News

Hakim Agung Jadi Tersangka Suap, Gayus Lumbuun Minta Jokowi Turun Tangan

Hakim Agung Jadi Tersangka Suap, Gayus Lumbuun Minta Jokowi Turun Tangan
Mantan hakim agung Gayus Lumbuun (Repro)

AKURAT.CO, Mantan hakim agung Prof Gayus Lumbuun meminta Presiden Joko Widodo memberikan perhatian pada penetapan tersangka dan penahanan hakim agung Sudradjad Dimyati oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Gayus, kasus jual beli putusan yang melibatkan Sudradjad bisa menjadi isu yang tidak saja menggemparkan masyarakat di dalam negeri tetapi juga internasional.

"Presiden Jokowi harus segera bertindak. Mahkamah Agung sebagai benteng pencari keadilan terakhir nyaris runtuh," kata Gayus melalui pesan elektronik kepada Akuratco, Minggu (25/9/2022).

Gayus mengatakan presiden ikut bertanggung jawab sebagai pejabat negara yang menerbitkan surat keputusan pengangkatan dan pemberhentian hakim agung. Dia berharap OTT kasus suap jual beli putusan yang melibatkan Sudradjad menjadi yang terakhir dan menjadi blessing in disguise.

baca juga:

"Walaupun kita merasakan prihatin, sedih dan kecewa tetapi hal ini merupakan jawaban yang selama ini hanya diramaikan tetapi sulit dibuktikan. Ini momentum untuk segera dilakukan pembenahan konkret. Presiden perlu turun tangan karena hakim agung diangkat melalui surat keputusan presiden," kata Gayus Lumbuun.

Gayus membeberkan sejak masih menjadi hakim di MA dirinya sudah sering mengungkapkan tentang perlunya dilakukan evaluasi pimpinan-pimpinan pengadilan di jajaran pimpinan pengadilan. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) di seluruh Indonesia sekitar 700 orang, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi 70 orang, dan Pimpinan MA 10 orang.

"Dievaluasi, yang baik dipertahankan yang buruk diganti. Jumlah tersebut tidak banyak dan dapat segera dilaksanakan dalam waktu singkat. Ini perlu dilakukan oleh Presiden untuk mengembalikan kepercayaan publik di dalam dan di luar negeri," beber dia.

Kenyataan, kata Gayus, banyaknya hakim dan aparatur pengadilan, panitera dan lain-lain yang tersangkut tindak pidana korupsi. Bahkan ada Ketua Pengadilan Tinggi.

MA, katanya menambahkan, pernah menerbitkan Maklumat Nomor 1 Tahun 2017 yang isinya tertulis dengan tegas sanksi berjenjang dari yang melakukan tindak pidana sampai dengan atasannya. Tetapi tidak pernah dilakukan.

"Harapan terakhir hanya kepada ketegasan Presiden yang bertanggung jawab terhadap SK Presiden tentang pengangkatan hakim agung tentang kriteria evaluasi yang sudah sering saya sampaikan secara terbuka," demikian kata Gayus Lumbuun.

Diketahui, KPK menetapkan 10 orang sebagai tersangka kasus suap kasasi pailit Kopersi Simpan Pinjam Intidana. Sebagai penerima suap yakni hakim agung Sudradjad Dimyati, hakim yustisial/panitera pengganti Elly Tri Pangestu, PNS Kepaniteraan MA Desy Yustria dan Muhajir Habibie, PNS MA Redi dan Albasri.

Kemudian sebagai pemberi suap yaitu pengacara Yosep Parera dan Eko Suparno, kemudian swasta atau debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto. 

Kasus ini terbongkar lewat operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Rabu dan Kamis pekan ini. Sudrajad diduga menerima suap untuk memenangkan gugatan perdata kepailitan Koperasi Simpan Pinjam Intidana di Pengadilan Negeri Semarang.

Yosep Parera dab Eji Suparno diduga menyerahkan uang 205 ribu dolar Singapura atau senilai Rp 2,2 miliar ke Desy Yustria untuk pengurusan kasasi pailit Koperasi Simpan Pinjam Intidana. Dari total uang itu, Desy menerima jatah Rp250 juta, Muhajir Rp850 juta dan Elly Rp100 juta. Adapun Sudrajad menerima uang Rp800 juta.[]