News

ICW Minta KPK Tak Sebar Hoaks Tentang Hasil Asesmen TWK 

ICW menilai TWK hanya akal-akalan saja untuk menyingkirkan pegawai tertentu


ICW Minta KPK Tak Sebar Hoaks Tentang Hasil Asesmen TWK 
Divisi Hukum & Monitoring Peradilan ICW Kurnia Ramadhana (AKURAT.CO/Oktaviani)

AKURAT.CO Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak menyebar informasi bohong atau hoaks soal hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawainya.

Hal ini sebagai tanggapan atas pernyataan Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri yang menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Kepagawaian Negara (BKN) untuk meminta hasil TWK.

"ICW mengingatkan kepada Plt Juru Bicara KPK untuk tidak memberikan informasi hoaks terkait dengan hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)," kata Kurnia dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (16/6/2021).

Adapun pernyataan perihal penyerahan hasil TWK kepada KPK dari BKN ini didasari unggahan yang ada dalam situs KemenPANRB. 

Dalam unggahan tersebut disebutkan, Kepala BKN Bima Haria Wibisana telah menyerahkan hasil TWK kepada pihak KPK yang diwakili oleh Sekjen KPK Cahya H. Harefa pada 27 April.

Terkait hal ini, Kurnia merasa ada yang janggal lantaran KPK harus berkoordinasi dengan BKN untuk mendapatkan hasil TWK, padahal hasil tes tersebut sudah disampaikan ke KPK. 

Ketidakjujuran ini, menurut Kurnia juga dianggap menjadi penguat dugaan publik jika tes alih status pegawai itu hanya akal-akalan semata.

"Ketidakjujuran KPK dalam memberikan hasil TWK kepada pegawai semakin menguatkan dugaan publik bahwa tes itu hanya akal-akalan saja untuk menyingkirkan pegawai KPK," ucapnya.

Sebelumnya, diberitakan bahwa KPK mengaku sedang mengupayakan hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diminta oleh pegawainya. 

Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri menyatakan masih berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk meminta dokumen tersebut.

"PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Data) KPK tengah melakukan koordinasi terkait pemenuhan informasi tersebut karena salinan dokumen yang diminta bukan sepenuhnya dalam penguasaan KPK," kata Ali kepada wartawan, Selasa (15/6/2021).

Dikatakan Ali, bahwa pihaknya terus berupaya untuk mendapatkan hasil TWK ini setelah menerima 30 surat permohonan dari pegawainya. PPID KPK juga telah merespons surat tersebut.

Sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, permintaan itu wajib dipenuhi secara tertulis paling lambat 10 hari kerja. Waktu itu dapat diperpanjang 7 hari dengan memberikan alasan penundaan secara tertulis.

"KPK berupaya untuk bisa memenuhi salinan permintaan tersebut sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku," tegasnya.

Sebagai informasi, perwakilan pegawai KPK yang tak lolos TWK, Hotman Tambunan Iguh Sipurba telah telah mengirimkan permintaan keterbukaan informasi sejak 31 Mei 2021. 

Selanjutnya, PPID KPK yang dijabat oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat pun sejauh ini telah membalas permintaan informasi pada Jumat, 11 Juni 2021. 

"Namun ada keanehan dalam jawaban yang diberikan. Dalam jawaban tersebut, PPID KPK menyatakan masih melakukan koordinasi dengan pihak Badan Kepegawaian Negara untuk pemenuhan informasi tersebut. Padahal sudah ada serah terima hasil TWK dari Kepala BKN kepada KPK sejak 27 April 2021," terang Iguh dalam keterangannya, Minggu (13/6/2021).

Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan.[]