News

Hendra Kurniawan Akui Pernah Selidiki Dugaan Setoran Tambang ke Kabareskrim

Hendra Kurniawan Akui Pernah Selidiki Dugaan Setoran Tambang ke Kabareskrim
Terdakwa kasus 'obstruction of justice' Hendra Kurniawan (tengah) bersiap menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (19/10/2022). Sidang perdana tersebut beragendakan pembacaan dakwaan kepada Hendra yang merupakan Mantan Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam (Karopaminal Div Propam) Polri tersebut atas kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. AKURAT.CO (Endra Prakoso)

AKURAT.CO Mantan Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri, Hendra Kurniawan, mengaku pernah menyelidiki dugaan gratifikasi tambang ilegal yang diduga melibatkan Kepala Bareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto.

"Betul, iya. Tanya pejabat yang berwenang saja, kan ada datanya," ujar Hendra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (24/11/2022).

Dia mengatakan, dalam Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) yang ditandatangani mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo, pada 7 April 2022 ada keterlibatan Kabareskrim.

baca juga:

"Ya, kan sesuai faktanya begitu," kata Hendra.

Kendati demikian, Hendra meminta agar menunggu kepolisian menangkap Aiptu Ismail Bolong. Agar pengungkapan adanya dugaan setoran tambang batu bara ilegal ke pejabat Polri terang benderang.

"Tunggu saja, Ismail Bolong kan nanti ada, sedang dicari," katanya. 

Lebih lanjut, dia pun menegaskan jika LHP dimaksud tidak fiktif.

"Tanya pejabat yang berwenang saja. Kan ada datanya, enggak fiktif," tutur Hendra. 

Sebelumnya, Ferdy Sambo mengaku pernah menandatangani surat penyelidikan terhadap Kabareskrim Komjen Agus Andrianto terkait dugaan menerima gratifikasi tambang ilegal di Kalimantan Timur sebagaimana diungkap oleh Ismail Bolong. 

"Ya sudah benar. Kan ada suratnya," ujar Sambo di PN Jaksel, Selasa (22/11/2022). 

Kendati demikian, Sambo masih enggan merinci mengenai keterlibatan Agus dan sejumlah nama oknum anggota Polri lainnya di kasus tersebut.

Dia meminta awak media bertanya kepada pejabat yang berwenang.

"Tanya ke penjabat yang berwenang, kan surat itu sudah ada," pungkasnya.

Diketahui, beredar surat LHP yang ditujukan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari Kadiv Propam yang saat itu dijabat oleh Ferdy Sambo Nomor: R/1253/WAS.2.4/2022/IV/DIVPROPAM, tanggal 7 April 2022.

Dalam poin H tertuang jika Aiptu Ismail Bolong memberikan uang koordinasi ke Bareskrim Polri yang diserahkan kepada Kombes BH selaku Kasubdit V Dittipidter sebanyak tiga kali yaitu bulan Oktober, November dan Desember 2021 sebesar Rp3 miliar. Uang diberikan setiap bulan untuk dibagikan di Direktorat Tipidter Bareskrim.

Selain itu, Ismail Bolong juga memberikan uang koordinasi ke Komjen Agus Andrianto selaku Kabareskrim Polri secara langsung di ruang kerja Kabareskrim dalam bentuk dolar AS sebanyak tiga kali yaitu Oktober, November dan Desember 2021 sebesar Rp2 miliar.

Kesimpulan LHP ditemukan fakta-fakta bahwa di wilayah hukum Polda Kalimantan Timur terdapat beberapa penambangan batu bara ilegal yang tidak dilengkapi Izin Usaha Penambangan (IUP). Namun, tidak dilakukan upaya tindakan hukum dari Polsek, Polres, Polda dan Bareskrim karena adanya uang koordinasi dari para pengusaha tambang ilegal.