Ekonomi

Ibaratkan Kasus Pesantren Shiddiqiyyah dengan Korupsi BUMN, Musni Umar: Tindak Pidana Oknumnya Bukan Lembaganya!

Ibaratkan Kasus Pesantren Shiddiqiyyah dengan Korupsi BUMN, Musni Umar: Tindak Pidana Oknumnya Bukan Lembaganya!
Sosiolog Musni Umar (@musniumar)

AKURAT.CO, Baru-baru ini Kementerian Agama mencabut izin operasional Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah, Jombang Jawa Timur, pada hari Kamis (7/7/22). Tindakan pencabutan tersebut dikarenakan salah satu pemimpinnya merupakan DPO kepolisian dalam kasus pencabulan dan perundungan terhadap santrinya.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono dalam keterangannya. Dirinya mengatakan pencabulan tersebut bukan hanya tindakan kriminal saja tetapi juga perilaku tersebut dilarang oleh ajaran agama.

Menanggapi pemberitaan tersebut Rektor Ibnu Chaldun Musni Umar melayangkan komentarnya di akun pribadi miliknya @musniumar. Pihaknya mengaku dirinya tidak setuju dengan adanya pencabutan izin pondok pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah, Jombang Jawa Timur.

baca juga:

Ia menyebut apabila ada kasus sebaiknya jangan lembaga yang dibubarkan tetapi oknum yang diduga saja ditindak pidanakan. Menurutnya contohnya seperti kasus direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan tindak pidana korupsi. Ia menyampaikan bahwa yang ditindak pidana adalah oknumnya bukan lembaga.

“ Saya tidak setuju izin pondok pesantren Shiddiqiyah dicabut. Kalau ada kasus jangan lembaganya dibubarkan, tetapi oknum yang diduga melakukan tindak pidana yang ditindak. Banyak BUMN yang direksi melakukan tindak pidana korupsi, pelakuknya ditindak, lembaganya tidak dibubarkan,” tulis Sosiolog tersebut pada Kamis (7/7/2022).

Sekadar informasi, sebelumnya kasus pencabulan kembali terjadi di dunia pendidikan Indonesia. Kali ini terjadi di sebuah pondok pesantren yang berada dikawasan Beji, Depok.

Belasan santriwati remaja di pondok pesantren (ponpes) Istana Yatim Riyadul Janah di kawasan Beji Timur, Kota Depok menjadi korban pencabulan 4 ustadz dan seorang kakak kelasnya yang merupakan pengasuh mereka.

Pencabulan kepada belasan santriwati ini sudah terjadi dalam kurun waktu selama setahun terakhir. Namun, kasus ini baru terungkap sekitar seminggu lalu saat para santriwati libur belajar dan pulang ke rumah masing-masing.

Kuasa hukum korban, Megawati mengungkapkan dari 11 orang santriwati yang menjadi korban pencabulan hanya lima anak yang berani menempuh jalur hukum.

“Karena beberapa dari mereka yatim piatu, jadi mereka takut untuk melaporkannya. Mereka merasa hutang budi ke pondok pesantren itu karena dapat fasilitas gratis jadi berat,” ucap Megawati di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (29/6/2022).[]