Ekonomi

ICW: Pemerintah Jangan Lagi Ada Babak Baru Korupsi Bansos!

potensi korupsi kecil-kecilanpun masih bisa terjadi misal pemotongan terhadap bantuan sosial tunai yang diberikan kepada warga penerima.


ICW: Pemerintah Jangan Lagi Ada Babak Baru Korupsi Bansos!
Warga saat menerima Bantuan sosial (Bansos) dalam bentuk kartu tabungan. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Beberapa waktu lalu pemerintah meresmikan kembali kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat bagi Wilayah Jawa dan Bali dari tanggal 3 Juli hingga 20 Juli mendatang. 

Dimana kebijakan tersebut dikeluarkan demi mengurangi angka kasus COVID-19 yang kembali meroket di beberapa wilayah Jawa dan Bali. Dalam pemberlakuan tersebut, pemerintah memutuskan bantuan sosial (bansos) akan terus digulirkan selama PPKM berlangsung. 

Melihat hal tersebut Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina menyampaikan agar pemerintah harus sigap dan tegas dalam upayanya menutup celah dari potensi korupsi terhadap bantuan sosial (bansos). 

Hal tersebut disampaikan oleh Almas mengacu kepada kejadian korupsi bansos tahun lalu yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. 

"Oleh karena itu kami mengingatkan kepada pemerintah untuk bisa menutup celah atau potensi korupsi menyusul penyaluran bantuan sosial di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali," ucapnya pada saat webinar PPKM Darurat: Jangan ada babak baru korupsi Bansos bersama ICW di Jakarta, Selasa (6/7/2021). 

Sebab kalau dilihat saat ini, lanjutnya, potensi korupsi kecil-kecilan pun masih bisa terjadi misal pemotongan terhadap bantuan sosial tunai yang diberikan kepada warga penerima.

"Potensi tersebutlah yang sampai saat ini masih menjadi akar masalah. Yaitu misalnya pungutan liar ataupun pemotongan di tingkat bawah. Warga yang harusnya terima bansos Rp300 ribu atau BLT dana desa Rp600 ribu kemudian dikurangi jumlah bantuan sosialnya," bebernya.

Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah? lanjut Almas, dalam rangka mencegah praktik-praktik tersebut pemerintah jangan hanya meningkatkan nilai bansos saja melainkan transparansi dan akuntabilitas juga harus ditingkatkan. Termasuk kemudian layanan pengaduan bagi warga juga harus lebih ditingkatkan. 

" Kalau kita lihat sekarang ya, sistem pengaduan bagi warga terkait bansos ini benar-benar belum maksimal. Kita pun juga pernah melakukan uji eksperimen di mana sistem sebatas membuat laporan, namun tidak ada tindak lanjut informasi yang diberikan kepada pelapor. Oleh karena itu maksimalkan layanan pengaduan ini agar lebih jelas kedepannya seperti apa," paparnya.