News

Hukuman Pelaku Tipikor Diperingan di KUHP Baru, Reaksi Ketua KPK

Hukuman Pelaku Tipikor Diperingan di KUHP Baru, Reaksi Ketua KPK
Ketua KPK Firli Bahuri saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi III di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (10/3/2021). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menanggapi santai munculnya pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan (KUHP) yang meringankan pelaku tindak pidana korupsi. 

Pada Pasal 603 dan 604 KUHP, misalnya, disebutkan bahwa pelaku tipikor yang memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara, mendapat hukuman paling singkat selama dua tahun dan maksimal 20 tahun. 

Firli menegaskan, dalam penindakan kasus korupsi tetap mengacu pada UU 19/2019 tentang KPK.

baca juga:

"Kita tidak ada kekhawatiran, boleh saja silakan ada pasal-pasal tertentu yang mengatur tentang bisa yang disebut korupsi di KUHP, tapi kita punya undang-undang tersendiri tentang tindak pidana korupsi dan itu kita punya kewenangan," kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (8/12/2022).

KPK, jelas Firli, tak dapat disamakan dengan instansi lain dalam penindakan kasus korupsi.

"Ketentuan di dalam bab tindak pidana khusus dalam UU ini disebutkan, begitu dilaksanakan oleh lembaga negara penegak hukum berdasarkan tugas dan keweanangan yang diatur dalam undang-undang masing-masing," paparnya.

Berdasarkan hal tersebut, Firli menekankan kerja-krja KPK tetap sama meskipun KUHP sudah berubah. KPK komitmen menunjukkan ketajamannya menyeret seluruh pejabat maupun pihak swasta yang melakukan tindakan koruptif.

"Tidak mengganggu terkait dengan penegakan hukum khususnya pemberantasan tipikor," pungkas Firli.[]