatan dan Jokowi

Image

News

Kebijakan Perpanjangan Rujukan Memakan Korban, KPCDI: BPJS Kesehatan Harus Evaluasi Aturan!

Image

Ekonomi

Balasan 'Sayang' Kemenkeu untuk Rizal Ramli, Soal Lampu Setengah Merah

Image

Ekonomi

Sempat Membaik, Eh Rupiah Meriang Lagi Pagi Ini

Image

Ekonomi

Rayakan HUT Ke-50, BPJS Optimalkan Layanan JKN-KIS

Image

Ekonomi

Rayakan HUT, Pimpinan BPJS Kesehatan Terjun Langsung Layani Masyarakat

Image

Ekonomi

Kemenkeu Dorong Fintech Garap Pasar Syariah di Indonesia

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Bos PLN Ingatkan Masyarakat, Statusnya Adalah 'Saksi'

"Status saya adalah saksi, karena saya juga mendukung langkah dari KPK, maka saya juga memberikan informasi dan dokumen yang diperlukan"

Image
Ekonomi

Investasi PLTU Riau-1 yang Tersandung Hukum, Bernilai USD900 Juta

Proyek ini dijalankan konsorsium anak perusahaan PJB, nilai investasinya kira-kira sebesar 900 juta dolar AS

Image
Ekonomi

Ajang TdCC 2018 di Sulteng Pakai Anggaran Patungan

Rata-rata untuk setiap kabupaten bakal menganggarkan kurang lebih sekitar Rp1,5 miliar

Image
Ekonomi

Saham Industri Terpuruk, Indeks S&P/ASX 200 Turut Terjerembab

Indeks S&P/ASX 200 yang menjadi acuan catatkan penurunan 26,90 poin atau 0,43% pada penutupan perdagangan Senin (16/7).

Image
Ekonomi

Nilai Ekspor Papua Alami Penurunan

Nilai ekspor Papua Juni 2018 sebesar USD397,97 juta atau terjadi penurunan 13,25% jika dibandingkan bulan sebelumnya

Image
Ekonomi

WEGE Telah Bukukan Order Book 70,9 Persen dari Target

Perolehan ini belum termasuk rencana perolehan kontrak baru senilai Rp 2,6 triliun di bulan Juli ini.

Image
Ekonomi

Bursa Saham Negeri Jiran Ditutup Menguat

pada penutupan perdagangan, Senin (16/7), Indeks KLCI catatkan kenaikan sebesar 4,74 poin atau 0,28 persen

Image
Ekonomi

RUU Konsultan Pajak Dibawa ke Paripurna

Satu fraksi keberatan atas RUU Konsultan Pajak yaitu Fraksi PKS dan satu fraksi yakni PAN tidak hadir di rapat Pleno Badan Legislasi.

Image
Ekonomi

Bursa Saham Singapura Ditutup Melemah

Indeks STI (Straits Times Index) yang catatkan penurunan 0,85 persen pada penutupan perdagangan Senin (16/7).

Image
Ekonomi

Bos PLN Cuci Tangan Soal Suap Proyek PLTU Riau-1?

Bos PLN beralasan karena sebab kasus hukum terjadi di pihak sebelah (konsorsium) maka PLN tidak memiliki hak yaitu dipihak konsorsium. Menur

Image
Ekonomi

Ketimpangan Ekonomi Semakin Turun Jadi 0,389

Tingkat ketimpangan pengeluaran Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio pada Maret 2018 sebesar 0,389.

Image
Ekonomi

Imbas OTT KPK, Proyek PLTU Riau-1 Akan Dihentikan Sementara

Sofyan Basir Mengatakan bahwa proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut tambang Riau-1 untuk sementara akan dihentikan.

Available

trending topics

Available

terpopuler

  1. Di Rusia Dolar AS Mulai di Jauhi

  2. Tidak Ada Perbankan BUMN yang Beri Pinjaman Inalum Caplok Saham Freeport

  3. Dede Yusuf Tegaskan Pekerja Lokal di Morowali Lebih Banyak

  4. Mulai Alihkan Sentimen Perang Dagang, Bursa Dunia Gerak Menghijau

  5. Menteri Basuki Bantah Ambil Alih Proyek Tol DKI

  6. Pasca Rumah Dirut PLN Digeledah KPK, Ini Tanggapan PLN

  7. Perum Bulog NTB Optimis Realisasi Pengadaan Beras Lampaui Target

  8. Johannes Kotjo, Salah Satu Orang Terkaya RI Tersangka Suap Proyek PLTU

  9. Bursa Saham Tiongkok Dibuka Melemah

  10. Neraca Perdagangan Juni Diramalkan Bakal Surplus

Available

fokus

Idul Fitri 2018
Mudik Lebaran 2018
Piala Dunia Rusia 2018
Available

kolom

Image
Dradjad Hari Wibowo

Tidak Ada Perang Dagang dengan AS

Image
Denny Iswanto

Harga Mahal dari Sebuah Libur Panjang

Image
Denny Iswanto

'Superioritas' Asia di Perhelatan Piala Dunia

Image
Dita Nurul Aini

Optimisme Ditengah Badai yang Melanda Rupiah

Available

Wawancara

Image
Ekonomi

Investasi itu Perlu Waktu Hingga Menghasilkan, Jangan Buntung Karena 'si Bodong'

Image
Ekonomi

Catatan Awal Tahun BUMN

Image
Ekonomi

UMKM Naik Kelas, Bisnis Penjaminan Makin Maju

Sosok

Image
Ekonomi

Membedah Kisah Hidup Anak Petani yang Ingin Bangun Perekonomian Indonesia

Image
Ekonomi

Sah Jadi Dirut BEI, Ini Ambisi Inarno Djajadi

Image
Ekonomi

Perry Tunjukkan Komitmen BI yang Pro Stability dan Pro Growth