News

Hakordia 2021, Ketua KPK: Korupsi Harus Kita Jadikan Common Enemy

Korupsi harus dijadikan musuh bersama layaknya melawan pandemi Covid-19.


Hakordia 2021, Ketua KPK: Korupsi Harus Kita Jadikan Common Enemy
Ketua KPK Firli Bahuri memberikan keterangan pers saat peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021 di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/12/2021). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengajak semua elemen masyarakat bersama-sama memerangi korupsi di Indonesia. Firli mengatakan korupsi harus dijadikan musuh bersama layaknya melawan pandemi Covid-19.

"Kita jadikan korupsi ini sebagai musuh bersama layaknya kita menganggap melawan Covid-19 sebagai musuh kita bersama. Korupsi harus kita jadikan sebagai "common enemy," ujar Firli saat jumpa pers peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/12/2021).

Melalui Hakordia 2021, Firli mengajak semua elemen masyarakat menyatakan bahwa korupsi adalah musuh bersama. Apalagi korupsi saat ini masih terus terjadi di Indonesia. Firli mengaku telah melakukan kajian penyebab korupsi di Indonesia. Ada tiga hal yang diungkapnya. Pertama soal regulasi.

"Apakah ada kemungkinan persoalan regulasi, ternyata tidak ada masalah regulasi. Undang-undang kita dulu sudah ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 penyelenggara negara yang bebas dari KKN, terbaru Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang KPK selesai diubah dengan Undang-Undang 19 Tahun 2019, artinya regulasi tidak ada masalah," kata Firli.

Permasalahan kedua yang dikaji, kemungkinan mengenai tata kelola di bidang keuangan dan penganggaran serta tata kelola dalam kelembagaan demokrasi.

"Karena negara kita sudah bergeser bertransformasi dari ketertutupan menjadi keterbukaan. Keterbukaan adalah suatu ciri sifat dari pada demokrasi," kata dia.

Ia mengatakan seharusnya dengan keterbukaan dan demokrasi tidak ada ruang untuk melakukan korupsi.

"Dengan keterbukaan dan demokrasi mimpi buruk bagi para koruptor, ini tidak bisa melakukan korupsi karena semua sudah terbuka. Penyelenggara negara bisa kita lihat bagaimana sistem penyelenggaraan negaranya, sistem administrasinya, sistem anggarannya, pengadaan barang jasa semua terbuka seharusnya sudah tidak ada lagi korupsi itu," katanya.

Kemudian permasalahan ketiga, kata Firli, kemungkinan soal budaya korupsi yang masih dianggap permisif.

"Dengan keterbukaan demokrasi seharusnya mimpi buruk bagi para koruptor dan tidak ada celah orang melakukan korupsi, tetapi tetap masih ada, karenanya ada lagi satu persoalan, mungkin saja budaya korupsi masih dianggap permisif bagi kita," ujar Firli. []