News

Hati-hati Pak Anies, Pengetatan WFH Bisa Dipakai Buat Liburan, Harus Diawasi Nih!

Ombudsman Jakarta Raya mewanti-wanti Gubernur Anies Baswedan atas kebijakan WFH bisa disalahgunakan pegawai untuk berlibur keluar Jakarta.


Hati-hati Pak Anies, Pengetatan WFH Bisa Dipakai Buat Liburan, Harus Diawasi Nih!
Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan saat memberikan keterangan usai penyerahan laporan hasil tim sinkronisasi di Jakarta, Jumat (13/10). Ketua tim sinkronisasi, Sudirman Said menyerahkan hasil laporan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno usai melakukan riset selama 6 bulan pasca pemilihan kepala daerah berlangsung. (AKURAT.CO/Handaru M Putra)

AKURAT.CO, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya khawatir pemangkasan jumlah pegawai 25 persen yang masuk kantor malah memperparah lonjakan kasus harian COVID-19 di Jakarta.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho mengatakan, hal itu bisa terjadi apabila pegawai yang menerapkan work from home (WFH) malah pulang ke kampung halamannya atau berlibur keluar Jakarta.

Oleh karena itu, Teguh meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memberlakukan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) saat periode pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro pada 22 Juni - 5 Juli 2021 mendatang.

“SIKM ini penting sebagai bagian dari fungsi kontrol terhadap pekerja yang melakukan work from home (WFH) agar tidak menjadi work from holiday," kata Teguh ketika dikonfirmasi, Jumat (25/6/2021).

Teguh bilang, peluang pegawai di Jakarta memanfaatkan momen pengetatan PPKM ini untuk berlibur keluar Jakarta cukup besar. Sebab, tempat-tempat hiburan, tempat wisata, dan sebagainya di Jakarta dibatasi operasionalnya, sebagian ditutup. Karena itu, pegawai yang WFH bakal mencari tempat wisata atau hiburan di luar Jakarta.

"Pembatasan terhadap pusat perbelanjaan dan hiburan di wilayah Jakarta dikhawatirkan memunculkan potensi para pekerja tersebut justru beralih keluar kota dan bekerja dari tempat liburan mereka,” tegas Teguh.

Selain pemerintah, lanjut Teguh, para pengusaha wajib mengontrol anak buahnya untuk mengantisipasi penyalahgunaan kebijakan WFH. Di sisi lain, pemerintah tetap memegang peran penting dengan melakukan pengawasan ketat.

SIKM kata Teguh, diberlakukan kepada masyarakat yang tidak bekerja di sektor-sektor esensial sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 796 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro.

"Untuk pekerja di sektor esensial termasuk pengantar barang kebutuhan pokok dan jasa pengantaran barang dapat dikecualikan dalam ketentuan tersebut dengan berkaca pada pemberlakuan SIKM sebelumnya. Pada ketentuan SIKM sebelumnya, kewajiban pendaftaran pada sektor pengiriman sembako dan barang ditemukan justru menghambat arus pengiriman kebutuhan pokok dan barang," tandasnya.

Teguh berharap usulan penerapan SIKM dapat dikaji mendalam untuk diterapkan dalam waktu dekat.[]

Arief Munandar

https://akurat.co