News

Holywings Disebut Cuci Tangan

Pengusaha wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja atau buruh yang menjadi tanggungannya ketika melakukan tindak pidana


Holywings Disebut Cuci Tangan
penyebutan oknum itu disampaikan lewat akun Instagram resminya @holywingsindoensia, saat menyampaikan permintaan maaf.  (AKURAT.CO/Anisha Aprilia)

AKURAT.CO, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi wilayahJabodetabek (SINDIKASI Jabodetabek) mengecam penyebutan oknum dalam kasus penistaan agama yang menimpa enam pekerja kreatif restoran dan bar Hollywings.

Untuk diketahui, penyebutan oknum itu disampaikan lewat akun Instagram resminya @holywingsindoensia, saat menyampaikan permintaan maaf. 

"Kami mengecam sikap Holywings yang cuci tangan dalam kasus ini. Menyebut keenam pekerjanya sebagai oknum adalah bukti jika Holywings cuci tangan dan menolak bertanggung jawab," kata Ketua Sindikasi Jabodatebek, Amru Sebayang dalam keterangannya.

baca juga:

Menurut Amru, seharusnya Holywings tidak melimpahkan tuduhan melakukan penodaan agama terhadap enam pegawainya yang kini berstatus tersangka. Sebab, dalam struktur organisas khususnya dalam aktivitas kreatif, terdapat manajemen lain untuk menghasilkan sebuah konten. 

"Untuk aktivitas kreatif, umumnya alur kerja sangatlah ketat dan melalui pengawasan berlapis-lapis. Mulai dari proses brainstorm, planning, eksekusi, hingga evaluasi. Hal ini sama sekali tidak disinggung oleh Hollywings dalam pernyataan mereka," kata Amru.

Lebih lanjut, ia pun mengatakan pihak perusahaan seharusnya tidak boleh membujuk, menyuruh, atau memaksapara pekerjanya untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturanperundang-undangan.

"Hal itu sesuai UU Cipta Kerja Pasal 154 A ayat 2, pekerja yang diminta melakukanhal-hal yang bertentangan dengan hukum, boleh mengajukan permintaan pemutusanhubungan kerja (PHK) dengan besaran pesangon sesuai ketentuan UU," lanjut dia. 

Kemudian, kata Amru, terkait tanggung jawab perusahaan, seharusnya Holywings menjelaskan alur produksi kampanye atau promosinya dan menerangkan siapa yang bertanggung jawab dari dampak yang dihasilkan.

Selain itu, ia juga mengatakan pengusaha wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja atau buruh yang menjadi tanggungannya ketika melakukan tindak pidana. 

"Sesuai dengan PP Nomor 35 Tahun 2021, pengusaha wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja atau buruh yang menjadi tanggungannya ketika melakukan tindak pidana. Ketentuan mengenai besaran dari bantuan yang dimaksud tertera dalam peraturan tersebut. Sementara, bantuan tersebut diberikan untuk pekerja paling lama 6 bulan sejak hari pertama pekerja atau buruh ditahan pihak berwajib," ujarnya. 

Ia pun meminta agar para pekerja media dan industri kreatif untuk berserikat atau bergabung dengan organisasi yang memberikan perlindungan.

"Terpenting, kami menegaskan sudah saatnya para pekerja kreatif untuk berserikat. Kasus ini adalah bukti bahwa kelas pekerja adalah pihak paling rentan di sebuah industri, khususnya industri kreatif," tutupnya.