Ekonomi

Hanya Gertak Sambal! Buruh Batalkan Juga Rencana Demo Besar-besaran Tuntut Kerja dari Rumah

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menunda aksi serentak di 1.000 perusahaan


Hanya Gertak Sambal! Buruh Batalkan Juga Rencana Demo Besar-besaran Tuntut Kerja dari Rumah
Buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menggelar aksi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020). Dalam aksinya mereka menuntut penolakan terhadap ‘Omnibus Law’ Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka). Mereka menilai bahwa ada sistem mudah rekrut mudah pecat dalam Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO  Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menunda aksi serentak di 1.000 perusahaan karena memperhatikan pandemi dan penyebaran Covid-19 yang masih tinggi. Apalagi masih diperpanjangnya PPKM Level 4 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021.

“Dengan mempertimbangankan kedua hal itu, KSPI menunda pelaksanaan aksi yang seyogyanya akan diselenggarakan pada hari ini,” demikian disampaikan Presiden KSPI Said Iqbal lewat keterangannya kepada media, Kamis (5/8/2021).

Seperti diketahui, ia mengatakan akan ada 10.000 pekerja yang bakal unjuk rasa pada tanggal 5 Agustus 2021.

Ia mengatakan aksi tersebut akan dilakukan serentak di 24 provinsi, dimana aksi dilakukan masih dilingkungan pabrik dengan protokol kesehatan yang ketat.

Adapun aksi demo tersebut akan menyoroti operasional perusahaan atau operasional pabrik yang masih 100 persen meski tak termasuk sektor essensial, dan bukan sektor kritikal.

Namun demikian, lanjut Said Iqbal, buruh tetap menyuarakan dan mengkampanyekan penolakan terhadap omnibus law UU Cipta Kerja.

Sebagaimana diketahui, hari ini Mahkamah Konstitusi tetap menyelenggarakan persidangan uji formil terhadap UU Cipta Kerja, yang salah satunya diajukan oleg Riden Hatam Aziz sebagai anggota KSPI.

Dalam persidang uji formil ini, Said Iqbal direncanakan akan hadir sebagai saksi fakta. Said Iqbal menyampaikan, bahwa dirinya akan memberikan kesaksian terkait dengan cacat prosedur pembentukan UU Cipta Kerja. 

“Saya akan membongkar fakta dan data terkait dengan cacat formal dan prosedural pembentukan UU Cipta kerja yang tidak melibatkan partisipasi dari buruh pada saat proses penyusunannya,” ujarnya.