News

Hampir Seribu Pejabat DKI Jakarta Abai Laporkan Harta ke KPK, Politisi PSI Komentar Begini

Hampir Seribu Pejabat DKI Jakarta Abai Laporkan Harta ke KPK, Politisi PSI Komentar Begini
Kotak penerimaan pengaduan masyarakat yang ada di ruangan Klinik e-LHKPN di Nusantara III, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Senin (12/2). DPR bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meresmikan klinik e-Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pembukaan klinik e-LHKPN merupakan upaya DPR untuk lebih terbuka dan transparan kepada publik. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Anggota Komisi A DPRD DKI William Aditya Sarana menyoroti masih banyaknya pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang belum melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia mendorong agar ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mematuhi aturan kewajiban lapor harta ke KPK. William menyatakan, ASN harus proaktif. 

“Catatan untuk Pemprov DKI Jakarta, untuk dapat meningkatkan ketaatan dalam mengumpulkan laporan harta kekayaan. Kalau kita akses LHKPN dan LHKASN 2020, masih ada 936 pejabat yang belum isi laporan LHKPN," ujar William dalam keterangannya, Senin (21/3/2022). 

baca juga:

Dia mengapresiasi inisiatif KPK mencegah praktik korupsi di Jakarta dengan menyelenggarakan Bimbingan Tekhnis (Bimtek) terhadap ASN yang dimulai dari pejabat eselon II. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta perlu melakukan pengawasan dan penanaman budaya antikorupsi di lingkungan pejabat Pemprov DKI Jakarta.

"Kami mengapresiasi KPK yang menyelenggarakan bimtek antikorupsi. Hal ini menjadi penguatan untuk pejabat Pemprov agar mawas diri. 60% perputaran uang dari Indonesia beredarnya ke Jakarta. Jakarta ini punya APBD paling tinggi. 80 triliun APBD kita. Jelas potensi korupsi di DKI Jakarta sangat besar. Jadi memang perlu ada pengawasan ketat agar ASN tidak korupsi, ini momen perbaikan,” ujar Politisi PSI itu. 

William juga meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan pengawasan. Dia menilai pengawasan tersebut bermanfaat untuk memantau OPD yang tidak melakukan tindak pidana korupsi.

“Kami minta OPD untuk lakukan pengawasan ke jajaran. Jangan sampai lengah lalu melakukan korupsi. APBD dianggarkan untuk masyarakat Jakarta, untuk program prioritas. Kami (PSI) akan terus mengawal segala sesuatu yang menjadi hak warga Jakarta,” katanya.[]