News

Hadi Tjahjanto Klaim DIY Bebas Mafia Tanah, Ini Buktinya

Hadi Tjahjanto Klaim DIY Bebas Mafia Tanah, Ini Buktinya
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto di Bangsal Kepatihan, Kota Yogyakarta, Rabu (28/9/2022). (AKURAT.CO/Kumoro Damarjati)

AKURAT.CO Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengeklaim Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai provinsi yang bebas mafia tanah.

Hadi menerangkan, DIY dinyatakan bebas mafia tanah lantaran sertifikasi melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sudah mencapai 90 persen. 

"Kebetulan Yogyakarta ini dari indikator bahwa PTSL sudah 90 persen itu sebetulnya sudah menjadi provinsi yang bebas mafia tanah," ujar Hadi di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Rabu (28/9/2022).

baca juga:

Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, lanjut Hadi, capaian 90 persen itu menempatkan DIY pada peringkat tertinggi dalam program pendaftaran sertifikat PTSL di Indonesia. Sedangkan sisanya adalah bidang tanah yang sampai sekarang belum terdaftar berada di Gunungkidul. 

"Hanya kurang 10 persen itu karena berada di Gunungkidul yang kontur tanahnya bergunung-gunung dan masyarakatnya agak kesulitan menunjukkan batasnya," kata Mantan Panglima TNI itu. 

Menurutnya, DIY bisa dinobatkan sebagai provinsi terlengkap pertama di Indonesia apabila kekurangan 10 persen bidang tanah itu bisa segera dilengkapi untuk didaftarkan sebelum 2023.

"Kita bisa memasang banner bahwa Provinsi DIY menjadi provinsi terlengkap pertama di Indonesia, boleh memasang banner provinsi bebas (praktik) mafia tanah karena semua bidang tanah sudah terdaftar," ujarnya. 

"Karena ketika ada mafia tanah akan bermain akan terlihat ini (tanah) miliknya Pak A, Pak B sehingga tidak mungkin bisa diambil," sambungnya.

Dengan adanya status ini, para investor diklaim bakal ramai berdatangan ke DIY karena kepastian hukum kepemilikan tanah sudah jelas sehingga tidak ada kekhawatiran digugat di kemudian hari. 

Dia berujar, mafia tanah umumnya terdiri atas lima oknum yang berkolaborasi yakni unsur BPN, pengacara, notaris, kecamatan, dan kepala desa. 

"Kalau lima-limanya ini tidak kolaborasi hanya satu saja, kepala desa saja, sudah tidak akan ada mafia tanah," tutupnya. 

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X sementara itu percaya bahwa kemungkinan adanya mafia tanah di wilayahnya relatif kecil. 

Dengan cakupan 90 persen bidang tanah di DIY telah terdaftar, dia menganggap transaksi jual beli tanah oleh mafia tanah di DIY mustahil dilakukan.

"Sudah terdata kan juga tidak akan mungkin terjadi transaksi jual beli, akhirnya yang dimainkan tanah Keraton kalau (pendaftaran) belum selesai," katanya.[]