News

Hotman: BKN Terkesan Jadi Pembela Pimpinan KPK

Sejatinya pimpinan BKN mengedepankan kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan menghormati hak asasi manusia terkait polemik TWK


Hotman: BKN Terkesan Jadi Pembela Pimpinan KPK
Gedung BKN (AKURAT.CO/Muslimin)

AKURAT.CO, Pimpinan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dinilai tidak mengedepankan kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan menghormati hak asasi manusia.

Penilaian itu disampaikan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif atas sikap BKN yang menyatakan keberatan terhadap Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RO mengenai proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Sebab temuan Ombudsman RI sebelumnya sudah sangat jelas bahwa adanya proses maladministrasi dalam pelaksanaan TWK. Sehingga, Ombudsman memberikan langkah korektif terhadap KPK. Dengan keberatan BKN itu, seolah membela pimpinan KPK," kata perwakilan 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK, Hotman Tambunan Hotman, kepada media di Jakarta, Sabtu (14/8/2021).

Ia membenarkan pasal TWK dilakukan pada akhir pembahasan Januari 2021. Dan pembahasan antar instansi dengan melibatkan para ahli sudah menyepakati tidak diperlukan adanya TWK.

"Penyisipan pasal ini disebut jelas terbukti oleh Ombudsman, berdasarkan bahan yang diserahkan KPK dan lembaga lain yang diklarifikasi dalam proses pemeriksaan, sehingga mengubah rezim alih status menjadi seleksi," kata Hotman.

Kemudian, tutur Hotman, draf yang ada di portal KPK adalah rancangan awal yang tidak mencantumkan adanya tes asesmen TWK, yakni draft yang dibuat November 2020 dan tidak pernah diperbarui.

Apalagi, draf yang mencantumkan adanya TWK tidak pernah diunggah di Portal KPK.

"Bagaimana bisa mengunggah draf Perkom yang memuat pasal TWK, sementara pasal tersebut muncul pada dua hari terakhir dan disanalah dimasukkan pasal TWK," jelas Hotman.

Hotman menilai BKN tak memahami tentang penyisipan pasal TWK ini. Sebab, beberapa proses pembahasan Perkom 1 Tahun 2021 berlangsung secara internal, yang tentu saja tidak melibatkan BKN.

"Dalam poin ini, BKN tampak sangat ingin ikut membela pimpinan KPK yang menyisipkan pasal TWK," tegas Hotman.

Hotman pun kembali menegaskan bahwa pimpinan KPK sudah mengabaikan arahan Presiden Joko Widodo yang menyebut peralihan pegawai KPK menjadi ASN dalam TWK jangan sampai ada yang dirugikan.

Apalagi, ditambah dengan temuan Maladministrasi proses pelaksanaan TWK oleh Ombudsman RI. "Dalam arahan presiden jelas disebutkan proses alih status tidak boleh merugikan dan mengurangi hak pegawai," ucapnya.

Hotman menegaskan jika memang para pimpinan lembaga negara serius menindaklanjuti dan melaksanakan arahan Presiden, seharusnya tidak terjadi pemisahan 51 Pegawai yang tidak dapat dibina dan 24 Pegawai yang masih dapat dibina.

"Sebab, secara nyata, Presiden mengatakan bahwa 75 Pegawai TMS tidak dapat diberhentikan melalui proses Asesmen TWK," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) keberatan atas laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). BKN tak terima proses TWK pegawai KPK disebut terjadi maladministrasi.

"Kami memanfaatkan ketentuan yang ada di ORI Nomor 48 Tahun 2020, pasal 25 ayat 6b. Kami BKN menggunakan hak untuk menyampaikan keberatan atas pernyataan ORI, atas kesimpulan yang menyatakan terjadi maladministrasi dalam proses alih status," kata Wakil Kepala BKN Supranawa Yusuf dalam konferensi pers daring, Jumat (13/8/2021).

Keberatas BKN atas LAHP ORI bukan tanpa dasar. Menurutnya, pelaksanaan rapat harmonisasi yang seharusnya dipimpin oleh Dirjen Pekerjaan Umum, atas pernyataan tersebut BKN menyatakan keberatan. Salah satu pertimbangannya Permenkumham Nomor 23 Tahun 2018.[]