breaking news: Jagokan Perancis, Ini Prediksi Zulhas

image Fifa World Cup Russia
Login / Sign Up

Macan Tak Bertaring Bernama UMKM

Rizal Mahmuddhin

Kaleidoskop 2017

Image

Kerajinan logam khas Boyolali karya Gunanto yang mengikuti pameran Kriyanusa 2017 di JCC Jakarta, Minggu (1/10) | Rizal Mahmuddhin

AKURAT.CO, Bak macan tidur, eksistensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) seakan kian menggeliat. Apa pasal? Memiliki jumlah yang besar dan potensi luar biasa menjanjikan dari waktu ke waktu, tak pelak jika UMKM digadang-gadang bakal mampu mendongkrak perekonomian nasional yang saat ini oleh beberapa pihak dikatakan tengah mengalami lemah syahwat.

Meminjam data Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berkisar diantara 57% hingga 61%. Secara rinci, angka tersebut diakumulasi dari usaha mikro sebesar 30,3%, usaha kecil 12,8% dan usaha menengah 14,5%.

Tak sendiri, sebab data Kemenkop dan UKM sebelas dua belas dengan data milik Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan, kontribusi UMKM terhadap perekonomian mencapai 61.41%. Di mana jumlah UMKM saat ini tak kurang dari 60 juta unit banyaknya.

baca juga:

Terkait serapan lapangan pekerjaan, dari jumlah penduduk usia produktif kerja di Indonesia yang mencapai 110 juta orang, sekitar 107 juta orang masuk dalam struktur UMKM. Ini berarti porsi orang yang bekerja di lini UMKM mencapai sekitar 97,3%. Atau dengan kata lain, hanya 2,7% pekerja dengan jumlah sekitar 3 juta orang yang bekerja pada perusahaan-perusahaan atau korporasi besar.

Melihat angka tersebut, lumrah jika akhirnya Pemerintahan Jokowi-JK menambah dana bergulir untuk UMKM sepanjang 2017 hingga mencapai Rp1,5 triliun, dari yang semula cuma dianggarkan sebesar Rp 917,2 miliar melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

Presiden Jokowi menilai, tak hanya punya potensi besar, UMKM juga terbukti memiliki daya tahan yang kuat karena tak tumbang meski digempur krisis ekonomi pada 1997-1998 dan krisis global pada medio 2008. Jokowi menyatakan, UMKM perlu digenjot agar mampu menopang perekonomian negara.

‎"Pemerintah sangat sadar betul betapa petingnya pengembangan usaha mikro usaha kecil dan usaha menengah‎," ujar Jokowi di Istana Merdeka, beberapa waktu lalu.

Kendati demikian, tak semua orang sepakat memandang kontribusi positif UMKM. Selain itu, sejumlah pihak juga berpendapat, upaya pemerintah tampaknya masih dirasa belum cukup mengigit. Dikatakan pengamat ekonomi Raden Pardede, sepanjang 2017 justru ketimpangan terjadi antara bisnis besar dan bisnis kecil atau UMKM.

Dirinya menyebutkan, meski perusahaan besar yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari UMKM, namun nilai tambahnya mampu mencapai 89%. Sementara UMKM sendiri macam macan ompong karena nilai tambahnya hanya bisa menyentuh di angka 5%.

"Itu adalah ketimpangan," kata Raden dalam acara seminar nasional bertajuk Indonesia Menuju Ekonomi Berkeadilan di Museum Kebangkitan Nasional, beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan, ketimpangan yang terjadi bisa dilihat dari sedikitnya usaha yang mendominasi pasar, mendapatkan akses keuangan yang lancar, dan didukung teknologi yang memadai. Sedangkan sebagian besar UMKM tak punya akses tersebut.

"Usaha besar menerima 80 persen kredit," ujar dia.

Singkat kata, pelaku UMKM tidak memiliki dana untuk mengembangkan usaha. Terperangkap dalam kondisi stagnasi, kekuatan finansial yang mereka miliki hanya cukup untuk mengisi perut dan membiayai kehidupan sehari-hari.

