News

Hukuman Djoko Tjandra Dikurangi, Muannas: Ada Masalah Besar di Dunia Peradilan Kita

Muannas Alaidid kritik hukuman Djoko Tjandra yang semula 4,6 tahun bui menjadi 3,6 tahun penjara.


Hukuman Djoko Tjandra Dikurangi, Muannas: Ada Masalah Besar di Dunia Peradilan Kita
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI)/CEO of Indonesian Cyber Muannas Alaidid (Twitter/Muannas_Alaidid)

AKURAT.CO, Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Muannas Alaidid mengkritik hukuman Djoko Tjandra yang semula 4 tahun 6 bulan bui menjadi 3 tahun 6 bulan penjara.

Dalam menyunat hukuman para koruptor ini, Muannas nilai banyak masalah dalam peradilan di Indonesia. Terlebih dengan ketidakadilan terhadap masyarakat.

"Sudah banyak bukti ada masalah besar memang, didunia peradilan kita. Tidak hanya kasus korupsi tapi banyak kasus lainnya dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat. khususnya kasus yang menjadi perhatian publik," kata Muannas sebagaimana dikutip AKURAT.CO dari Twitter @muannas_alaidid pada Sabtu (31/7/2021).

Netizen pun turut memberikan tanggapan terkait hukuman Djoko Tjandra yang disunat itu.

"Bib, apakah tidak ada yg bisa memenjarakan seorang Hakim jika Hakim itu melakukan pelanggaran, terutama soal peradilan ?? Jika bisa diperkarakan, harusnya langsung diberhentikan itu Hakim dan dipenjarakan, krn mendukung tindak pidana Korupsi!" ujar @dyastt.

"Udah terlalu rusak kah mental para penegak hukum???" kata @JopTjoeng.

Sebelumnya, juga ada Jaksa Pinangki yang mendapat diskon hukuman dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. sebagai pengingat, Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki merupakan terdakwa dalam satu kasus yang sama.

Keduanya terlibat dalam suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung. Ini lantaran agar Djoko Tjandra terlepas dari kasus hukum hak tagih Bank Bali. Djoko Tjandra merupakan pemberi suap, sementara Jaksa Pinangki adalah penerimanya.

Jaksa Pinangki lhukumannya dipotong hingga 6 tahun penjara. Vonis yang awalnya 10 tahun penjara kini hanya 4 tahun penjara saja.

Sementara, vonis hukuman Djoko Tjandra yang tadinya empat tahun enam bulan penjara dipotong menjadi tiga tahun enam bulan penjara ditambah hukuman denda tetap Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan.

"Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," demikian bunyi putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang tertuang dalam Direktori Putusan MA, Rabu (28/7/2021).[]