News

Hasil Geledah PT Batu Licin 69 Perusahaan Mardani Maming, KPK Amankan Sejumlah Dokumen

Hasil Geledah PT Batu Licin 69 Perusahaan Mardani Maming, KPK Amankan Sejumlah Dokumen
Pelaksana Tugas Juru Bicara Bidang Penindakan Ali Fikri (AKURAT.CO/Fajar Rizky Ramadhan)

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan dugaan suap izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu. 

Pelaksana tugas juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri menjelaskan temuan itu didapat saat penyidik menggeledah perusahaan milik mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming, PT Batu Licin 69.

"Saya kira ada beberapa dokumen yang kami temukan (saat menggeledah) perusahaan itu," kata Ali Fikri kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (18/8/2022).

baca juga:

Ali menyampaikan kemudian barang bukti yang turut diamankan tersebut bakal dianalisis dan setelahnya disita. Ali berharap seluruh dokumen maupun bukti lain yang ditemukan bisa memperkuat dugaan suap yang diterima Mardani.

Proses upaya paksa penggeledahan juga telah dilengkapi dengan pemanggilan sejumlah saksi. Bahkan pada Kamis (18/8/2022), empat saksi dipanggil untuk lengkapi alat bukti terkait perkara.

Mereka yang dipanggil adalah ibu rumah tangga bernama Eka Risnawati; mantan Direktur PT Permata Abadi Raya (PAR) Wawan Surya; Kepala Desa Sebamban Baru Tanah Bumbu Ilmi Umar; dan swasta bernama Riza Azhari.

"Keempatnya hadir nanti kami update lagi pemeriksaannya terkait dengan apa saja dari empat orang yang hari ini," ujarnya.

Maming merupakan tersangka tunggal dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu. Penyuapnya yang merupakan pengendali PT PCN Henry Soetio tak ikut terseret jeratan hukum lantaran telah meninggal dunia.

Dalam kasus tersebut, Maming diyakini sudah berkali-kali menerima duit dari Hendry dalam kurun waktu 2014 sampai 2020. Sejumlah uang yang diterima diambil oleh orang kepercayaannya atau masuk dari perusahaan Maming mencapai Rp104,3 miliar. 

Akibat perbuatannya, Mardani disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. []