News

Hasil RDP: Penempatan Pekerja Lokal di Nunukan Perlukan Payung Hukum

Rapat Dengar Pendapat yang digelar pemerintah mengungkap bahwa diperlukannya payung hukum seperti Perda untuk penempatan pekerja lokal


Hasil RDP: Penempatan Pekerja Lokal di Nunukan Perlukan Payung Hukum
Para pekerja Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work). (Dok. Istimewa/PUPR)

AKURAT.CO, Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Nunukan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) mengungkap adanya diperlukannya payung hukum berupa peraturan daerah (perda) bagi penempatan pekerja lokal di perusahaan-perusahaan.

"Kami butuh payung hukum apakah itu perda inisiatif dewan atau apapun untuk menjadi landasan Pemkab Nunukan khusus bagi penempatan pekerja lokal," harap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan, Abdul Munir, Kamis (18/03/2021).

Payung hukum ini dapat dijadikan acuan bagi Pemkab Nunukan untuk menempatkan pekerja lokal pada bagian manajemen atau administrasi perusahaan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah juga.

Jika ada perda semacam ini, kata Abdul Munir, akan menguntungkan Pemkab Nunukan karena mendapatkan peluang pada setiap perusahaan untuk menempatkan warganya yang saat ini memiliki sumber daya yang sudah mumpuni.

"Kabupaten Nunukan ini kan sudah punya SDM yang mumpuni. Sudah banyak sarjana yang belum punya pekerjaan maka salah satu caranya adalah menempatkan di bagian manajemen perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Nunukan ini," terang Kadisnakertrans Nunukan tersebut.

Sekaitan dengan usulan Disnakertrans Nunukan ini mendapat tanggapan dari Anggota Komisi III DPRD Nunukan Darmawansyah bahwa ide ini cukup baik dan akan menjadi pertimbangan DPRD berkaitan dengan payung hukumnya.

Jika memang memungkinkan dibuatkan perda yang menjadi inisiatif DPRD setempat maka tentunya perlu mendapatkan perhatian khusus demi warga Kabupaten Nunukan yang telah memiliki SDM tersebut.

Bahkan legislator ini menilai sehubungan dengan perda memiliki proses yang lama maka peraturan lain, seperti peraturan bupati (perbup) pun bisa dibuatkan sebagai landasan sementara sebelum ada perda.[]

Sumber: ANTARA

Erizky Bagus

https://akurat.co