News

ICW: Penanganan Kasus Korupsi Tidak Memuaskan

Lalola Easter mengatakan kinerja Polri, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat buruk dalam penanganan kasus kosupsi.


ICW: Penanganan Kasus Korupsi Tidak Memuaskan
Ilustrasi - Korupsi (AKURAT.CO/Candra Nawa)

AKURAT.CO, Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis kinerja Aparat Penegak Hukum baik Kejaksaan, Kepolisian dan KPK dalam menangani perkara korupsi. Hasilnya, ICW menyatakan penanganan korupsi tidak memuaskan.

"Kinerja ketiganya sangat tidak memuaskan," kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter dalam konferensi pers yang disiarkan di channel Youtube Sahabat ICW, Minggu (12/9/2021).

Lalola Easter mengatakan kinerja Polri, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat buruk dalam penanganan kasus kosupsi.

Penanganan korupsi yang dilakukan tiga aparat penegah hukum (APH) selama semester I 2021 hanya menangani 209 kasus atau 19 persen dari total target tahun ini.

Penilaian ICW itu dilakukan berdasarkan perbandingan antara penindakan kasus yang terpantau dengan target penanganan dikalikan 100 persen.

Kasus yang ditangani 81-100 mendapat peringkat A; 61-80 berperingkat B; 41-80 berperingkat C; 21-40 berperingkat D; dan 0-20 berperingkat E.

Berdasar data yang dihimpun dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021, target penindakan kasus korupsi oleh ketiga APH dalam Semester I 2021 sejumlah 1.109. Sedangkan, target penindakan APH sepanjang 2021 adalah 2.217.

ICW mencatat ketiga APH hanya menangani 209 kasus. Artinya hanya 19 persen dari total target 2021. Padahal seharusnya, pada semester I para APH itu mampu menyelesaikan 1.100 kasus.

“Dari 209 kasus itu ada 188 kasus baru. 17 kasus pengembangan, dan 4 kasus adalah hasil operasi tangkap tangan,” kata Lalola.

Rinciannya, 151 kasus korupsi ditangani Kejaksaan dengan menjerat 363 tersangka. Sedangkan nilai pengungkapan kasus sebanyak Rp26,1 triliun.

Untuk Polri menangani 45 kasus. Sebanyak 82 telah ditetapkan sebagai tersangka dan nilai korupsi mencapai Rp388 miliar.

“Sedangkan, KPK menangani 13 kasus dengan 37 tersangka. KPK berhasil melakukan rampasan kerugian negara dari seluruh kasus itu Rp331 miliar,” ungkapnya.

Total, tiga APH tersebut telah menetapkan sebanyak 482 tersangka kasus korupsi selama semester I 2021. Potensi kerugian negara dari pengungkapan 209 kasus itu sebesar Rp26,830 triliun.

“Lalu, potensi nilai suap sebesar Rp96 miliar dengan besaran pungutan liar Rp2,5 miliar,” katanya.

Dijelaskan Lalola, hasil penanganan kasus korupsi tersebut diperoleh ICW dari hasil penelusuran sumber formil laman resmi ketiga APH dan pemberitaan media massa.

ICW tak memungkiri adanya selisih dari jumlah itu dengan data masing-masing APH. Kalau misalnya ada selisih dari apa yang diklaim oleh lembaga masing-masing lembaga penegak hukum, adalah salah satu dampak dari tidak terbukanya atau tidak informatif website yang dikelola. []