News

ICW Desak MA Lakukan Evaluasi Usai Hakim Agung Terjerat Kasus Suap

ICW Desak MA Lakukan Evaluasi Usai Hakim Agung Terjerat Kasus Suap
Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) (AKURAT.CO/Bayu Primanda)

AKURAT.CO, Indonesia Corruption Watch mendesak Mahkamah Agung (MA) untuk melakukan evaluasi secara kelembagaan usai tertangkapnya Hakim Agung Sudrajad Dimyati. 

Seperti diketahui Sudrajad ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap kepengurusan perkara di MA.

"MA segera melakukan evaluasi secara menyeluruh untuk memastikan integritas, terutama untuk hakim, baik di Mahkamah Agung maupun lembaga peradilan di bawahnya," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Ester dalam keterangannya, Sabtu (24/9/2022).

baca juga:

Menurut Lalola celah korupsi pada lingkungan peradilan itu terjadi, karena lemahnya proses pengawasan pada lembaga terkait dalam hal ini Badan Pengawas MA maupun Komisi Yudisial (KY).

"Kondisi tersebut memungkinkan masih banyaknya oknum hakim dan petugas pengadilan yang korup namun tidak teridentifikasi oleh penegak hukum," ujar Lalola.

Selain itu, ICW juga mendorong agar MA bersama KY dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkoordinasi terkait pencegahan serta melihat potensi korupsi di lembaga pengadilan. Sehingga, dapat dijadikan rujukan pembentukan kebijakan pengawasan.

"Melihat kondisi pengadilan yang demikian, maka perlu ada langkah luar biasa untuk membersihkan praktik korupsi di sektor peradilan dan sekaligus untuk mengembalikan citra lembaga kekuasaan kehakiman di mata publik," ucap Lalola.

Tak hanya itu, komisi antirasuah juga diminta untuk mengusut tuntas kasus suap itu. Selain itu kasus itu dinilai perlu dikembangkan agar memberikan efek jera kepada seluruh pihak yang terlibat.

"KPK mengembangkan perkara dan menindak seluruh pihak yang diduga terlibat dalam perkara ini, untuk memastikan pemberantasan mafia peradilan berjalan optimal," kata Lalola.

Dalam perkara ini, total KPK menetapkan 10 orang menjadi tersangka. Selain Sudrajad Dimyati, mereka adalah Elly Tri Pangestu, hakim yustisial atau panitera pengganti MA; Desy Yustria dan Muhajir Habibie, PNS pada Kepaniteraan MA; Nurmanto Akmal dan Albasri, PNS MA; Yosep Parera dan Eko Suparno, pengacara; Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto, swasta atau debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana.

Dari 10 orang itu, tujuh di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung menjalani penahanan. Dengan penahanan Dimyati berarti sudah ada delapan orang yang ditahan. Tiga tersangka lainnya yang belum ditahan adalah Ivan dan Heryanto. 

Kasus ini terbongkar lewat operasi tangkap tangan yang digelar pada Rabu dan Kamis (21-22/9/2022) kemarin. Sudrajad diduga menerima suap untuk memenangkan gugatan perdata kepailitan Koperasi Simpan Pinjam Intidana di Pengadilan Negeri Semarang.

Yosep Parera dab Eko Suparno diduga menyerahkan uang 205 ribu dolar Singapura atau senilai Rp 2,2 miliar ke Desy Yustria untuk pengurusan perkara tersebut. Dari total uang suap itu, Desy menerima jatah Rp250 juta, sementara Muhajir Rp850 juta dan Elly Rp100 juta. Adapun Sudrajad menerima uang Rp800 juta.

Akibat perbuatannya, Sudrajad dan penerima lainnya yaitu Desy, Elly, Muhajir, Nurmanto dan Albasri disangka melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara selaku pemberi, Heryanto, Yosep, Eko dan Ivan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.[]