Rahmah

Heboh Pernikahan Anak SMP di Wajo, Ini Tanggapan MUI

Muammar Bakry menjelaskan dalam fikih Islam dibahas bahwa tidak ada pembatasan minimal umur untuk melangsungkan pernikahan.


Heboh Pernikahan Anak SMP di Wajo, Ini Tanggapan MUI
Kantor MUI (MUI.or.id)

AKURAT.CO Sebuah video memperlihatkan acara pernikahan di bawah umur viral di media sosial. Pernikahan yang diduga digelar di Kabupaten Wajo ini sontak mendapat tanggapan dari berbagai pihak, salah satunya Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sekretaris Umum MUI Sulsel Dr KH Muammar Bakry Lc M Ag menjelaskan dalam fikih Islam dibahas bahwa tidak ada pembatasan minimal umur untuk melangsungkan pernikahan. Menurutnya, dari data sejarah sejumlah Hadis bahwa Aisyah radiyallohhu anha dinikahi oleh Nabi di umur enam tahun dan hidup berumah tangga di umur sembilan tahun.

"Alasan pernikahan untuk mencegah pergaulan bebas antar anak sangatlah mulia. Apalagi jika sudah terjalin hubungan cinta, dan dua belah pihak antaranak dan antar keluarga telah bersepakat itu akan lebih baik dan lebih aman. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi," ujarnya dikutip laman resmi MUI, Rabu (25/5/2022).

baca juga:

Muammar yang juga merupakan dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin ini menambahkan,  dua anak dari laki-laki maupun perempuan jika dianggap cakap ditandai dengan masa baligh maka dapat menjadi bagian dari syarat sahnya pernikahan.

Hanya saja, kata dia, berdasarkan UU No 16 tahun 2019 tentang perubahan UU No 1 tahun 1974, pasal 7 bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Atas dasar itu, hukum perkawinan bagi warga Indonesia dianggap sah apabila mencapai umur 19 tahun.

Meskipun begitu, pada ayat 2, ada dispensasi bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Karena itu, lanjutnya menyampaikan, bagi yang akan menikah sebelum umur 19, sebaiknya melaporkan ke pengadilan, agar prosesi pernikahan tercarat secara resmi dan diketahui oleh negara dalam hal ini pihak yangh berwewenang. 

"Ini penting agar, keabsahan rumah tangga dapat menjamin segala hal yang berkaitann dengan hak dan kewajiban suami isti maupun anak," jelasnya.

Karena itu, dia menuturkan, pernikahan yang tidak tercatat (nikah siri) dapat merugikan semua pihak jika terjadi hal di kemudian hari.

"Misalnya penetapan kewarisan, transaksi jual beli dan lain-lain," pungkasnya. []