News

HNW: MPR Tidak Punya Agenda Ubah UUD 45 Soal 3 Periode Jabatan Presiden

HNW menilai usulan menambah masa jabatan presiden tidak beralasan.

HNW:  MPR Tidak Punya Agenda Ubah UUD 45 Soal 3 Periode Jabatan Presiden
Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid saat memberikan materi Sosialisasi Empat Pilar MPR di Masjid Al Ikhlas Kawasan Menteng Dalam, Jakarta Selatan, Sabtu (9/2/2019). Sosialisasi ini kerjasama antara MPR RI dengan Perguruan Silat Gerak Oray Indonesia untuk memberikan pemahaman mengenai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan amanah dari UU. No. 17 Tahun 2014 yang mengamanatkan kepada anggota MPR untuk melakukan sosialisasi. Selain di dalam negeri, Hidayat Nur Wahid me (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO  Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Hidayat Nur Wahid atau yang akrab disapa HNW memberikan tanggapannya mengenai usulan pengubahan konstitusi untuk menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

HNW membantah bahwa banyak pihak yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kembali menduduki jabatannya selama 5 tahun ke depan, sehingga menjadi tiga periode. Dia menegaskan hanya dua warga yang meminta usulan tersebut segera dilakukan MPR untuk mengamandemen UUD 45

"“Ramai-ramai”? Padahal hanya 2 warga yang diberitakan meminta Jokowi lanjut 3 periode, " tulis HNW sebagaimana dikutip dari akun Twitter @hnurwahid, Rabu (16/2/2022).

baca juga:

HNW menilai usulan menambah masa jabatan presiden tidak beralasan. Sebab, sudah ada tiga lembaga survei yang menyimpulkan lebih dari 60 persen mayoritas masyarakat tidak menyetujui perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Dan sudah ada 3 lembaga survei yang simpulkan mayoritas Rakyat (>60%) tidak setuju Presiden 3 periode, " ucap HNW.

Politisi PKS itu menegaskan bahwa untuk saat ini MPR RI tidak memiliki agenda untuk mengamandemen Pasal 7 dalam UUD 1945 tentang masa jabatan presiden.

"MPR juga tak punya agenda amandemen UUDNRI 1945 untuk perpanjang masa jabatan Presiden, " tutupnya.

Sebelumnya, pengamat politik Karyono Wibowo ikut menyorot permintaan kelompok relawan Jokowi-Prabowo yang tergabung dalam JokPro 2024.

JokPro 2024 meminta agar MPR segera mengamandemen Undang Undang Dasar (UUD) 1945 dan mengubah aturan soal masa jabatan maksimal presiden dari dua menjadi tiga periode.

"Menurut saya, wacana Jokowi 3 periode, isu perpanjangan masa jabatan presiden sampai 2027 dan bergulirnya wacana mengusung pasangan Jokowi - Prabowo pada Pilpres 2024 merupakan isu satu paket yang sengaja digulirkan oleh satu kelompok," kata Karyono Wibowo ketika dihubungi AKURAT.CO, Kamis (10/2/2022). 

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) itu juga tidak menyangkal bahwa elektabilitas Jokowi dan Prabowo masih tinggi di mata publik. Namun, upaya mereka untuk mewujudkan pasangan tersebut untuk melenggang menuju 2024 masih banyak rintangan dan jalan yang berliku. 

"Meskipun dari segi elektabilitas, pasangan Jokowi-Prabowo cukup tinggi tetapi upaya mewujudkan pasangan tersebut masih banyak tantangan dan rintangan. Untuk merealisasikannya masih harus melalui jalan terjal dan berliku, " tutupnya.[]