News

HNW: Bahasa Arab Tidak Terkait dengan Radikalisme dan Terorisme

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengkritisi pengaitan yang mengatakan bahasa Arab sebagai cara penyebaran radikalisme.


HNW: Bahasa Arab Tidak Terkait dengan Radikalisme dan Terorisme
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (DOK. HUMAS MPR RI)

AKURAT.CO Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengkritisi pengaitan yang mengatakan bahasa Arab sebagai cara penyebaran radikalisme, sebagaimana pernah dinyatakan mantan Menteri Agama Fahrurazi. 

Hidayat juga mengoreksi pandangan yang menyatakan bahasa Arab merupakan sarana penyebaran terorisme sebagaimana dinukil dari pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati. 

Sebaliknya, HNW justru mengingatkan, ungkapan serapan yang berasal dari bahasa Arab banyak disebut dalam Pancasila. Itu membuktikan bahasa Arab (kemahiran maupun memperbanyak penyebutannya) tidak terkait dengan radikalisme maupun terorisme. Memang sudah ada klarifikasi, tetapi tidak memadai karena stigma dan tuduhan atau salah amatan itu tidak dikoreksi atau dicabut. Padahal, kesalahan penilaiannya teramat nyata.

HNW juga mengingatkan, seandainya benar amatan itu, apa mungkin Indonesia yang memerangi terorisme dan radikalisme akan mengajari snak-anak sekolah dan warga umumnya untuk menghafalkan dan mengamalkan Pancasila? Bukankah Pancasila banyak memakai kosakata dalam bahasa Arab, sementara Pancasila tetap menjadi dasar dan ideologi negara Republik Indonesia.

“Bukankah dalam Pancasila kata “adil” tetap ada dalam sila kedua dan kelima. Lalu kata “rakyat” tetap ada pada sila keempat dan kelima, adab pada sila kedua, serta hikmat, musyawarah, dan wakil pada sila keempat. Padahal semua itu serapan dari bahasa Arab?!” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu (11/9/2021).

Menurut HNW, terorisme dan radikalisme pasti bertentangan dengan demokrasi yang simbolnya ada di parlemen. Sementara parlemen di Indonesia yaitu MPR, DPR dan DPD, masih tetap mempergunakan istilah dasar yang semuanya serapan dari bahasa Arab, yaitu Majlis, Musyawarat, Dewan, Wakil, Rakyat, serta Daerah.

Lebih lanjut, HNW mengatakan, tuduhan dan framing tendensius tersebut patut ditolak dan dikritisi. Selain tidak sesuai dengan fakta, tetapi juga karena framing negatif itu men-downgrade nilai-nilai dalam Pancasila dan kehidupan berdemokrasi dengan simbol parlemennya.

“Jadi, apabila ada pernyataan memperbanyak bahasa Arab disebut sebagai salah satu ciri penyebaran terorisme, disadari atau tidak itu bisa jadi bentuk “teror” terhadap Pancasila dan Parlemen Indonesia yang banyak ungkapannya diserap dari bahasa Arab,” ujarnya. 

HNW menegaskan bangsa Indonesia menolak radikalisme dan terorisme. Tetapi hendaknya dilakukan dengan berbasiskan kebenaran, bukan framing apalagi Islamophobia. Perlu rasional dan kritis juga, apabila penyebaran terorisme dikaitkan dengan penyebaran Bahasa Arab, lalu bagaimana dengan fakta penyebaran tindakan terorisme di Indonesia dan di dunia yang tidak terkait bahasa Arab.