Entertainment

Hari Ini Pelimpahan Tahap Dua, Berkas Perkara Indra Kenz Dinyatakan P21

Kasus Indra Kenz akan memasuki ranah Pengadilan


Hari Ini Pelimpahan Tahap Dua, Berkas Perkara Indra Kenz Dinyatakan P21
Potret Indra Kenz (Instagram/indrakenz)

AKURAT.CO, Kejaksaan Agung menyatakan berkas kasus tersangka Indra Kesuma alias Indra Kenz terkait penipuan investasi opsi biner telah P21.

Hal ini diutarakan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (23/6/2022).

Bahkan sebelumnya, berkas kasus Indra Kenz telah diteliti oleh Jaksa Peneliti di Direktorat Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya (Kamnegtibum dan TPUL) Jampidum.

baca juga:

"Berkas perkara telah lengkap secara formil dan materiil," jelas Ketut Sumedana.

Untuk proses masuk ranah Pengadilan, artinya hanya tinggal menunggu pelimpahan tahap dua dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri. 

Pelimpahan tahap dua tersebut akan dilakukan pada hari ini Jumat (24/6/2022).

"Untuk selanjutnya, menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan," katanya.

Saat dikonfirmasi, polisi juga sudah membenarkan bahwa berkas perkara Indra Kenz sudah dinyatakan lengkap atau P21.

"Betul, sudah dinyatakan lengkap. Rencana besok untuk pelimpahan tahap II," kata Kasubdit II Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol. Chandra Sukma Kumara.

Dalam kasus ini, tercatat ada enam oranglain yang ditetapkan tersangka. Antaralain, Brian Edgar Nababan, Wiky Mandara Nurhalim, Fakar Suhartami Pratama, Nathania Kesuma, Vanessa Khong, dan Rudiyanto Pei.

Mereka diduga melakukan perbuatan tindak pidana penipuan lewat trading opsi binari Binomo dan/atau penyebaran berita bohong melalui media elektronik dan/atau penipuan atau perbuatan curang dan/atau tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Lalu, tersangka Indra Kenz juga disangkakan melanggar Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang (UU) RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).[]