Ekonomi

Harga Jual Beras di Tingkat Konsumen Tinggi, Petani Tak Menikmati

Harga Jual Beras di Tingkat Konsumen Tinggi, Petani Tak Menikmati
Pekerja mengangkut beras dengan kemasan karung di Gudang beras PT Food Station Tjipinang Jaya, Jakarta, Senin (7/9/2019). Memasuki kemarau panjang, DKI Jakarta melakukan stok beras tambahan sebanyak 100 ribu ton untuk periode September sampai Maret 2020 guna menjaga Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) di Ibu Kota. (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan seputar harga beras untuk melindungi petani dan konsumen. Mahalnya harga jual di tingkat konsumen sama sekali tidak dinikmati oleh petani. Di saat yang bersamaan, konsumen juga rentan terhadap kenaikan harga beras yang bisa terjadi sewaktu-waktu.

Padahal beras merupakan makanan pokok bagi hampir seluruh rakyat Indonesia. Konsumsi beras per kapita nasional berada di angka 97,6 kilogram pada tahun 2017, angka yang lebih tinggi daripada rata-rata konsumsi tahunan jagung dan kentang sebagai pengganti karbohidrat yang tercatat sebesar hanya 2 kilogram dan 2,6 kilogram per kapita berdasarkan data Badan Ketahanan Pangan (BKP) pada 2017. Angka tersebut kemudian menjadi konsumsi beras tahunan sekitar 29,13 juta ton di tahun 2017, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).

Head of Research Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan, saat ini, pemerintah memberlakukan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) dan Gabah Kering Giling (GKG). Kebijakan yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2002 ini melarang pembelian beras dari petani di bawah harga yang ditetapkan.

Harga Pembelian Pemerintah bertujuan untuk melindungi petani, terutama ketika pasokan melimpah saat masa panen. Harga yang ditetapkan telah disesuaikan secara berkala mengikuti peraturan yang ada. Kebijakan lainnya adalah Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras yang sudah digiling. Kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Kementerian Perdagangan (Permendag) Nomor 27 Tahun 2017 ini bertujuan untuk menghindari kenaikan harga beras yang tidak diduga. Peraturan tersebut kemudian direvisi dalam Permendag Nomor 57 Tahun 2017 untuk mengakomodir keragaman pasar beras di Indonesia dengan memasukkan berbagai tipe, kualitas, dan perbedaan harga beras antar wilayah.

Felippa melanjutkan, kebijakan-kebijakan tadi berkaitan dengan bagaimana Bulog mengelola stok beras nasional. Bulog harus berkompetisi dengan pihak swasta untuk membeli GKP, GKG dan beras giling dari petani dengan harga pasar. Selain itu, di sisi ritel, saat harga berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), maka Bulog akan melakukan Operasi Pasar dengan menambah pasok beras dari gudangnya sendiri.

Penjual ritel diharuskan menjual beras mereka dalam batas harga yang ditetapkan. Bulog berkolaborasi dengan Satuan Tugas Pangan Kepolisian untuk melacak pedagang beras ritel yang menjual di atas harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itu bukan tugas yang mudah mengingat banyaknya jumlah penjual ritel beras dan pasar tradisional di Indonesia. Berdasarkan Permendag, penjual ritel yang menjual di atas HET akan menerima peringatan yang bisa ditingkatkan hingga pencabutan izin dan mengharuskan mereka menghentikan kegiatan dagangnya.

“Penetapan harga untuk GKP dan GKP tidak efektif karena harga pasar selalu lebih tinggi daripada harga yang diatur oleh pemerintah. Adanya kesenjangan harga ini pada akhirnya membuat petani lebih memilih untuk menjual beras kepada pembeli swasta yang mau membayar lebih mahal dari harga yang sudah ditetapkan. Penetapan HET di tingkat penjual juga tidak efektif karena harga jual sudah lebih tinggi dari HET ,” jelas Felippa lewat keterangan tertulisnya, Senin (15/2/2021).

Dampak dari petani yang lebih memilih menjual berasnya kepada pembeli swasta antara lain adalah menurunnya serapan beras Bulog. Berdasarkan data Bulog pada 2020, jumlah serapan beras Bulog dari petani menurun dari 2,96 juta ton GKG pada 2016 menjadi 1,48 juta ton pada 2018. Bulog tidak mampu bersaing dengan adanya keterbatasan anggaran. Sementara itu, harga beras di pasar ritel Indonesia secara konsisten selalu di atas HET. Sementara HET beras medium ditetapkan sekitar Rp9.450-Rp10.250 per kilogram dalam Permendag Nomor 57 Tahun 2017, harga beras domestik rata-rata antara selama 2020 adalah Rp11.800 per kilogram menurut Pusat Informasi Harga Pasar Strategis Nasional (PIHPS).

Permasalahan beras Indonesia secara umum, lanjutnya, adalah tidak sebandingnya jumlah permintaan (demand) dengan penawaran (supply). Cepatnya laju penambahan penduduk tidak diimbangi dengan memadainya jumlah ketersediaan beras. Data BPS pada 2018 menyebut, dari 270 juta orang di tahun 2020, populasi Indonesia diproyeksi akan meningkat hampir 12 juta orang dalam lima tahun ke depan dan mencapai 319 juta orang pada tahun 2045.

Dhera Arizona Pratiwi

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu