News

Haryadi Suyuti Diduga Intervensi Semua Proyek Pengadaan Barang dan Jasa di Yogyakarta

Haryadi Suyuti Diduga Intervensi Semua Proyek Pengadaan Barang dan Jasa di Yogyakarta
Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) (AKURAT.CO/Bayu Primanda)

AKURAT.CO Mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti diduga telah melakukan intervensi terhadap setiap pengadaan barang dan jasa di wilayahnya.

Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri menuturkan, dugaan tersebut didalami lewat pemeriksaan Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kota Yogyakarta Joko Budi Prasetyo pada Senin (12/9/2022).

"Saksi ini dikonfirmasi penyidk soal pengetahuan para saksi adanya dugaan intervensi (mantan) Wali Kota Yogjakarta (Haryadi Suyuti) dan pihak lainnya dalam setiap pengadaan barang dan jasa dilingkungan Pemkot Yogyakarta," ujar Ali Fikri dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (13/9/2022).

baca juga:

Meski begitu, Ali tidak menjelaskan lebih rinci terkait intervensi yang dilakukan oleh Haryadi. Namun, sejumlah pihak juga diyakini ikut melakukan intervensi pengadaan barang dan jasa di wilayah Yogyakarta.

KPK sedianya juga memanggil saksi lainnya yakni pihak swasta Daniel Feriyanto, kemarin. Namun, Daniel tidak hadir memenuhi panggilannya alias mangkir saat keterangannya dibutuhkan penyidik.

Selanjutnya, KPK bakal memanggil ulang Daniel untuk diperiksa.

"Kami ingatkan agar saksi koperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK pada kesempatan panggilan berikutnya," ujar Ali.

Sebagai informasi, mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta, Nurwidhihartana (NWH); dan Sekretaris Pribadi merangkap ajudan Haryadi, Triyanto Budi Yuwono (TBY). Sedangkan, tersangka pemberi yakni Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk (SA), Oon Nusihono (ON).

Haryadi menerima US$27.258 dari Oon melalui Nurwidhihartana dan Triyanto sebagai imbalan menerbitkan IMB Apartemen Royal Kedhaton yang berada di kawasan Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Fulus itu diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 2 Juni 2022.

KPK juga mengungkap Haryadi menerima minimal Rp50 juta dalam rangkaian proses penerbitan IMB apartemen Royal Kedathon. Namun, KPK belum mengungkap total uang yang diterima Haryadi.

Haryadi, Nurwidhihartana, dan Triyanto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan, Oon disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. []