News

HNW: Isu 3 Periode Jokowi karena COVID-19 Adalah Tindakan Inkonstitusional

Padahal pembahasan soal masa jabatan presiden adalah sesuatu yang tidak kondusif


HNW: Isu 3 Periode Jokowi karena COVID-19 Adalah Tindakan Inkonstitusional
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (ISTIMEWA)

AKURAT.CO, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid, (HNW) menyayangkan isu soal masa jabatan Presiden di tengah meningkatannya kasus COVID-19.

"Padahal pembahasan soal masa jabatan presiden adalah sesuatu yang tidak kondusif untuk mengatasi bencana nasional non alam COVID-19," kata HNW, sebagaimana yang dikutip AKURAT.CO, Senin (21/6/2021).

Menurut Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu seharusnya dalam kondisi darurat COVID-19, rakyat tidak dibuat resah dengan wacana-wacana yang inkonstitusional. Semua pihak, kata HNW, mesti legowo dan  mencerahkan rakyat, dengan konsisten melaksanakan dan mentaati seluruh ketentuan konstitusi termasuk soal kewajiban negara melindungi seluruh Rakyat Indonesia dari COVID-19.

"Juga mentaati dan melaksanakan ketentuan konstitusi, yaitu melaksanakan Pemilu atau Pilpres 5 tahun sekali, dengan memajukan calon Presiden dan Wapres sesuai Konstitusi yaitu tidak pernah menjabat sebagai kepala negara selama dua periode," terangnya.

“Yang demikian itu untuk menjaga legalitas demokrasi dan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara dan karena COVID-19, maka hadirkanlah wacana yang menenteramkan Rakyat, jangan meresahkan seperti skenario perpanjangan masa jabatan Presiden yang inkonstitusional itu,” imbuhnya.

Selain itu HNW juga menilai, bila rujukannya adalah UUD NRI 1945, maka skenario menambah masa jabatan Presiden adalah tindakan yang inkonstitusional. Karena menurutnya, bertentangan dengan Konstitusi yang sudah mengatur dengan jelas masa jabatan Presiden fixed 5 tahun, dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan saja, yaitu 5 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUD NRI 1945.

“Di era COVID-19 ini pun, Pemerintah dan DPR sudah membahas dan menyepakati UU tentang Pemilu dan Pilpres yang akan diselenggarakan 5 tahunan pada tahun 2024. Itu sesuai dengan ketentuan Konstitusi. Dengan demikian opsi penambahan tahun jabatan Presiden juga tidak sesuai konstitusi alias ilegal," ungkapnya.

Untuk itu HNW menegaskan, bila pandemi COVID-19 bukan alasan legal untuk melanggar konstitusi, atau untuk tidak melaksanakan ketentuan UUD. Baginya, COVID -19 menjadi Pandemi, menyebar di hampir seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Tetapi di negara manapun juga, tetap saja Pemilu atay Pilpres diselenggarakan sesuai jadwalnya. Seperti di AS, Selandia Baru dan terakhir di Iran.

“Malah aneh kalau di Indonesia dijadikan  pengecualian, dan sungguh keterlaluan bila gagal tangani pandemi COVID-19 malah dijadikan alat untuk memperpanjang atau memperluas kekuasaan. Jangan sampai gagal mengatasi COVID-19 malah diberi bonus perpanjangan masa jabatan sebagai Presiden padahal itu melanggar Konstitusi,” pungkasnya.[]

Erizky Bagus

https://akurat.co