News

HNW Desak Mensos Batalkan Pemotongan Jumlah Penerima Bantuan

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengkritisi Kepmensos Nomor 92/HUK/2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2021.


HNW Desak Mensos Batalkan Pemotongan Jumlah Penerima Bantuan
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (ISTIMEWA)

AKURAT.CO, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritisi Keputusan Menteri Sosial Nomor 92/HUK/2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2021.

Menurut HNW penetapan Kepmensos tersebut terkesan tidak adil, terburu-buru dan tidak cermat. Kelengkapannya jauh berbeda, jika dibandingkan dengan Kepmensos sebelumnya yakni nomor 1/HUK/2021.

Letak perbedaannya itu, kata HNW, antara lain jumlah penerima bantuan iuran dalam Kepmensos 92/HUK/2021 berkurang hingga 9,7 juta orang dibandingkan Kepmensos 1/HUK/2021.

“Kepmensos terbaru ini ada mengandung unsur ketidakadilan, tak menghadirkan data yang akurat baik dari jumlah maupun komponen penerima bantuan iuran JKN," kata dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (28/9/2021).

Oleh karena itu, HNW mendesak agar Mensos mencabut Kepmensos, itu dan menggantinya dengan lebih komprehensif, tidak mengurangi jumlah PBI JKN yang sudah dialokasikan kepada sebanyak 96,8 juta orang.

HNW mengaku heran lantaran Mensos menghapus 9,7 juta orang dari daftar PBI JKN. Hal ini semakin mengherankan lantaran alasan penghapusan tersebut terjadi karena adanya data ganda.

Padahal, ungkap HNW, berdasarkan Kepmensos Nomor 12/HUK/2021 tentang DTKS, jumlah orang di dalam DTKS mencapai 138 juta. Itu pun Mensos mengaku sudah menidurkan 21 juta data ganda yang sosialisasinya hingga menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ketidakakuratan data itu, menyebabkan bantuan kesehatan yang sudah tersedia anggarannya tidak bisa disalurkan kepada mereka yang berhak lantaran perubahan Kepmensos yang bermasalah itu,” ungkapnya.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini menegaskan, bantuan iuran JKN sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi di tengah hilangnya pendapatan akibat pandemi yang berkepanjangan.

"Jumlah PBI JKN berdasarkan Kepmensos terbaru yang berkurang hingga tinggal 87 juta orang juga sebuah kemunduran lebih dari setengah dekade," terangnya.

"Artinya, semakin jauh dari target dalam RPJMN 2020-20214 yang ditargetkan jumlah PBI JKN tahun 2024 bisa mencapai 112,9 juta orang. Padahal seharusnya, jumlah PBI JKN sebagaimana dalam RPJMN selalu meningkat dari tahun ke tahun," sambungnya.

Selain itu, HNW menilai, Kepmensos terbaru juga diskriminatif karena tidak memasukkan komponen seperti bayi baru lahir dari kalangan yang berhak dan jumlah peserta pengganti dalam data Penerima Bantuan Iuran.

Karenanya HNW berharap, hasil kesepakatan Kemensos dengan Komisi VIII DPR RI soal bantuan terhadap 4,3 juta anak yatim yang sudah tersedia datanya di Kemensos, seharusnya dimasukkan sebagai Penerima Bantuan Iuran JKN. []