News

Hanura Partai Ketujuh Terima Pembekalan Antikorupsi

Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang dijadwalkan akan menghadiri kegiatan secara langsung bersama dengan 54 pengurus partai.


Hanura Partai Ketujuh Terima Pembekalan Antikorupsi
Gedung Merah Putih KPK (AKURAT.CO/Fajar Rizky Ramadhan)

AKURAT.CO Jajaran pengurus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dijadwalkan menerima pembekalan antikorupsi dalam rangka kegiatan Politik Cerdas Berintegritas (PCB) terpadu 2022 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati menyebut Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang dijadwalkan akan menghadiri kegiatan secara langsung bersama dengan 54 pengurus partai.

"Konfirmasi yang kami terima, kegiatan akan dihadiri langsung oleh Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang beserta 54 pengurus partai. Selebihnya para pengurus DPD/DPW dan DPC akan mengikuti kegiatan pembekalan secara daring," ucap Ipi saat dihubungi AKURAT.CO, Kamis (30/6/2022).

baca juga:

Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta akan membuka kegiatan dan dilanjutkan dengan pemberian sejumlah materi pembekalan kepada jajaran Hanura oleh para pejabat di Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK.

"Materi pembekalan diantaranya Penguatan Integritas, Sistem Integritas Partai Politik (SIPP), dan pembahasan pembelajaran mandiri antikorupsi," ujar Ipi.

Ipi juga menyampaikan dalam kegiatan tersebut Ketum Hanura juga akan melakukan penandatanganan Deklarasi Bersama Integritas Partai Politik. 

"Deklarasi ini merupakan komitmen parpol untuk menginternalisasi dan membangun integritas internal parpol," tuturnya.

Adapun komitmen yang dimaksud tersebut, jelas Ipi, yakni menolak adanya money politic, benturan kepentingan, suap, pemerasan, gratifikasi, dan tindak pidana korupsi lainnya.

Terkait dengan kegiatan PCB 2022 tersebut, Hanura merupakan partai ketujuh yang mendapatkan pembekalan materi antikorupsi dari KPK. Dimana sebelumnya enam partai telah mendapatkan materi pembekalan.

Mereka adalah Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan dan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Golongan Karya (Golkar).

Sebelumnya KPK telah menyelenggarakan Executive Briefing atau pengarahan eksekutif 'Politik Cerdas Berintegritas Terpadu' kepada 20 pimpinan dan pengurus parpol.

Seluruh parpol yang diundang sebagai partisipan tersebut merupakan peserta Pemilu di tahun 2019 yang telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Kegiatan tersebut diselenggarakan lantaran berdasarkan data penanganan perkara di lembaga antirasuah hingga Januari 2022, tercatat 310 perkara yang melibatkan anggota DPR dan DPRD. 

Kemudian, 22 perkara melibatkan Gubernur, serta 148 Wali Kota/Bupati dan Wakil yang telah ditangani oleh KPK. Dari angka tersebut, menyumbang 35 persen dari keseluruhan jumlah perkara.

Maka dari itu pembekalan dilakukan agar bisa menjadi pedoman di setiap partai agar menghindari segala tindak pidana korupsi.[]