News

HNW Desak Mensos Risma Segera Bereskan Data Ganda Bansos di DKI

HNW mengaku sejak awal sudah menyarankan agar Kemensos mendistribusikan anggaran senilai Rp1,3 Triliun


HNW Desak Mensos Risma Segera Bereskan Data Ganda Bansos di DKI
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (DOK. HUMAS MPR RI)

AKURAT.CO, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mendesak Kementerian Sosial (Kemensos RI) segera menindaklanjuti surat Gubernur DKI Jakarta terkait temuan 99.450 data ganda Bansos di Provinsi DKI Jakarta. 

"Keberadaan data ganda itu berdampak pada belum bisa disalurkannya Bantuan Sosial, karena tidak validnya data penerima Bansos Agar hak Rakyat penerima Bansos segera terpenuhi," jelas HNW sebagaimana dikutip AKURAT.CO dari keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (31/7/2021).

HNW ini mengingatkan Mensos Tri Rismaharini bahwa Kementerian Sosial telah dibekali anggaran sebesar Rp 1,3 Triliun untuk proses verifikasi dan validasi (verivali) data.

Sementara Risma sendiri sejak awal Rapat Kerja di Komisi VIII (13/1/2021) berjanji akan menggunakan seluruh sumber daya Kemensos untuk memastikan akurasi data.

“Harusnya Mensos tidak melempar permasalahan data penerima Bansos ini ke Pemerintah Daerah. Karena bagaimanapun keputusan akhirnya ada di Kementerian Sosial sesuai UU Nomor 13 Tahun 2011. Bahkan  Kemensos  yang diberi anggaran Rp 1,3 Triliun dari APBN, untuk keperluan verifikasi dan validasi data penerima Bansos, bukan Pemda," paparnya.

HNW yang juga Anggota Komisi VIII DPR RI ini menjelaskan, meskipun proses pendataan dan verivali awal dijalankan oleh Pemerintah Daerah, data tersebut dihimpun oleh Kementerian Sosial untuk dilaksanakan verivali akhir, baru diserahkan kembali ke daerah sebagai daftar final penerima bansos. Terlebih, Komisi VIII telah menyetujui adanya anggaran Rp1,3 Triliun khusus untuk verifikasi data.

Namun sayangnya, kata HNW, Kemensos menggunakan anggaran tersebut hanya untuk instansi Pusat dan membiarkan Pemerintah Daerah melakukan verivali dengan anggaran terbatas. Kebijakan tersebut bahkan menelan inefisiensi anggaran senilai Rp581 Miliar berdasarkan temuan KPK.

"Hasilnya pun tidak optimal, terbukti kota besar seperti DKI Jakarta melaporkan ada 99.450 data ganda (30/7/2021), dan Wali Kota Bekasi melaporkan bahwa data final yang dikirimkan kembali oleh Kemensos kepada Pemda justru data lama sebelum pembaruan Pemda," ungkapnya.

Selain itu HNW mengaku sejak awal sudah menyarankan agar Kemensos mendistribusikan anggaran verifikasi senilai Rp1,3 Triliun kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk DAK verivali data, alih-alih menggunakannya secara terpusat.

Jika anggaran didistribusikan ke daerah dengan amanah dan optimal, mestinya proses verivali bisa lebih berkelanjutan dan profesional.

"Jika Mensos melempar tanggung jawab soal verivali data ke Pemda, maka anggarannya juga harus didistribusikan secara memadai ke daerah juga. Dampak dari masih banyaknya data ganda penerima Bansos seperti temuan di Jakarta itu, ada ratusan ribu warga miskin dan rentan yang tak kunjung menerima Bansos hingga PPKM perpanjangan hampir berakhir," tandasnya.[]