News

Hasto PDIP Jelaskan Maksud Megawati soal Kerja Sama Bukan Koalisi

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan maksud Megawati Soekarnoputri perihal partainya yang mengenal istilah kerja sama bukan koalisi.


Hasto PDIP Jelaskan Maksud Megawati soal Kerja Sama Bukan Koalisi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kanan) dengan Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat menemui awak media di Aula Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Selasa (22/6/2022) (AKURAT.CO/PETRUS C. VIANNEY)

AKURAT.CO Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan maksud Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri perihal partainya yang mengenal istilah kerja sama bukan koalisi seperti sistem parlementer.

Hasto menyebutkan, bentuk kerja sama yang dimaksud Megawati ialah turut memberikan andil bagi kehidupan berbangsa.

"Semua memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara meskipun berada di luar pemerintahan. Konteks kerja sama seperti itulah yang dikedepankan oleh PDI Perjuangan. Bukan koalisi dalam pengertian sistem parlementer," kata Hasto ketika ditemui wartawan di Aula Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (21/6/2022).

baca juga:

Menurut Hasto, apa yang disampaikan oleh Megawati sebagai pengingat bahwa sistem demokrasi di Indonesia masih menganut sistem presidensial.

"Ibu Ketum mengingatkan bahwa sistem politik berdasarkan Demokrasi Pancasila di dalam sistem pemerintahan presidensial dengan semangat gotong royong itu menuntut seluruh komponen bangsa untuk bergotong royong bekerja sama bagi kemajuan bangsa," tutur Hasto.

"Sehingga kita tidak kenal mana yang oposisi, mana yang berada sebagai rolling partai," pungkasnya. 

Sebagai informasi, Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan, partainya tidak mengenal istilah koalisi, melainkan kerja sama politik.

"Saya suka bingung lho Bapak Presiden, kok bilang koalisi koalisi koalisi, tidak ada, tidak ada (di PDIP). Kalau kerja sama yes," kata Megawati di hadapan Jokowi.

Megawati kemudian menjelaskan, Indonesia menganut sistem presidensial, bukan parlementer. Presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik, di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui Pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. 

Sedangkan parlementer merupakan sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. []