News

Hotman: Pimpinan KPK Jangan Pilih-pilih Hukum Untuk Ditaati

Alasan menunggu putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengada-ada.


Hotman: Pimpinan KPK Jangan Pilih-pilih Hukum Untuk Ditaati
Pimpinan KPK (AKURAT.CO)

AKURAT.CO, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dinilai sengaja mengulur waktu melakukan tindakan korektif hasil pemeriksaan Ombudsman RI.

Alasan menunggu putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung bahkan dinilai mengada-ada. 

“Ketua KPK Firli Bahuri yang menyebut pelaksanaan hasil pemeriksaan Ombudsman RI harus menunggu putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pernyataan ini menunjukkan Ketua KPK hanya sedang mengulur waktu untuk melakukan tindakan korektif hasil pemeriksaan Ombudsman,” kata perwakilan 75 pegawai KPK, Hotman Tambunan dalam keterangannya, Rabu (4/8/2021).

Hotman menyampaikan alasan kenapa Firli hanya mengulur waktu. Sebab pihaknya sudah mencabut permohonan judicial review di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan pencabutannya oleh majelis MK pada tanggal 26 Juli 2021. 

Selain itu, tidak ada jaminan Pimpinan KPK sebagaimana disampaikan Firli Bahuri bahwa akan melaksanakan putusan MA.

"Karena faktanya ada putusan kasasi MA yang diajukan oleh pegawai KPK termasuk Saya dan Bapak Sujanarko pada perkara No.Kasasi Nomor 64K/TUN/2020 tanggal 10 Maret 2020 yg telah berkekuatan hukum tetap,” tegas Hotman.

Dia menyatakan, putusan MA tersebut tidak pernah dilaksanakan sampai hari ini. Bahkan kami sampai harus meminta pengadilan untuk melaksanakan eksekusinya sebagaimana surat permohonan eksekusi yang kami sampaikan pada 2 Juli 2021.

Hotman tak memungkiri elemen masyarakat, apalagi sarjana hukum, memahami bahwa hasil pemeriksaan Ombudsman adalah putusan hukum yang pelaksanaannya tidak bergantung kepada putusan lembaga lainnya. 

Asumsikan MA mengatakan bahwa Perkom 1/2021 sah, ini tidak akan membatalkan hasil pemeriksaan Ombudsman. Sebab, temuan Ombudsman menyebutkan ada penyalahgunaan wewenang dengan pemecatan berdasarkan Berita Acara tertanggal 25 Mei 2021. 

Selain itu, ada SK652 yang tidak pantas dan ada BKN yang tidak kompeten untuk melakukan TWK. Seluruh temuan Ombudsman tidak ada hubungan dengan sah atau tidaknya Perkom 1/2021.

“Temuan dan tindakan korektif dari Ombudsman telah disampaikan. Hasil dari Ombudsman ini berlaku menjadi hukum wajib dilaksanakan tanpa syarat apapun,” kata Hotman.

Pernyataan Firli yang menyebut akan menghormati hukum, lanjut Hotman, seharusnya konsisten melaksanakan hukum yang berlaku. Jadi, jika berkilah dengan alasan menunggu putusan yang belum terbit dan entah kapan terbitnya, malah menunjukkan alasan saja untuk mengabaikan hukum.

“Itu yang kami dan juga publik pahami. Jadi, sebagai penegak hukum Pimpinan KPK jangan berputar-putar, harus taat juga patuh terhadap hukum, taati semua hukum dan jangan memilih-milih hukum untuk ditaati, hukum itu semua peraturan perundang-undangan, supaya bisa memberi contoh yang baik bagi masyarakat,” tandasnya.

Diberiakan sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan lembaganya akan merespon hasil pemeriksaan Ombudsman RI yang menyebut terjadi maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang dalam alih status pegawai KPK menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

"KPK sudah mempelajari atas laporan hasil pemeriksaan Ombudsman RI," kata Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/8/2021) malam.

Firli mengatakan KPK akan mengambil sikap untuk kemudian disampaikan kepada publik terkait hasil pemeriksaan Ombudsman RI. Selain itu, KPK juga memberikan jawaban terhadap Ombudsman. Firli mengatakan lembaganya akan menghormati hukum berdasarkan undang-undang.

"Tetapi satu poin yang harus kita pahami bahwa berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Maknanya adalah hukum itu adalah panglima, hukum itu yang paling dikedepankan. Seketika suatu persoalan sudah masuk ranah hukum maka tentu ada independensi hukum. Jadi, kewenangan lain harus tunduk pada hukum karena itu KPK mengambil sikap menegak hormati hukum," tuturnya.

KPK masih menunggu putusan Mahkamah Agung (MA) tentang Hasil Uji Materi Atas Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan yang diajukan oleh beberapa pihak. []