News

HNW: Kemenag Tidak Untuk Diklaim, Juga Bukan Untuk Dibubarkan

Wacana pembubaran Kemenag muncul usai Yaqut Cholil Qoumas menyebut keberadaan kementerian agama yang kini dipimpinnya hadiah khusus untuk Nahdlatul Ulama


HNW: Kemenag Tidak Untuk Diklaim, Juga Bukan Untuk Dibubarkan
Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid saat memberikan materi Sosialisasi Empat Pilar MPR di Masjid Al Ikhlas Kawasan Menteng Dalam, Jakarta Selatan, Sabtu (9/2/2019). Sosialisasi ini kerjasama antara MPR RI dengan Perguruan Silat Gerak Oray Indonesia untuk memberikan pemahaman mengenai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan amanah dari UU. No. 17 Tahun 2014 yang mengamanatkan kepada anggota MPR untuk melakukan sosialisasi. Selain di dalam negeri, Hidayat Nur Wahid me (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid mengaku prihatin terhadap munculnya wacana pembubaran Kementerian Agama (Kemenag). Hidayat mengingatkan agar para pejabat dan umat termasuk kalangan santri mengkaji kembali sejarah serta latar belakang lahirnya Kemenag.

"Faktanya, Kementerian Agama lahir berkat perjuangan tokoh-tokoh bangsa dari beragam latar belakang. Berdirinya Kementerian Agama membawa tugas untuk mengurusi agama secara spesifik, dan untuk menjadi milik bangsa Indonesia secara umum. Serta merupakan konsekuensi logis dari kesepakatan para pendiri bangsa bahwa finalnya Pancasila adalah dengan menerima kompromi sila pertama Pancasila menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa," katanya dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu (27/10/2021).

Wacana pembubaran Kemenag muncul usai pernyataan kontroversial Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas jadi sorotan. Yaqut menyebut bahwa keberadaan kementerian yang kini dipimpinnya adalah hadiah khusus untuk Nahdlatul Ulama (NU), bukan sebagai konsekuensi dari penghapusan tujuh kata dalam piagam Jakarta melalui juru damai dari NU yakni KH Wahab Hasbullah. 

Menurut HNW, sapaan akrab Hidayat Nur Wahid, pernyataan Menag tersebut tidak sejalan dengan spirit inklusifitas dan moderasi Islam yang selalu disuarakan oleh Yaqut. Apalagi Yaqut juga pernah menyatakan bukan menteri agama Islam, tapi menteri untuk semua agama. 

HNW juga menyatakan klarifikasi Menag Yaqut bahwa dia menyampaikan pernyataanya tersebut dalam forum internal NU tapi kemudian dipublikasikan, tidak memadai untuk mengkoreksi potensi terjadinya eksklusifitas yang bisa mengarah kepada laku yang tidak moderat, dan berpotensi memecah belah ormas-ormas Islam di Indonesia yang para tokohnya juga terlibat dalam persidangan BPUPK dan PPKI terkait Piagam Jakarta.

Juga persidangan di BK KNIP sehingga usulan KH Soleh Suaidy (Al Irsyad/Masyumi), KH Abu Dardiri (Muhammadiyah/Masyumi) dari KNI Banyumas didukung oleh M Natsir (Persis/Masyumi), Dr Mawardi, M Karto Soedarmono (KNIP) bisa mengalahkan argumentasi para penolak adanya kementerian yang khusus mengurusi agama seperti J Latuharhari dan Ki Hajar Dewantara. 

Mestinya, lanjut HNW, kegigihan memperjuangkan hadirnya Kemenag serta kenegarawanan dan sikap inklusif dari para tokoh ormas Islam, NU, Muhammadiyah, Al Irsyad, Persis, maupun Partai Islam Masyumi, yang berjuang bersama sehingga Presiden Sukarno menyetujui diadakannya Departemen Agama diajarkan kepada para santri, baik yang bacaannya Kitab Kuning maupun Kitab Putih baik dalam forum internal maupun eksternal.

Karenanya menurut dia, wajar kalau pernyataan kontroversial Menag tersebut dikoreksi oleh pimpinan NU. Sekjen PBNU KH Helmi Faishal Zaini dan Ketua MUI berlatar belakang NU, yakni KH Chalil Nafis, secara terbuka mengkoreksi statement bahwa Kemenag sebagai hadiah khusus untuk NU. Reaksi kritis juga disampaikan oleh tokoh-tokoh dari ormas-ormas Islam lainnya, juga dari kampus dan partai politik seperti PPP, Gerindra dan PKS.

Merujuk ke beberapa literatur sejarah, kata HNW Presiden Soekarno  pernah menunjuk KH Wahid Hasyim dari NU sebagai Menteri Negara urusan Agama pada 19 Agustus 1945 hingga 14 November 1945.