News

Hanura: Kalau FPI Nggak Mau Disamakan Dengan OPM, Jangan Ugal-ugalan

Pernyataan Rizieq bikin resah masyarakat.


Hanura: Kalau FPI Nggak Mau Disamakan Dengan OPM, Jangan Ugal-ugalan
Prajurit TNI menertibkan spanduk bergambar wajah Rizieq Shihab saat patroli keamanan di Petamburan, Jakarta, Jumat (20/11/2020). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO, Pernyataan Sekjen FPI Munarman dikritik politisi Hanura Inas Nasrullah. Inas justru mendukung langkah tegas TNI menertibkan atribut-atribut FPI. Sebab, Ormas pimpinan Habib Rizieq Syihab (HRS) itu dinilai telah meresahkan masyarakat dan berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan.

Sebelumnya diberitakan, Sekjen FPI Munarman menyatakan TNI mestinya membubarkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) daripada membuat wacana pembubaran FPI. Pernyataan Munarman itu menanggapi Panglima Kodam Jaya yang mengatakan sebaiknya FPI dibubarkan.

Menurut Inas, OPM merupakan kelompok pengacau keamanan bersenjata yang markasnya tidak jelas ada dimana. Anggotanyapun juga tidak jelas dan menyebar di hutan-hutan Papua.

"Nah, apakah FPI mau disamakan dengan OPM? Kalau memang nggak mau disamakan dengan OPM, maka sebaiknya FPI tertib dan jangan ugal-ugalan yang dapat membuat masyarakat jengkel dan bahkan marah," ungkapnya.

Dia mengatakan, pernyataan Panglima Kodamjaya Mayjend Dudung Abdurachman yang menyebut FPI telah bertindak semaunya dan diduga berpotensi memecah belah bangsa, maka, kata Inas sangat patut bila TNI turun tangan menutup celah efek negatif yang lebih luas.

"Dan pembubaran FPI tersebut tentunya didasari oleh adanya potensi tersebut," ujarnya.

Dia mengungkapkan, salah satu fungsi dan tugas TNI yang ditentukan UU nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah memulihkan kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

"Jadi cukup jelas bahwa sekecil apapun adanya potensi gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, TNI wajib bertindak, termasuk menertibkan baliho yang berisi propaganda yang mengganggu keutuhan bangsa dan berpotensi mengacaukan keamanan negara," katanya. []

Ainurrahman

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu