Rahmah

Haramkan Kripto, ini 3 Ketentuan Hukum yang Jadi Landasan MUI

Landasan pengharaman Kripto berdasarkan kriteria dalam mu'amalah


Haramkan Kripto, ini 3 Ketentuan Hukum yang Jadi Landasan MUI
Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Baru-baru ini kita diramaikan dengan adanya keputusan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui ijtima' ulamanya yang menyebutkan dan menetapkan keharaman Kripto. 

Bank Indonesia (BI) menyebutkan bahwa kripto adalah aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran. Kripto atau cryptocurrency menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol penciptaan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset.

Ijtima' ulama tersebut diikuti oleh 700an peserta dari unsur Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, pimpinan komisi/badan/lembaga di MUI Pusat, pimpinan MUI Provinsi, pimpinan Komisi Fatwa MUI Provinsi, pimpinan Majelis Fatwa Ormas Islam, pimpinan pondok pesantren, dan pimpinan Fakultas Syariah/IAIAN/PTKI di Indonesia.

baca juga:

Lalu apa yang menjadi landasan MUI mengharamkan Kripto? Berikut kami kutip secara langsung melalui laman MUI Digital terkait 3 landasan hukum mengapa perkumpulan ulama tersebut mengharamkannya:

1. Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar, dharar dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.

2. Cryptocurrency sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat sil’ah secara syar’i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.

3. Cryptocurrency sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai sil’ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

Dalam kegiatan Ijtima' ulama tersebut, selain menentukan hukum Kripto, Ijtima' Ulama' Komisi Fatwa MUI juga menentukan kriteria penodaan agama, mengenai jihad dan khilafah, tinjauan pajak, bea cukai dan retribusi. Kemudian dibahas juga mengenai pemilu dan pilkada, distribusi lahan untuk pemerataan dan kesejahteraan, hukum cryptocurrency, hukum akad pernikahan online, dan hukum pinjaman online.

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Wadah Musyawarah para Ulama, Zu’ama, dan Cendekiawan Muslim di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.[]

Sumber: MUI Digital