Ekonomi

Hormati Putusan MK, Pengusaha Ingin Perbaikan UU Cipta Kerja Rampung Pertengahan Tahun 2022!

pengusaha menghormati Keputusan MK menolak`judicial review Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh


Hormati Putusan MK, Pengusaha Ingin Perbaikan UU Cipta Kerja Rampung Pertengahan Tahun 2022!
Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) melakukan aksi tolak UU Cipta Kerja dan UMP 2022 dengan melakukan konvoi di Jalan Daan Mogot, Tangerang, Rabu (7/10/2020). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang mengatakan pengusaha menghormati Keputusan MK menolak `judicial review Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh, namun diamanatkan keharusan untuk memperbaiki dalam tempo 2 tahun kedepan. 

"Keputusan MK tersebut sama sekali tidak begitu berpengaruh terhadap iklim usaha dan investasi dikarenakan putusan tersebut mengamanatkan UU Cipta Kerja tetap berlaku termasuk produk aturan turunannya," kata Sarman lewat keterangannya, Senin (29/11/2021).

Sampai saat ini Pemerintah sudah mengeluarkan 45 Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur secara teknis  dan 4 Peraturan Presiden (Perpres).

Sarman menjelaskan semua aturan turunan tersebut diatas merupakan kepentingan dunia usaha, dan tetap berlaku dengan demikian iklim usaha dan investasi tetap kondusif. 

Hanya memang aturan turunan yang masih dalam proses tidak dapat lagi diterbitkan sesuai dengan amar putusan MK yang menyatakan bahwa tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

"Kami berharap aturan turunan yang belum sempat terbit, namun sangat strategis bagi dunia usaha akan dapat dicarikan solusinya atau disiasati. Sehingga tidak menghambat pelayanan kepada dunia usaha dan investasi sebagaimana tujuan UU Cipta kerja," terangnya.

Sarman Simanjorang mengharapkan agar Pemerintah dan DPR RI dapat mempercepat proses perbaikan UU Cipta Kerja tersebut, jika memungkinkan pertengahan tahun 2022 dapat selesai akan lebih baik, tidak perlu menunggu sampai dua tahun. 

Sehingga berbagai aturan turunannya yangbelum terbit dapat segera realisasikan.

" Kami dari pelaku usaha tentu akan aktif memberikan masukan, saran dan pandangan agar perbaikan UU Cipta kerja ini lebih baik dan bermanfaat dengan semua kalangan teman-teman serikat pekerja agar dapat memanfaat ruang ini, melakukan evaluasi dan kajian serta dialog dan komunikasi yang persuasif dengan Pemerintah dan DPR RI," paparnya.