News

ICW Sebut Dewan Pengawas KPK Lamban Dalam Proses Pelanggaran Etik Firli Bahuri


ICW Sebut Dewan Pengawas KPK Lamban Dalam Proses Pelanggaran Etik Firli Bahuri
Lima Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean, Harjono, Albertina Ho, Artidjo Alkostar dan Syamsudin Haris saat diambil sumpahnya oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2019). Dewan Pengawas yang terdiri dari lima orang merupakan struktur baru di KPK. Keberadaan Dewan Pengawas diatur dalam UU KPK hasil revisi, yakni UU 19 Tahun 2019. Ketua dan anggota Dewan Pengawas dipilih oleh Presiden melalui panitia seleksi. Namun, untuk (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) lamban dalam memproses dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua KPK Komjen Firli Bahuri.

Terkait hal ini, Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulisnya mengatakan, tindakan Firli yang menggunakan helikopter mewah dalam perjalanan pulang ke kampungnya dari Baturaja menuju Palembang, Sumatera Selatan jelas merupakan pelanggaran etik.

Menurut Kurnia, tindakan itu bisa masuk ke ranah hukum pidana, jika terbukti ada pihak lain yang memfasilitasi perjalanan Firli.

"Secara kasat mata, tindakan Firli tersebut sudah dapat dipastikan melanggar kode etik, karena menunjukkan gaya hidup hedonisme. Bahkan lebih jauh, tindakan Firli juga berpotensi melanggar hukum jika ditemukan fakta bahwa fasilitas helikopter itu diberikan oleh pihak tertentu sebagai bentuk penerimaan gratifikasi," ujar Kurnia dalam keterangannya, Kamis (6/8/2020).

Sayangnya, bukti yang dibeberkan oleh pelapor ke Dewas hingga kini belum ada kemajuan.

"Namun Dewas sampai saat ini tidak kunjung menjatuhkan putusan terkait dugaan pelanggaran tersebut," kata Kurnia.

Atas dasar tersebut, Kurnia mengatakan keberadaan Dewas KPK tidak dibutuhkan dalam lembaga antirasuah. Menurutnya, Dewas KPK tak lebih baik dari Deputi Pengawas Internal KPK.

Kurnia mengatakan, Deputi Pengawas Internal KPK sempat menjatuhkan sanksi kepada dua pimpinan KPK, yakni Abraham Samad dan Saut Situmorang. Namun terkait dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri, menurut Kurnia, Dewas KPK sangat lambat.

"Melihat kinerja Dewas KPK yang tidak maksimal, maka hal ini sekaligus memperkuat fakta bahwa keberlakuan UU KPK baru tidak menciptakan situasi yang baik pada kelembagaan anti rasuah," tegasnya.

Selain itu, Dewas KPK juga abai melihat dugaan pelanggaran etik Firli saat memulangkan penyidik Kompol Rossa Purbo Bekti ke Institusi Polri. Padahal, masa kerja Kompol Rossa di lembaga antirasuah belum berakhir.

"Tentu harusnya kejadian (terhadap Kompol Rossa) ini dapat dijadikan pemantik bagi Dewas KPK untuk memproses dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua KPK," tukasnya.[]