Kredit dari bank sebenarnya bisa membantu pelaku UMKM melepaskan diri dari jerat kemiskinan. Oleh sebab itu, Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/12/PBI/2015 telah mengeluarkan ketentuan yang mewajibkan kepada perbankan untuk mengalokasikan kredit/pembiayaan kepada UMKM mulai tahun 2015 sebesar 5%, tahun 2016 sebesar 10%, tahun 2017 sebesar 15% dan pada akhir tahun 2018 sebesar 20%.

Namun apa mau dikata, regulasi tampaknya tak berteman karib dengan realisasi. Masih ada sejumlah bank yang enggan masuk ke sektor mikro karena dianggap terlalu berisiko. Selain itu, pelaku UMKM secara umum juga punya kelemahan untuk mengakses pembiayaan tersebut. Terdapatnya jurang yang dalam untuk akses pendanaan itu membuat UMKM seakan tak bisa melepaskan diri dari simpul mati stagnasi.

Menjawab problematika itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencoba menggandeng bank-bank untuk gencar mempromosikan program Laku Pandai atau Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka keuangan yang inklusif.

Program tersebut digagas dengan tujuan menyediakan layanan perbankan atau keuangan melalui kerja sama dengan pihak lain sebagai agen dari bank, dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.

Diharapkan dengan strategi ini, uluran tangan perbankan bisa menjangkau pelaku UMKM di seantero negeri.

Nyaris serupa, pemanfaatan teknologi juga bakal dilakukan Kemenkop dan UKM dalam menggelontorkan dana bergulir di tahun depan. Lembaga Pengelola Dana Bergulir- Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) mulai 2018 akan tampil dengan paradigma baru dalam pengelolaan dana bergulir.

"Jika sebelumnya LPDB terkesan eksklusif dan sulit diakses, maka mulai 2018 LPDB bersifat inklusif, artinya LPDB terbuka dalam menjalin kerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM, lembaga pemerintah lainnya, lembaga penjaminan, asosiasi, maupun perusahaan FinTech dalam membuka akses dan layanan sumber pembiayaan koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia," tukas Dirut LPDB Braman Setyo. []

Editor: Juaz

berita terkait

Image

News

Menuju Pilpres 2019

Jadi, Cawapresnya Siapa? Jokowi: Masih Digodok Biar Matang, Kalau Matang Kan Enak

Image

News

Menuju Pilpres 2019

Nama-nama Ini Sudah Masuk 'Kantong' Jokowi sebagai Cawapres

Image

News

Duet Jokowi - Mahfud Kian Kuat, PSI Sudah Mendukung

Image

News

Ferdinand Curiga Ada Operasi Politik Buat Gagalkan Pertemuan SBY dan Prabowo

Image

Ekonomi

Lebihi Ekspektasi, Neraca Perdagangan Juni Surplus USD1,74 Miliar

Image

Ekonomi

Pengamat: Sistem OSS Perlu Sosialiasi Lebih Luas Bagi UMKM

Image

Ekonomi

BI Menilai Kinerja Perbankan Lampung Cukup Baik

Image

Ekonomi

Pemkab Biak Numfor Selektif Pendirian Koperasi Baru

Image

News

Pilpres 2019.

Akademisi Sebut Nama Cak Imin Pantas Masuk Kantong Jokowi

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Impor Juni 2018 Turun Tajam di 36,27 Persen

BPS : impor Juni 2018 sebesar USD11,26 Miliar atau turun 36,27 persen dibanding Mei 2018.

Image
Ekonomi

PII Tawarkan Empat Proyek Strategis Senilai Rp4,75 Triliun ke Swasta

Proyek ini akan dibangun dengan skema pembiayaan kerja sama pemerintah dan badan usaha-'availability payment' atau ketersediaan layanan

Image
Ekonomi

Dede Yusuf Tegaskan Pekerja Lokal di Morowali Lebih Banyak

Secara tegas Ketua Komisi IX Dede Yusuf mengatakan bahwa jumlah pekerja lokal di pabrik tersebut tetap lebih banyak dari TKA.

Image
Ekonomi

Realisasi Ekspor Juni Turun 19,80 Persen, BPS: Biasa, Ada Libur Lebaran

BPS melaporkan realisasi ekspor Juni 2019 mencapai USD13,00 Miliar, turun 19,80 persen dibanding ekspor Mei 2018.

