Hipmi Dibuat Geram Mafia Kartel Impor Bawang Putih: Sangat Tidak Sehat!

AKURAT.CO Ketergantungan Indonesia terhadap impor bawang putih yang begitu besar membuat tata niaga di komoditas ini sering menjadi permainan para mafia berdeking kuat.

Pemain impor bawang putih hanya dikuasai oleh segelintir pihak yang menyebabkan tata niaga yang tidak sehat. 

Di sisi lain, berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan), kebutuhan konsumsi bawang putih nasional pada tahun 2023 sebesar 560.000 ton, sedangkan produksi bawang putih dalam negeri pada tahun 2020 adalah sebesar 81.800 ton. Data ini menunjukkan bahwa Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan bawang putih nasional. 

“Hanya segelintir perusahaan dan saling memiliki keterkaitan yang 'menikmati' kuota impor bawang putih, " ujar Ketua BPP Hipmi Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, M. Hari Nainggolan di Jakarta Selatan, Rabu (24/5/2023)

Tata niaga impor bawang putih ini sangatlah tidak sehat dan benar-benar sudah dikuasi para kartel mafia yang menguasi berbagai lininya. 

Hipmo mensinyalir kartel impor bawang putih semakin memiliki bekingan kuat saat menjelang pemilu, termasuk menuju Pemilu serentak 2024 mendatang. 

"Kami berharap pemerintah dan penegak hukum bisa bertindak tegas demi menjaga tataniaga yang lebih sehat. Apalagi komoditas ini menjadi salah satu kebutuhan pokok di Indonesia," tutur Hadi.

Hadi juga meminta pemerintah segera mengambil tindakan tegas, agar tata niaga impor bawang putih bisa berjalan sehat dan kompetitif. Harga bawang putih sering mahal, langka dan bahkan menjadi penyebab inflasi adalah permainan kartel mafia impor bawang putih, begitu juga dengan komoditas hortikultura lainnya. 

Hipmi berharap pemerintah bisa melibatkan pelaku usaha dan asosiasi untuk mendengar berbagai masukan-masukan terkait tata niaga impor bawang putih dan komoditas hortikultura agar lebih transparan. 

"Hipmi mendesak pemerintah kiranya segera bisa menghentikan dan menindak praktek-praktek kartel mafia impor bawang butih dan holtikutura agar tidak merugikan negara, pelaku usaha lainnya serta masyarakat yang menjadi konsumen," tegas Hadi. []