News

Hadiri FGD di Unhan, Syarief Hasan Serap Aspirasi Akademisi Terkait GBHN


Hadiri FGD di Unhan, Syarief Hasan Serap Aspirasi Akademisi Terkait GBHN
Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) di Aula Merah Putih Kampus Unhan, Kawasan IPSC Sentul, Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/11/2020). (MPR RI)

AKURAT.CO, Wakil Ketua MPR RI, Sjarifuddin Hasan, mengungkapkan bahwa wacana menghidupkan kembali GBHN melalui amandemen terbatas UUD 1945 masih menjadi perhatian masyarakat Indonesia.

Bahkan, isu ini juga menuai pro dan kontra dengan berbagai argumentasi yang sama-sama kuat. Hal itu disampaikan dalam acara Focus Group Discussion (FGD) di Aula Merah Putih Kampus Unhan, Kawasan IPSC Sentul, Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/11/2020).

"Ada sebagian masyarakat yang menginginkan munculnya GBHN tersebut, namun ada masyarakat yang tidak menginginkannya bahkan ada yang tidak setuju dilakukan kembali amandemen UUD dengan alasan apapun karena sudah dianggap baik," ungkap Syarief Hasan sapaan akrabnya.

Menurut Politisi partai Demokrat, antusiasme rakyat terhadap wacana tersebut mesti diperhatikan secara serius. Untuk itu, MPR melakukan berbagai upaya pendekatan kepada elemen-elemen masyarakat Indonesia di berbagai daerah seperti kalangan akademisi perguruan tinggi, lembaga-lembaga pendidikan, birokrasi, ormas dan lainnya untuk berdiskusi dan menyerap aspirasi.

"Melakukan serap aspirasi, bertatap muka langsung kepada masyarakat sangat efektif untuk mengetahui secara tepat apa keinginan rakyat. Hal tersebut memang tidak mudah, tapi harus kita lakukan sebab Indonesia negara demokrasi dan sangat memegang prinsip musyawarah mencapai mufakat," ujarnya.

Syarief Hasan menceritakan, dari berbagai pertemuan dengan rakyat, biasanya muncul hal-hal unik dan baru terkait wacana GBHN. Diantaranya, jika GBHN dimunculkan kembali melalui amandemen, lembaga mana yang berwenang membuat dan menetapkan haluan negara itu.

"Ini yang menarik, jika Presiden bertanggung jawab kepada MPR maka pelaksanaan Sidang Tahunan MPR mesti berubah.Sebelumnya, Presiden melaporkan kinerjanya kepada rakyat. Pasca haluan negara ditetapkan MPR, Presiden harus melaporkan kinerjanya kepada MPR," jelasnya.

Semua itu, lanjut Syarief, adalah masukan-masukan dari rakyat yang akan didengar MPR, menjadi catatan untuk dijadikan bahan kajian agar kebijakan yang dikeluarkan MPR terkait haluan negara menjadi ketetapan yang disepakati serta memberi dampak positif buat negara dan bangsa Indonesia.

"Sampai saat ini serap aspirasi dengan berbagai metode terus dilaksanakan para Pimpinan MPR. Saya sendiri sering melakukan kegiatan tersebut ke berbagai kampus. Saya akan lebih banyak mendengar masukan-masukan dari Unhan. Mudah-mudahan pemikiran-pemikiran yang keluar dari FGD ini akan semakin memperkaya bahan kajian di MPR," terangnya.

Selain itu, Syarief juga mengajak elemen-elemen bangsa lainnya terutama akademisi-akademisi dari perguruan tinggi berpartisipasi aktif menyumbangkan pemikiran untuk kemajuan Indonesia di masa depan.

Diketahui, Hadir dalam acara dengan mengikuti protokol kesehatan ketat tersebut, Rektor Unhan Laksamana Madya TNI Dr. Amarulla Octavian, mantan Rektor Unhan Letjen TNI Dr. Tri Legionosuko, mantan Menteri Pertahanan RI Prof. Purnomo Yusgiantoro serta para dosen dan mahasiswa Unhan.[]