Ekonomi

Hipmi Minta Pemerintah Bongkar Aktor di Balik Praktik Monopoli Ekspor Benih Lobster

Hipmi meminta KKP untuk menuntaskan dan membongkar praktik persaingan usaha tidak sehat dalam ekspor benih lobster.


Hipmi Minta Pemerintah Bongkar Aktor di Balik Praktik Monopoli Ekspor Benih Lobster
Barang bukti penyelundupan benih lobster (AKURAT.CO/Hendrik Situmorang)

AKURAT.CO Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menuntaskan dan membongkar praktik persaingan usaha tidak sehat dalam ekspor benih lobster. Praktik monopoli dalam ekspor benih lobster ini juga menggambarkan tata kelola lobster di Indonesia telah rusak dari hulu sampai dengan hilir.

Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Anggawira mendesak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) segera mengungkap aktor yang melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat dalam ekspor benih lobster secara transparan.

"Praktik-praktik seperti ini seharusnya dihilangkan dan sebaiknya dalam proses ini bisa melibatkan asosiasi dunia usaha terkait. Untuk proses distribusi logistik, sebaiknya KKP atau kebijakan ini dirumuskan dengan menggandeng Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI)," ujar Anggawira dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (16/11/2020).

Anggawira mengatakan, pengiriman benih lobster yang hanya melalui satu bandara menciptakan inefisiensi biaya pengiriman dan risiko untuk pelaku usaha. Padahal, ada pelaku budi daya yang berlokasi di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera.

"Dari situ bisa terjadi kompetisi dan afirmasi policy yang baik. Jadi, kita dorong ALFI untuk bisa ikut dalam policy ini," ucapnya.

Menurutnya, banyak penyimpangan dalam pemenuhan persyaratan ekspor benih lobster. Ada pihak-pihak yang hendak mencari keuntungan dengan sengaja melakukan konsentrasi pengiriman benih lobster ke luar negeri hanya melalui Bandara Soekarno-Hatta.

"HIPMI mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh KPPU, agar kompetisi dan persaingan di dunia usaha lebih baik dan membuka kesempatan bagi pengusaha-pengusaha terutama pengusaha-pengusaha daerah," ungkapnya.

Anggawira mengemukakan, kebijakan ekspor benih lobster tidak mampu mengangkat kesejahteraan pembudi daya lobster di Indonesia. Pembudi daya lobster justru kian kesulitan melanjutkan usaha pembesaran atau budi daya akibat benih sulit didapat dengan harga terjangkau. Keberpihakan negara terhadap pengembangan budi daya lobster di Indonesia dinilai sangat minim.

"Bekerja sama dengan ALFI terkait ini, bisa menekan biaya logistik dan itu dilakukan dengan transparan dan akuntabel," tuturnya.