News

Hakim Agung MA Terseret Kasus Suap, MUI: Kemana Lagi Cari Keadilan?

Anwar menilai, kasus yang menjerat Hakim Agung akan menjadi gambaran buruk bagi penegak hukum. 


Hakim Agung MA Terseret Kasus Suap, MUI: Kemana Lagi Cari Keadilan?
Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimyati (kiri) saat dihadirkan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Jumat (23/9/2022). Sudrajad Dimyati ditahan KPK usai menjalani pemeriksaan dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung, yang sebelumnya KPK telah menahan tujuh dari sepuluh tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (21/9/2022) dengan barang bukti uang 205.000 Dollar Singapura dan Rp50 juta. AKURAT.CO/AN (Antara Foto)

AKURAT.CO, Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas sesalkan adanya hakim diduga terlibat suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). 

Anwar menilai, kasus yang menjerat Hakim Agung akan menjadi gambaran buruk bagi penegak hukum. 

"Dari para penegak hukum sendiri sudah rusak. Maka pertanyaannya kemana lagi kita di negeri ini akan mencari keadilan?," ucap Anwar dalam keterangan tertulis, Jumat (23/9/2022).

baca juga:

Anwar mengatakan, kasus itu akan berdampak terhadap kepercayaan masyarakat atas keputusan hakim. 

"Bukannya kita tidak mau menerima keputusan mereka, tapi banyak keputusannya yang terasa oleh kita tidak berkeadilan," katanya.

"Dan sangat bertentangan dengan hati nurani, di mana keputusan-keputusannya tampak tidak lagi membela yang benar, tapi terkesan sekali telah membela yang membayar," sambungnya.

Menurutnya, jika hukum sudah dipermainkan oleh para penegak hukum dan jika hakim serta penegak hukum sudah pandai berbohong, mencuri maka tunggulah bencana dan malapetaka akan datang menimpa negeri.

"Sehingga keresahan, kegaduhan dan kerusuhan akan muncul di mana-mana dan itu tentu jelas tidak baik bagi perkembangan bangsa dan negara kita ke depan. Apalagi dalam bidang ekonomi karena para investor sudah jelas tidak akan mau berinvestasi, sebab tidak ada rasa aman dan nyaman," terangnya. 

"Oleh karena itu, karena kita ingin negara kita menjadi negara yang maju, di mana rakyatnya hidup dengan aman tentram, damai dan bahagia, maka pembenahan terhadap dunia hukum kita tentu benar-benar merupakan sebuah kemestian yang tidak bisa ditunda-tunda," pungkasnya.[]