News

HNW Usulkan Penghapusan Matkul Pancasila dan Bahasa Indonesia Dievaluasi

Hilangnya Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai Mata Kuliah Wajib untuk Perguruan Tinggi


HNW Usulkan Penghapusan Matkul Pancasila dan Bahasa Indonesia Dievaluasi
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (DOK. HUMAS MPR RI)

AKURAT.CO, Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) menyayangkan berulangnya kecerobohan dalam pembuatan peraturan. Hal tersebut terjadi pada hilangnya Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai Mata Kuliah Wajib untuk Perguruan Tinggi, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021.

Oleh karena itu, HNW mengusulkan agar Pemerintah segera mencabut dan mengevaluasi secara menyeluruh Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 yang sudah ditandatangani Presiden dan diundangkan oleh Menkumham. 

Karena menurutnya, menghilangkan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi, adalah suatu hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 ayat (3) UU No 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

"Apalagi sebelumnya Kemendikbud juga melakukan kesalahan fatal dengan menghilangkan frasa Agama dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional. Karena itu perlu dilakukan evaluasi mendasar dan menyeluruh," ujar HNW, Minggu (18/4/2021).

Lebih lanjut, HNW menuturkan bahwa evaluasi menyeluruh dan pencabutan terhadap PP tersebut perlu dilakukan agar kebijakan atau proses legislasi yang dilakukan oleh Pemerintah tidak lagi dilakukan secara grusa grusu dan mengabaikan prinsip kehati-hatian juga profesionalitas.

"Ini untuk memastikan bahwa peristiwa serupa tidak terjadi lagi dan siapapun yang bertanggung jawab atas kesalahan ini agar diberi sanksi. Karena masalah itu tidak hanya mispersepsi seperti disampaikan oleh Mendikbud, tetapi adanya proses penyiapan suatu PP yang isinya tidak sesuai dengan Undang-Undang," terangnya.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), itu juga menyayangkan sikap Mendikbud dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang tidak teliti sebelum memproses Rancangan PP itu dan menandatanganinya.

“Kok bisa PP yang tak sesuai dengan UU tersebut bisa sampai ke Presiden dan akhirnya ditandatangani oleh Presiden. Seharusnya hal ini tidak akan terjadi apabila seluruh proses berjalan dengan prinsip amanah/profesional, teliti dan hati-hati,” singgungnya. 

HNW menilai upaya untuk mengkoreksi PP bermasalah ini tidak bisa hanya sekadar menggunakan siaran pers sebagaimana sudah dilakukan Kemendikbud, tetapi mestinya melalui pencabutan resmi untuk merevisi PP tersebut oleh Presiden.

Melly Kartika Adelia

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu