News

HNW: Pasal 2 Huruf D Maklumat Kapolri Terkait Kebebasan Pers Harus Direvisi


HNW: Pasal 2 Huruf D Maklumat Kapolri Terkait Kebebasan Pers Harus Direvisi
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (DOK. HUMAS MPR RI)

AKURAT.CO, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid menilai Maklumat Kapolri khususnya Pasal 2 huruf D berlebihan bila bertujuan untuk membatasi kebebasan pers.  

Ketentuan itu juga juga telah diturunkan ke dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dimana pasal tersebut menyatakan bahwa, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Jadi, kata dia, berbekal ketentuan itu, wajar apabila Dewan Pers dan komunitas pers mempertanyakan karena khawatir terhadap pelarangan yang bisa menghalangi kebebasan pers dan kebebasan publik tersebut.

"Apalagi saat ini, sejumlah media sedang aktif memberitakan dan menginvestigasi penembakan 6 anggota FPI, yang menjadi perhatian luas dari publik," kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu, Senin (4/1/2021). 

Meski begitu, dia juga mengapresiasi sikap Mabes Polri yang telah memberi klarifikasi bahwa maklumat tersebut tidak bertentangan dengan UU Pers. Berdasarkan penjelasan Mabes Polri, konten yang tak boleh diunggah dan diunduh yang dimaksud dlm Maklumat adalah berita bohong, adu domba, SARA, kerusuhan dan lain-lain yg terkait FPI.

”Bila ini yang dimaksud oleh Kapolri, seharusnya isi Pasal 2 huruf d Maklumat tersebut direvisi atau diperbaiki. Supaya ada kejelasan, dan berita bohong itu juga mestinya juga berita bohong atau fitnah terhadap FPI. Karena memang banyak berita terkait FPI yang hoax, tapi juga banyak berita soal FPI yang tidak ada unsur bohong dan SARA-nya," katanya.

Dia mencontohkan kegiatan kemanusiaan FPI untuk bantu warga korban tsunami, bencana alam, membantu disinfektanisasi gereja. Juga banyak informasi terkait FPI yang menegaskan bahwa FPI tidak mendukung terorisme, bahkan menolak ISIS.

Dia menambahkan, termasuk penegasan FPI tidak melawan Negara, TNI, Polisi. Dan bahwa FPI komitmen dengan Pancasila dan NKRI.

“Sebaiknya Pasal 2 huruf d Maklumat tersebut segera direvisi atau diperbaiki, agar tidak terjadi bias di lapangan, sehingga berujung kepada kriminalisasi terhadap banyak orang, termasuk para jurnalis yang ingin melaksanakan UU Pers," katanya.[]