News

Heboh Aturan Dukcapil Pencatatan Nama Minimal Dua Kata, Begini Klarifikasi Dirjen Zudan

Heboh Aturan Dukcapil Pencatatan Nama Minimal Dua Kata, Begini Klarifikasi Dirjen Zudan
Sejumlah warga membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP),Kartu Identitas Anak (KIA), dan Akte kelahiran dalam Pelayanan Bina Kependudukan (Biduk) di Rusunawa Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jakarta Pusat telah mencatat 3.491 jiwa pendatang baru pasca Hari Raya Idul Fitri 1440 H. (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Fakrulloh mengungkap alasan terbitnya aturan Permendagri No. 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Permendagri itu menghebohkan. Sebab, aturan itu antara lain berisi anjuran agar nama orang tak boleh hanya satu suku kata. 

Zudan menjelaskan, pencatatan nama pada dokumen kependudukan perlu diatur sebagai pedoman bagi penduduk dan pejabat yang berwenang melakukan pencatatan untuk memudahkan pelayanan publik. 

"Sehingga memberikan manfaat untuk pedoman pencatatan nama, penulisan nama pada dokumen kependudukan, dan meningkatkan kepastian hukum pada dokumen kependudukan," ujar Zudan di Jakarta, Senin (23/5/2022).

baca juga:

Selain itu, pencatatan nama memudahkan dalam pelayanan administrasi kependudukan, perlindungan hukum, serta pemenuhan hak konstitusional dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Dia mengaku sangat bersemangat menyosialisasikan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 itu. 

Dia menekankan bahwa pencatatan nama pada dokumen kependudukan mesti sesuai prinsip norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

"Antara lain syaratnya mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir, jumlah huruf paling banyak 60 karakter termasuk spasi dan nama paling sedikit dua kata," jelasnya.

Syarat dua kata itu, kata dia, bertujuan untuk memudahkan anak dalam mendapatkan pelayanan publik lainnya. Zudan memberi contoh saat pendaftaran sekolah, saat si anak diminta guru menyebutkan namanya, dalam pembuatan ijazah, paspor dan lain sebagainya. 

"Jika ada nama orang hanya satu kata, disarankan, diimbau untuk minimal dua kata, namun jika pemohon bersikeras untuk satu kata, boleh," katanya. 

Hal ini hanya bersifat imbauan dan namanya tetap bisa dituliskan dalam dokumen kependudukan. Dia menambahkan, alasan minimal dua kata adalah lebih dini dan lebih awal memikirkan, mengedepankan masa depan anak, contoh ketika anak mau sekolah atau mau ke luar negeri untuk membuat paspor minimal harus dua suku kata, nama harus selaras dengan pelayanan publik lainnya diantaranya Dukcapil. []