Image
Ekonomi

IPC TPK Ditunjuk Kelola Peti Kemas Tanjung Priok

Penataan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen agar masing-masing entitas di lingkungan IPC bisa lebih fokus

Image
Ekonomi

Bursa Godok Derivatif Baru untuk Lindung Nilai

Proses penerbitan produk derivatif sedang dalam proses dan direncanakan diluncurkan pada semester-II tahun ini.

Image
Ekonomi

IHSG Kian Merah Hingga Jeda Siang

Indeks LQ45 turun 11,85 poin atau 1,3% menjadi 925,87.

Image
Ekonomi

Kumpulkan Aktivis Hingga Artis, Menteri Susi Bentuk Pandu Laut Nusantara

Susi Pudjiastuti, mengumpulkan sejumlah aktivis lintas profesi dan sejumlah artis ibu kota yang peduli terhadap lingkungan khususnya laut nu

Image
Ekonomi

Ini Penjelasan TPS Food Soal Utang Obligasi

TPS Food menerbitkan obligasi dan dan sukuk ijarah (sukuk) TPS Food I dengan nilai masing-masing Rp 600 miliar dan Rp 300 miliar.

Image
Ekonomi

Lebihi Ekspektasi, Neraca Perdagangan Juni Surplus USD1,74 Miliar

BPS melaporkan neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2018 mengalami surplus USD1,74 Miliar.

Image
Ekonomi

Ada Pendaftaran Caleg, Raker Komisi IX Dengan Menaker Ditunda

Raker akhirnya ditunda karena kuota forum rapat yang tidak memenuhi serta hanya ada satu pimpinan rapat.

Image
Ekonomi

Pengamat: Sistem OSS Perlu Sosialiasi Lebih Luas Bagi UMKM

Sistem OSS yang baru diluncurkan untuk mempermudah permohonan perizinan investasi di Indonesia

Available

trending topics

Available

terpopuler

  1. FIFA Serius Tuntut Perusahan Asal Arab Saudi Ini

  2. Pembangunan Apron Timur I Gusti Ngurah Rai Capai 54 Persen

  3. Analisis Menohok Fahri Hamzah Soal Divestasi Freeport, 'Bikin Mikir' Ulang

  4. Pemkab Cianjur Resmikan Pasar Syariah

  5. Harga Telur Ayam di Balikpapan Masih Tinggi

  6. Penguatan USD Jadi Persoalan Global, Misbakhun Tetap Yakini Kinerja Jokowi

  7. Perjanjian Divestasi Saham Freeport Hanya Deklarasi Politik Minus Prestasi?

  8. Pemprov Jatim Kehilangan Kontribusi dari Tambang Emas Tumpangpitu

  9. Jadi Orang Terkaya Se-Asia, Mukesh Ambani Geser Posisi Jack Ma

  10. Pasca Rumah Dirut PLN Digeledah KPK, Ini Tanggapan PLN

Available

fokus

Idul Fitri 2018
Mudik Lebaran 2018
Piala Dunia Rusia 2018
Available

kolom

Image
Dradjad Hari Wibowo

Tidak Ada Perang Dagang dengan AS

Image
Denny Iswanto

Harga Mahal dari Sebuah Libur Panjang

Image
Denny Iswanto

'Superioritas' Asia di Perhelatan Piala Dunia

Image
Dita Nurul Aini

Optimisme Ditengah Badai yang Melanda Rupiah

Available

Wawancara

Image
Ekonomi

Investasi itu Perlu Waktu Hingga Menghasilkan, Jangan Buntung Karena 'si Bodong'

Image
Ekonomi

Catatan Awal Tahun BUMN

Image
Ekonomi

UMKM Naik Kelas, Bisnis Penjaminan Makin Maju

Sosok

Image
Ekonomi

Membedah Kisah Hidup Anak Petani yang Ingin Bangun Perekonomian Indonesia

Image
Ekonomi

Sah Jadi Dirut BEI, Ini Ambisi Inarno Djajadi

Image
Ekonomi

Perry Tunjukkan Komitmen BI yang Pro Stability dan Pro Growth