Ekonomi

Hingga Kemarin, 6 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT


Hingga Kemarin, 6 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT
Ilustrasi - Pajak (AKURAT.CO/Ryan)

AKURAT.CO Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mencatat ada sekitar 6 juta wajib pajak (WP) yang telah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) di seluruh Indonesia. Pelaporan SPT ini direncanakan akan berakhir hingga 31 Maret 2019.

"Sampai kemarin malam jumlah yang sudah diterima hampir 6 juta atau 5,97 juta (wajib pajak). Meningkat dibanding tahun lalu yang 5,4 juta. Berarti pertumbuhan secara agregat 10,7 persen," kata Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan (PKP) Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Yon Arsal ditemui di Gedung DJP, Jakarta, Kamis (14/3/2019).

Dari hasil surveinya, pertumbuhan pelaporan SPT yang meningkat signifikan ini bersumber dari wajib pajak orang pribadi yang non pekerja. "Pertumbuhan terbesar itu yang ada di orang pribadi yang polos-polos. Polos itu maksudnya yang bukan pekerja. Itu pertumbuhannya sekitar 17 persen," ucapnya.

Selain itu, peningkatan juga terjadi karena kepatuhan wajib pajak seusai adanya program pengampunan pajak (tax amnesty/TA) yang diberlakukan pada pertengahan 2016 lalu.

"Faktor penentu dari tax amnesty seperti yang saya sampaikan kalau rata-rata dari WP yang non TA itu tingkat kepatuhannya sekitar 71 persen, tahun kemarin peserta TA itu kepatuhan formal penyampaian SPTnya lebih dari 90 persen. Artinya memang ini kita jadikan benchmark juga untuk tetap mendorong yang tax amnesty participant jadi lebih baik," jelas Yon.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Hestu Yoga Saksama menyebut, pelaporan secara elektronik atau melalui e-filing juga terus bertambah tiap tahunnya.

"Iya dari 5,97 juta wajib pajak orang pribadi, tadi 92 persen lapor melalui e-filing. Jadi terbukti bahwa e-filing sangat membantu masyatakat untuk menyampaikan SPT-nya," ucapnya.

Sementara itu, DJP menargetkan 18,3 juta wajib pajak yang melapor baik kategori orang pribadi maupun badan usaha. "Kalau tahun ini kita targetkan wajib seperti sekitar 18,3 juta naik dari tahun lalu yang 17,5 juta mungkin sekarang 18,3 juta," ujarnya. []

Denny Iswanto

https://akurat.co