Ekonomi

Harga Tiket Kereta Cepat Tidak Tepat Disubsidi, Ekonom : Tanda Tanya Besar!

Bhima Yudhistira menilai dengan membengkaknya biaya proyek, maka perlu penyesuaian harga tiket kereta cepat.

Harga Tiket Kereta Cepat Tidak Tepat Disubsidi, Ekonom : Tanda Tanya Besar!
Proyek pembangunan kereta cepat yang sedang dalam tahap pengerjaan di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (25/9/2021). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan tambahan suntikan modal kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI sebesar Rp 6,9 triliun, di mana sebesar Rp 4,3 triliun dari total dana tersebut ditujukan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB).

Seperti diketahui, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung mengalami pembengkakan biaya dan gagal memenuhi target awal penyelesaiannya. Pada awalnya, proyek ini diperhitungkan membutuhkan biaya Rp 86,5 triliun. 

Kini biaya proyek menjadi Rp 114,24 triliun alias membengkak Rp 27,09 triliun, dana sebesar itu tentu tak sedikit. Target penyelesaian pun molor dari tahun 2019 mundur ke tahun 2022. 

baca juga:

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menilai dengan membengkaknya biaya proyek, maka perlu penyesuaian harga tiket kereta cepat.

Menurutnya, harga tiket kereta cepat juga tidak cocok disebut subsidi. Harga tiket awal sebelum proyek bengkak Rp225 ribu, sekarang perlu disesuaikan pastinya lebih mahal.

“Maka dari itu jelas proyek ini sedari awal proyek komersial alias tujuan cari untung. Tiba tiba sekarang disuntik APBN tentu jadi tanda tanya besar,” tegasnya.

Bhima menyarankan pemerintah sebaiknya menambah subsidi kereta reguler kelas ekonomi atau mensubsidi tarif tol transportasi darat. Hal ini dinilai lebih bermanfaat.

Bahkan Bhima menyarankan pemerintah agar membuat kajian soal tiga opsi, pertama, proyek ditunda dulu dan berapa estimasi untung rugi nya dari penundaan tersebut. Kedua, proyek dilanjutkan dengan dana APBN atau penjaminan pemerintah. Ketiga, proyek terminasi atau penghentian secara penuh.

“Ketiga opsi ini harus dijabarkan kepada publik sebagai bentuk transparansi karena kalau cepat cepat suntik dari APBN tentu akan jadi masalah dikemudian hari,” tambahnya.[]